Mengelola risiko, membaca pasar: ujian adaptasi bagi dunia usaha Indonesia

JAKARTA: Tahun 2025 memperlihatkan dinamika pelik bagi banyak perusahaan yang gagal beradaptasi dengan perubahan pasar dan persaingan. Dampaknya adalah penutupan usaha, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat lebih dari 79.000 orang yang di-PHK antara Januari sampai November 2025. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024, ketika Indonesia mencatat sekitar 77.965 PHK sepanjang tahun.

Salah satu penyumbang terbesar adalah tutupnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan yang sempat merajai dunia tekstil dan garmen Indonesia.

Sritex menghentikan operasi pabriknya pada 1 Maret 2025 setelah dilanda tekanan keuangan dan melemahnya permintaan, yang memicu PHK terhadap 10.669 karyawan pada awal 2025. Kondisi perusahaan juga diperberat oleh persaingan produk impor berharga lebih murah, terutama dari China dan Vietnam, yang menekan daya saing industri tekstil domestik.

Sritex hanya satu dari beberapa perusahaan yang gulung tikar dan menyumbang angka pengangguran. Kondisi ini tidak hanya dialami di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti, persaingan ketat dan perubahan selera pasar.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang faktor apa yang membuat sebagian perusahaan mampu bertahan, sementara yang lain tersingkir.

Sejumlah ekonom kepada CNA Indonesia menilai kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan bertahan di kondisi saat ini, termasuk menghadapi ancaman tarif dan pergeseran rantai pasok, ditentukan dari kemampuan mereka beradaptasi.

"Tantangan umum yang kita hadapi adalah kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar, misalnya perubahan perilaku konsumen," kata ekonom Siwage Dharma Negara, koordinator Program Studi Indonesia di ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti, para pakar mengatakan perusahaan yang mampu membaca pergeseran permintaan, menyesuaikan model bisnis, serta bersikap lebih lincah dalam mengambil keputusan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Sebaliknya, sikap konservatif dan ketergantungan pada cara lama justru menjadi penghambat utama skalabilitas bisnis.

"Model bisnis yang bisa bertahan adalah model bisnis yang fleksibel menyesuaikan perkembangan pasar," lanjut Siwage.

Topik ini dan berbagai isu lainnya akan dibahas dalam CNA Summit 2026 di Jakarta pada 5 Februari 2026. 

Dalam gelarannya yang ketujuh, forum ini mempertemukan para pengambil keputusan dan tokoh berpengaruh untuk berbagi perspektif serta strategi pertumbuhan cerdas di era baru investasi dan inovasi.

Pertama kali diadakan pada 2020, CNA Summit sebelumnya mengangkat beragam tema, mulai dari ekonomi digital dan kesehatan mental hingga pemulihan berkelanjutan dan dilema kepemimpinan. 

Penyelenggaraan di Jakarta menandai pertama kalinya CNA Summit digelar di luar Singapura dan akan disiarkan kepada audiens global secara langsung di Youtube CNA.
 

PASAR BERUBAH CEPAT, RESPONS BISNIS TERTINGGAL

Perubahan perilaku konsumen yang paling kentara dalam beberapa tahun terakhir adalah sensitivitas terhadap harga, ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS).

Laporan analisis tren konsumen menyebut bahwa konsumen Indonesia, terutama di segmen menengah ke bawah, kini lebih berhati-hati dan sensitif terhadap harga.

Laporan NielsenIQ’s Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 menunjukkan konsumen Indonesia semakin selektif dan berhati-hati dalam berbelanja di tengah tekanan harga, dengan 41 persen menyatakan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan hanya 13 persen yang merasa kondisi keuangannya aman.

Survei PwC Voice of the Consumer 2025 juga menemukan bahwa sekitar 50 persen konsumen Indonesia membeli lebih sedikit dan beralih ke alternatif yang lebih murah seiring meningkatnya biaya hidup, angka yang lebih tinggi dibandingkan 44 persen di tingkat global dan 42 persen di kawasan Asia Pasifik.

Bhima mengatakan bahwa tantangan paling umum dari perusahaan adalah gagal beradaptasi menghadapi perubahan ini, sebagian karena tidak memiliki tim riset pasar yang kompeten dan pengambilan keputusan yang lambat.

Kemampuan perusahaan dalam membaca pola perilaku konsumen, kata dia, adalah elemen kunci untuk model bisnis yang bertahan jangka panjang.

"Trennya konsumen menengah ke bawah makin sensitif terhadap harga, sehingga perusahaan yang mampu bertahan (agile) bisa lakukan downsizing (menurunkan ukuran dan kualitas produk agar sesuai daya beli)," kata Bhima.

