Ujian daya saing: digitalisasi bukan kosmetik, harus berdampak

JAKARTA: Indonesia memang memiliki basis pengguna digital yang besar dan nilai transaksi yang terus tumbuh. Namun dalam persaingan yang semakin ketat, angka tersebut belum tentu berujung pada peningkatan produktivitas atau ketahanan usaha.

Para pakar mengatakan, ukuran keberhasilan kini bukan lagi seberapa banyak sistem dipasang atau seberapa canggih platform yang digunakan, melainkan dari kemampuan perusahaan menekan biaya operasional, menjaga proses tetap andal, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan serta mitra dalam jangka panjang.

Proyeksi industri menunjukkan nilai transaksi atau penjualan digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025, terutama ditopang oleh pertumbuhan e-commerce, pembayaran digital, dan layanan berbasis data. 

Angka ini mencerminkan peluang ekonomi yang signifikan sekaligus ekspektasi besar terhadap kemampuan pelaku usaha dan pemerintah mengelola pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar seberapa besar potensi ekonomi digital Indonesia, melainkan bagaimana potensi tersebut diterjemahkan ke dalam kinerja nyata di lapangan. Di tingkat perusahaan dan institusi, kata para pakar, perbedaan antara digitalisasi yang berdampak dan yang sekadar kosmetik kerap ditentukan oleh sejauh mana teknologi mampu menekan biaya, mempercepat proses, dan memperbaiki kualitas layanan.

“Digitalisasi yang terhubung end-to-end, dari pemesanan hingga pengiriman, memberikan efisiensi nyata. Sebaliknya, digitalisasi parsial sering kali hanya kosmetik,” kata Rizal Taifukurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada CNA Indonesia.

Topik ini dan berbagai isu lainnya akan dibahas dalam CNA Summit 2026 di Jakarta pada 5 Februari 2026. Dalam gelarannya yang ketujuh, forum ini mempertemukan para pengambil keputusan dan tokoh berpengaruh untuk berbagi perspektif serta strategi pertumbuhan cerdas di era baru investasi dan inovasi.

Pertama kali diadakan pada 2020, CNA Summit sebelumnya mengangkat beragam tema, mulai dari ekonomi digital dan kesehatan mental hingga pemulihan berkelanjutan dan dilema kepemimpinan. Penyelenggaraan di Jakarta menandai pertama kalinya CNA Summit digelar di luar Singapura dan akan disiarkan kepada audiens global secara langsung di Youtube CNA.
 

EFISIENSI NYATA ATAU SEKEDAR TAMPILAN DIGITAL?

Digitalisasi kerap dijadikan penanda modernitas. Namun di ruang rapat manajemen, modernitas tidak berarti banyak jika tidak berujung pada perbaikan biaya, waktu, dan kualitas.

Menurut Rizal, dampak digitalisasi tidak terletak pada tampilan atau kesan kosmetik, tetapi pada kemampuan menghilangkan biaya dan waktu yang tidak perlu. 

Ia menilai dampak terbesar tercapai ketika teknologi diarahkan ke titik-titik biaya tertinggi dalam operasi. Pembayaran digital, penagihan elektronik, dan integrasi perbankan dinilai mampu menekan biaya administrasi, mempercepat arus kas, dan mengurangi kesalahan pencatatan serta beban pencocokan data.

Namun ia juga mengingatkan adanya jebakan ketika perusahaan menambah sistem baru tanpa membongkar proses lama yang tidak efisien, sehingga sistem digital berjalan berdampingan dengan prosedur manual. Alih-alih menurunkan biaya, kondisi ini membuat digitalisasi justru menambah beban melalui biaya lisensi, pemeliharaan, dan pelatihan, sementara struktur biaya lama tetap bertahan.

Peneliti ekonomi digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Rani Septya, mengatakan digitalisasi hanya layak disebut berdampak jika mampu mengubah biaya operasional dan waktu proses secara nyata.

“Digitalisasi seharusnya mengubah biaya dan waktu dalam prosesnya, bukan sekadar menambah aplikasi atau memindahkan prosedur lama ke platform baru,” ujar Rani.

