Benarkah bisa intip transaksi warga? Payment ID siap diluncurkan 17 Agustus 2025

JAKARTA: Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan sistem pembayaran terbaru bernama Payment ID bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Peluncuran ini sekaligus menjadi awal uji coba sistem yang digadang-gadang menjadi fondasi transparansi dan akuntabilitas sistem pembayaran di Indonesia.

Payment ID merupakan kode identifikasi unik (unique identifier) yang bersifat rahasia dan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BI akan dapat mengintip data transaksi keuangan masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan individu secara detail, mulai dari nominal dan sumber pendapatan, kewajiban dan utang, penempatan investasi, hingga aktivitas di platform pinjaman online (pinjol).

“Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, dikutip dari Tempo, Jumat (18/7).

MANFAAT UNTUK MASYARAKAT DAN EKONOMI

Melalui integrasi NIK, Payment ID memungkinkan BI menggabungkan data dari berbagai akun bank dan platform keuangan digital menjadi satu profil keuangan terpadu. Data ini juga mencakup informasi dari dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, dan OVO, yang selama ini juga mewajibkan NIK untuk pendaftaran.

Selain mencatat seluruh riwayat transaksi, sistem ini dapat mendeteksi potensi penipuan (fraud), pencucian uang, judi online, hingga pendanaan terorisme. BI menegaskan, akses terhadap Payment ID hanya diberikan kepada otoritas resmi yang bekerja sama dengan BI sesuai kewenangan masing-masing.

Payment ID menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur data BI Payment Info dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem ini mengakumulasi data transaksi yang sebelumnya tersebar di berbagai platform, menjadikannya alat pemantau keuangan nasional yang lebih efisien.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, Payment ID akan meningkatkan keamanan transaksi individu karena bersifat rahasia dan dilindungi regulasi.

Sistem ini juga diharapkan mempermudah distribusi bantuan sosial (bansos), memastikan penerima yang berhak tidak kehilangan haknya akibat penyelewengan. Pada tahap awal, uji coba Payment ID akan digunakan untuk penyaluran bansos.

Bagi perekonomian, Payment ID memperkuat transparansi antarlembaga keuangan dan mempercepat pelacakan transaksi ilegal. Ke depan, kode unik ini diharapkan menciptakan efisiensi pembayaran nasional, mempercepat integrasi ekosistem keuangan digital, dan mengurangi kebocoran dana.

BI belum mengumumkan daftar bank yang terlibat pada fase awal ini. Setelah peluncuran, pengembangan sistem diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum dapat digunakan secara luas di seluruh Indonesia.

Apabila diimplementasikan penuh, Payment ID akan menjadi identitas tunggal untuk semua transaksi keuangan digital, melampaui batas bank tertentu dan mencakup seluruh ekosistem pembayaran di Tanah Air.