Downsizing ini meliputi penyederhanaan lini produk, penyesuaian kemasan menjadi ukuran lebih kecil yang lebih terjangkau, serta pengurangan biaya tetap yang tidak lagi efisien, sehingga perusahaan dapat mempertahankan aliran kas dan fokus pada segmen yang masih memiliki permintaan.

Bhima juga mencermati pola konsumen kelas atas yang lebih memilih menyimpan uang di bank ketimbang membelanjakannya. Solusinya, menurut dia, perusahaan membuat produk yang hyper-premium.

"Ini dilakukan pada FMCG dengan merilis produk premium baru di pasar," kata Bhima, merujuk pada Fast-Moving Consumer Goods atau Barang Konsumen yang Bergerak Cepat.

Di antara contohnya adalah Indofood yang mengeluarkan seri Indomie Japanese Ramen dan Kapal Api yang mengeluarkan seri Signature sebagai produk premium dengan harga yang sedikit lebih tinggi.

Tantangan berikutnya bagi perusahaan bukan sekadar bertahan, melainkan bagaimana mempertahankan daya saing. Dalam kondisi tersebut, inovasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan membaca perubahan perilaku konsumen di pasar dalam negeri yang semakin kompetitif.

Para ekonom menilai bahwa bertahan di pasar domestik bukan berarti mempertahankan cara lama. Justru di tengah keterbatasan ekspansi global, inovasi digital menjadi kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas.

"Inovasi digital yang sesuai kebutuhan pasar lokal menjadi kunci," kata Bhima.

"Tapi jangan FOMO (fear of missing out/hanya ikut-ikutan), buat inovasi yang memang bisa berguna untuk menjawab tantangan pasar. Sekarang semua bicara AI, padahal kebutuhan user bukan itu, lebih ke efisiensi produksi, pembacaan pasar yang akurat, hingga peningkatan kapasitas SDM."

Siwage mengamini dengan mengatakan bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci keberlangsungan perusahaan. Dia mencontohkan Jepang dan China yang maju dalam berbagai sektor karena kemampuan mereka beradaptasi dan berinovasi.

"Selain maju dalam inovasi teknologi, mereka juga memiliki kemampuan dalam inovasi dan adaptasi sektor non-teknologi, seperti pariwisata, industri kreatif, fashion, musik," kata Siwage.

Ekonom menilai tantangan lain yang dihadapi perusahaan justru bersumber dari internal, yakni lemahnya dorongan untuk berinovasi dan beradaptasi karena tidak ada keinginan kuat untuk menaikkan skala usaha.

Jahen Fachrul Rezki, peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), menilai sikap tersebut muncul karena sebagian pelaku usaha memandang pertumbuhan sebagai beban, lantaran harus mematuhi lebih banyak aturan dan kewajiban baru.

"Dan semakin besar perusahaan semakin sedikit support yang bisa didapatkan dari pemerintah," kata dia kepada CNA Indonesia.

Sebagai contoh, ketika perusahaan melewati kriteria UMKM, seperti batas omzet tahunan Rp4,8 miliar, mereka tidak akan lagi mendapatkan keringanan pajak dan subsidi ladinnya, serta harus mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku bagi perusahaan skala lebih besar.

Selain keengganan dari dalam perusahaan, Jahen menilai hambatan untuk berkembang juga muncul karena banyak pelaku usaha merasa pasar domestik yang besar sudah cukup. Akibatnya, dorongan untuk memperluas skala usaha atau masuk ke pasar baru menjadi lemah.

Perusahaan yang enggan berkembang pada akhirnya menahan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja, sehingga peluang penciptaan lapangan kerja baru menjadi terbatas dan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat.

Untuk menciptakan semangat berkembang bagi pelaku usaha, Siwage mengatakan pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan fiskal dan non fiskal serta infrastruktur untuk menunjang kegiatan-kegiatan inovasi.

"Program-program insentif, baik training atau kompetisi terkait inovasi perlu digalakkan dengan mengikutsertakan sektor swasta. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan perizinan bagi penanaman modal asing dan domestik, terutama yang terkait industri kreatif dan digital," kata Siwage.

Jahen juga menyoroti ketimpangan infrastruktur digital di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang akan menghambat perusahaan dalam mengembangkan diri dan bersaing.

"Jadi ini pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan swasta," kata dia.

ANCAMAN DAN PELUANG DI BALIK TARIF TRUMP

Ketegangan geopolitik kembali menjadi tekanan bagi dunia usaha Indonesia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana tarif resiprokal hingga 32 persen terhadap sejumlah produk Indonesia pada April 2025.