Dalam praktik sehari-hari, ia mencontohkan otomasi pekerjaan berulang dengan volume tinggi, seperti pemrosesan invoice, pembayaran, pencocokan data, hingga penutupan pembukuan. Menurut Rani, jika alurnya disederhanakan dan diotomasi secara tepat, waktu proses dapat dipangkas secara signifikan, tingkat kesalahan menurun, dan biaya per unit ikut turun secara nyata.

Namun dia mengingatkan, masalah muncul ketika organisasi mendigitalkan proses yang sejak awal sudah bermasalah. Persetujuan berlapis dan alur kerja yang tidak ringkas tetap dipertahankan, sehingga sistem baru hanya memindahkan persoalan lama dan mendorong kerja ganda.

“Di e-government misalnya, banyak aplikasi layanan publik dibangun dengan investasi besar, namun tumpang tindih dan tidak terintegrasi sehingga data tetap silo dan pegawai kurang terlatih. Akibatnya koordinasi antar instansi tetap lambat dan produktivitas rendah,” Rani memberi gambaran.

TANTANGAN DISIPLIN EKSEKUSI DIGITALISASI

Pengalaman pelanggan dan efisiensi operasi pada dasarnya tidak terpisahkan. Pelanggan tidak menilai digitalisasi dari teknologi yang digunakan perusahaan, melainkan dari kecepatan layanan, konsistensi proses, dan kepastian hasil.

Rizal menyampaikan hambatan terbesar digitalisasi lebih sering bersumber dari cara kerja dan koordinasi, bukan dari teknologi itu sendiri.

Teknologi relatif tersedia dan terus membaik, tetapi jika prosedur tumpang tindih, data tidak tertib, dan pembagian peran tidak jelas, sistem digital tidak akan bekerja optimal dan bahkan dapat mempercepat kekacauan yang sudah ada sebelumnya.

Rani menyoroti pilihan sulit yang kerap dihindari manajemen, yakni merombak proses secara menyeluruh atau sekadar memindahkan proses lama ke sistem baru.

“Yang sering terjadi adalah SOP lama dan persetujuan berlapis tetap dipertahankan, hanya pindah dari kertas atau email ke aplikasi, karena sensitif secara budaya atau politik. Akhirnya waktu proses tidak turun dan beban kerja justru bertambah,” kritiknya.

Menurut Rani, banyak kegagalan digitalisasi bukan karena kurang teknologi, melainkan karena manajemen menghindari keputusan yang tidak populer.

Digitalisasi terlihat berhasil pada tahap awal, tetapi dalam beberapa bulan operasional justru terasa semakin rumit, biaya meningkat, dan pekerja kembali mengandalkan cara lama.

INOVASI BERSAMA TANPA KETERGANTUNGAN BARU

Inovasi bersama mitra menjadi semakin penting karena menyangkut bagaimana perusahaan bekerja dengan pemasok, distributor, lembaga keuangan, dan mitra teknologi untuk memperbaiki operasi dari hulu ke hilir. Para pakar mengatakan, kolaborasi digital dapat memperkuat ekosistem, atau justru memindahkan ketergantungan dari sistem lama ke platform baru.

Namun kolaborasi digital juga membawa risiko baru. Ekonom senior Indonesia Financial Group, Ibrahim Kholilul Rohman, mengingatkan adanya potensi keterikatan pada platform tertentu.

“Dalam ekonomi digital ada yang disebut lock-in point. Ketika pelaku usaha sudah terikat dalam satu platform, ruang geraknya menjadi lebih terbatas,” ucap sosok yang juga mengajar sebagai dosen ekonomi digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) itu. 

Dalam beberapa kajian, Ibrahim menemukan pelaku usaha kecil dapat terikat oleh aturan platform, mulai dari jam operasional hingga penentuan harga. Akses pasar memang terbuka dalam jangka pendek, tetapi ketergantungan tersebut dapat melemahkan daya tawar dalam jangka menengah.

Masalah koordinasi dan ketergantungan tidak hanya muncul dalam hubungan dengan platform eksternal, tetapi juga di dalam organisasi itu sendiri. Rani Septya dari CELIOS menguraikan jika setiap unit dibiarkan memilih sistem dan aturan data sendiri, integrasi menjadi mahal, data tidak selaras, dan biaya koordinasi meningkat. Inovasi pun sulit menempel ke operasi harian karena fondasi data yang tidak tertib.

