Diizinkan beroperasi di Indonesia, Menkes BGS: Rumah sakit asing bukan untuk kelompok tertentu

JAKARTA: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menegaskan bahwa rencana pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia tidak ditujukan hanya untuk kelompok masyarakat kelas atas, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan ini disampaikan BGS untuk menjawab kekhawatiran bahwa rumah sakit asing nantinya hanya akan melayani pasien kalangan elite.

Menurut Menkes, ada lebih dari dua juta warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri setiap tahun, seperti ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal ini menjadi indikasi nyata bahwa sistem layanan kesehatan nasional belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, terutama dalam hal akses, kualitas layanan, dan keterjangkauan biaya.

“Kalau layanan kita sudah bagus, ngapain dua juta orang ke luar negeri? Ini karena mereka merasa aksesnya lebih mudah, kualitasnya lebih tinggi, dan biayanya lebih masuk akal,” kata BGS dikutip Tempo usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (16/7), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menkes menyampaikan bahwa langkah membuka pintu bagi rumah sakit asing merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan perlunya memberikan pelayanan kesehatan layak bagi seluruh masyarakat.

“Pak Prabowo bilang ke saya: ‘Budi, tolong pikirkan rakyat. Mereka butuh akses kesehatan yang baik.’ Ini bukan soal pro-asing, tapi soal pro-rakyat,” ujar menteri berusia 61 tahun itu.

Ia juga menekankan bahwa landasan hukum untuk rumah sakit asing sudah diatur sejak Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Presiden mengizinkan rumah sakit dan kampus asing untuk beroperasi di Indonesia, setelah bertemu dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels, Belgia, hari Minggu kemarin

Merespons kekhawatiran bahwa rumah sakit asing akan mengancam tenaga medis lokal, Menkes justru melihatnya sebagai peluang besar untuk menyerap ribuan tenaga kesehatan Indonesia.

“Kalau mereka buka di sini, ya pasti butuh dokter, perawat, dan nakes kita. Justru ini menciptakan lapangan kerja besar,” sebutnya.

BGS juga menolak anggapan bahwa pemerintah seharusnya cukup memperbaiki rumah sakit lokal tanpa mengundang investor asing. Ia menggunakan analogi sektor perhotelan sebagai gambaran.

“Lihat saja hotel. Dulu dikelola lokal, bandingkan dengan yang asing. Mana yang lebih bagus? Kan kelihatan beda dari sisi manajemen dan pelayanan,” katanya.

Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran rumah sakit asing dapat menjadi pemicu persaingan positif yang akan memacu rumah sakit lokal untuk berbenah, terutama dalam hal standar mutu dan efisiensi pelayanan.