Meski tarif tersebut kemudian diturunkan menjadi 19 persen pada Juli 2025 setelah proses diplomasi, ketidakpastian kebijakan perdagangan AS tetap menekan daya saing ekspor.

"Faktor eksternal selalu berpengaruh (terhadap perusahaan), termasuk naik turun tarif ekspor ke AS karena perang dagang," kata Bhima.

"Setiap perubahan kebijakan di AS akan berdampak ke unit cost dan pada akhirnya ke harga jual di tingkat konsumen."

Jahen, peneliti dari LPEM UI mengatakan perang dagang dan geopolitik akan berpengaruh terhadap perusahaan dalam tiga hal; aktivitas perdagangan, alih teknologi, mobilitas modal.

"Ini faktor yang krusial untuk mengembangkan usaha," kata dia.

Dia melanjutkan, gesekan geopolitik juga berdampak langsung pada rantai pasok. Ketidakpastian global membuat bahan baku dan komponen produksi semakin sulit diperoleh atau lebih mahal, sehingga biaya produksi meningkat. Di tengah permintaan yang melemah, perusahaan kerap tidak leluasa menaikkan harga jual, yang pada akhirnya menekan margin keuntungan.

Data simulasi dan analisis industri yang dilakukan Kementerian Perdagangan pada April 2025 menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS berdampak berat pada sejumlah sektor ekspor unggulan Indonesia, di antaranya tekstil dan garmen.

“Produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya April tahun lalu.

"Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," lanjut dia.

Namun, peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai tarif Trump tidak melulu negatif bagi pelaku usaha.

Menurut dia, tarif Trump ibarat pedang bermata dua, meski membawa risiko, tetapi juga menghadirkan peluang baru.

"Dari sisi peluang, dia tentunya dapat membuka pasar baru atau reposisi atau rekonfigurasi rantai pasok karena terdapat negara-negara mencari mitra yang non-partisan (netral)," kata Deni kepada CNA Indonesia.

Deni mengatakan, perusahaan Indonesia seharusnya tidak lagi reaktif terhadap ketidakpastian global tapi lebih antisipatif terhadap perubahan dengan menyiapkan perencanaan strategis, terutama terkait diversifikasi pasar dan pasok, yang tidak terlalu tergantung pada satu pasar ekspor atau sumber bahan baku saja, khususnya China.

Strategi diversifikasi pasar dan pasokan tersebut, menurut Deni, dapat dilakukan antara lain "melalui pendekatan nearshoring dan friend-shoring", yakni dengan mengalihkan sebagian rantai pasok ke negara yang lebih dekat secara geografis atau ke mitra dagang yang dinilai lebih stabil secara geopolitik, guna mengurangi risiko gangguan dan ketidakpastian global.

"Selain itu, perusahaan juga perlu membangun unit/divisi khusus untuk melakukan monitoring terhadap geopolitical risk dan membuat skenario-skenario dan solusi antisipasinya," kata dia.

Perluasan pasar baru juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti melalui kebijakan perdagangan.

Pada Oktober lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pasar ekspor melalui percepatan perundingan perdagangan. Ia menyebut Indonesia telah menyelesaikan perundingan Indonesia–Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) serta menandatangani Indonesia–Canada CEPA pada 24 September 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat penetrasi pasar global.

Untuk mendorong ekspor UMKM, Kementerian Perdagangan memanfaatkan 46 perwakilan dagang di 33 negara. Sepanjang Januari–Agustus 2025, Kemendag memfasilitasi 462 kegiatan business matching dengan total nilai transaksi mencapai US$90,90 juta, dan sekitar 70 persen UMKM peserta tercatat baru pertama kali melakukan ekspor, sebagian besar melalui transaksi daring.

Pakar mengatakan, upaya pemerintah tersebut membuka peluang, namun pemanfaatannya pada akhirnya bergantung pada kesiapan dan strategi masing-masing perusahaan.

Deni menilai perusahaan perlu membuktikan kapasitasnya untuk bertahan dan menciptakan nilai usaha yang berkelanjutan agar kemitraan dengan investor dan mitra dapat terjaga dalam jangka panjang.

"Perusahaan perlu memperlihatkan strategi atau kerangka manajemen risiko yang baik dan transparan, memiliki strategi diversifikasi pasar dan ekspansi yang reasonable dan kinerja keuangan dan tata kelola yang baik, yang dapat membuktikan ketahanan operasional dalam jangka panjang," kata Deni.

Saksikan CNA Summit 2026 live di YouTube pada 5 Februari pukul 09.30 WIB.