Buntut ransomware, ribuan orang tanda tangan petisi tuntut Menkominfo Budi Arie mundur

JAKARTA: Ribuan orang menandatangani petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur, imbas dari serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan matinya beberapa layanan publik.

Petisi ini diprakarsai oleh lembaga SAFEnet di laman Change.org sejak Rabu lalu (26 Jun). Sampai Jumat sore (28 Jun), sudah lebih dari 8.200 orang yang meneken petisi tersebut, dari target 10.000 tanda tangan.

Kebanyakan penandatangan mengaku kecewa kepada Menkominfo Budi yang dinilai tidak cakap dalam menangani isu digital. Budi yang dilantik tahun lalu sebelumnya adalah ketua umum Projo, kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo.

"Kementerian teknis seperti kominfo ini wajib dipimpin teknokrat atau professional di bidangnya," ujar seorang penandatangan petisi yang menggunakan nama Mohammad Ikhsan.

"Sangat tidak kompeten dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap persoalan yang saat ini terjadi di lembaganya," ujar peneken petisi lainnya, Irene Swastika.

SAFEnet dalam pengantar petisi tersebut memaparkan bahwa serangan siber berbentuk ransomware sudah terjadi sejak Senin, 17 Juni lalu. Tiga hari kemudian, PDNS mulai mengalami infeksi malware dengan puncaknya tidak bisa diakses pada Kamis, 20 Juni 2024. Akibatnya layanan publik terganggu, menyebabkan kekacauan pada antrean imigrasi di bandara.

"Namun, meskipun serangan siber sudah terjadi selama tiga hari, pemerintah tidak segera menyampaikan situasi tersebut kepada publik. Pemerintah lebih banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi," tulis SAFENet.

Serangan ini baru diungkapkan ke publik pada Senin, 24 Juni lalu. Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan serangan terjadi dalam bentuk ransomware Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.

Lockbit, kelompok kriminal siber, disebut meminta tebusan US$8 juta (Rp130 miliar). Dalam pertemuan dengan DPR pada Kamis, Hinsa mengatakan tidak ada back up dari data-data yang hilang karena "kekurangan tata kelola".

"Kalau nggak ada back up bukan (kesalahan) tata kelola sih Pak, itu bukan tata Kelola, itu kebodohan aja sih Pak," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengomentari pernyataan Hinsa, seperti dikutip dari Detik.

Budi yang juga bertemu DPR pada Kamis, dikutip media mengatakan "itu sudah alhamdulillah", bahwa serangan tersebut dilakukan oleh non-state actor, bukan state actor. Dicecar wartawan soal tuntutan untuk mundur terhadap dirinya, Budi enggan berkomentar.  

"Ah no comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata dia, seperti dikutip Liputan6.

Meski server PDNS disusupi malware namun menurut Budi belum ada bukti kebocoran data. "Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I (DPR) kita, tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," lanjut dia.

SAFEnet sebagai organisasi sipil pegiat hak-hak digital masyarakat mencatat dalam dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.

"Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data." kata SAFEnet dalam pengantar petisi mereka.

Atas dasar ini, SAFENet mendesak menkominfo Budi untuk mundur karena kementeriannya adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

"Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini," kata Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum kepada Kompas.com.

Nenden juga mengkritisi soal penunjukan Budi sebagai menkominfo yang seharusnya diisi oleh orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital.

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini," kata Nenden lagi.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.