Selain persoalan integrasi internal, isu inklusi pemasok turut menentukan daya saing. Para pakar mengatakan, sistem pengadaan dan pembayaran yang terlalu rumit atau mahal berpotensi menyingkirkan pemasok kecil, bukan karena kalah kualitas, melainkan karena beban administrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempersempit ekosistem dan melemahkan ketahanan rantai pasok.

SDM, PEMBIAYAAN, DAN KEPERCAYAAN

Hampir semua diskusi tentang transformasi digital berujung pada satu kesimpulan bahwa teknologi relatif tersedia, sementara hasilnya ditentukan oleh disiplin eksekusi. 

Salah satu keputusan paling krusial menyangkut sumber daya manusia (SDM), yakni bagaimana perusahaan memastikan sistem digital benar-benar dapat dioperasikan secara efektif.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras, mengatakan aspek SDM kerap terabaikan pada tahap awal karena manajemen terlalu fokus pada keberhasilan implementasi teknis.

“Padahal keputusan terkait SDM sangat menentukan keberlanjutan manfaat digitalisasi,” ujarnya kepada CNA Indonesia.

Menurut Izzudin, banyak perusahaan keliru mengira investasi sistem digital secara otomatis akan meningkatkan produktivitas. Dalam praktiknya, keberhasilan digitalisasi bergantung pada kapasitas manusia yang mengoperasikan sistem tersebut serta kesesuaiannya dengan kebutuhan nyata bisnis.

Ia menjelaskan, perusahaan dihadapkan pada pilihan antara meningkatkan kemampuan karyawan yang ada atau merekrut tenaga kerja baru dengan keahlian digital.

Peningkatan kapasitas internal membutuhkan waktu dan pendampingan, tetapi memberi pemahaman proses bisnis yang lebih dalam dan efisiensi jangka panjang. Sementara itu, perekrutan tenaga baru dapat mempercepat adaptasi teknologi, namun berimplikasi pada kenaikan biaya tetap dan tantangan integrasi tim.

Izzudin memberi contoh hasil wawancara INDEF dengan salah satu UMKM pangan di Bogor.

Pemilik usaha telah berinvestasi pada teknologi operasional dan keuangan untuk memudahkan pemantauan stok dan arus kas. Namun, karena karyawan belum siap mengoperasionalkannya, pemilik usaha harus turun langsung mendampingi selama beberapa bulan awal, sehingga manfaat teknologi belum sepenuhnya terasa.

Pada aspek pembiayaan, digitalisasi kerap terasa mahal karena solusi yang dipilih tidak sesuai kebutuhan. Tanpa prinsip tepat guna, biaya baru menumpuk sementara manfaat tidak muncul. Keputusan yang terlalu cepat atau terlalu generik berisiko menciptakan sistem yang sulit dirawat dan mahal untuk disesuaikan.

Di atas semuanya, para pakar menyoroti soal faktor kepercayaan. Kecepatan tanpa kepercayaan membuat pertumbuhan digital rapuh, baik dari sisi keamanan data, kualitas pengambilan keputusan, maupun risiko gangguan operasional. Ketika kepercayaan terganggu, biaya pemulihan sering kali jauh lebih besar daripada manfaat awal digitalisasi.

Rizal Taifukurahman dari INDEF menggarisbawahi bahwa digitalisasi seharusnya menjadi kelanjutan dari perapihan proses bisnis, bukan jalan pintas menutupi masalah struktural.

“Risiko muncul ketika perusahaan terlalu cepat beralih ke sistem digital tanpa membenahi fondasi operasionalnya. Alih-alih efisien, perusahaan justru rentan mengalami gangguan operasional dan penurunan produktivitas,” tegasnya.

Disrupsi digital dapat mendorong Indonesia naik kelas sebagai pemain global jika diarahkan pada hasil yang konsisten dan terukur. Skala pasar memberi peluang, tetapi tidak memberikan keunggulan dengan sendirinya.

Dalam persaingan global yang semakin selektif, pembeda utama bukan siapa yang paling cepat mengadopsi teknologi, melainkan siapa yang paling disiplin menjalankan perubahan. Tanpa disiplin itu, pertumbuhan digital berisiko berakhir sebagai ilusi yang mahal.

Saksikan CNA Summit 2026 live di YouTube pada 5 Februari pukul 09.30 WIB.