analisis Indonesia
Usai tabrakan maut, pakar desak pemisahan jalur kereta jarak jauh dan komuter
Sebanyak 15 penumpang tewas dan puluhan lain terluka saat kereta komuter diterjang kereta jarak jauh di Bekasi.
Petugas mengevakuasi gerbong kereta dari rel setelah tabrakan fatal antara kereta komuter dan kereta jarak jauh di Bekasi, Jawa Barat pada 28 Apr 2026. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)
JAKARTA: Ini adalah pemandangan biasa di setiap perlintasan kereta di Jabodetabek: mobil, motor, dan truk tidak melambat, malah tancap gas setiap kali palang diturunkan dan sinyal peringatan berbunyi menandakan kereta akan melintas.
Bahkan, ketika palang telah turun sepenuhnya, klakson kereta nyaring terdengar dan rel mulai bergetar, hal itu tetap tidak mencegah pengendara menerobos palang dan berada pada jarak berbahaya dari kereta yang melintas.
Pada sejumlah insiden, mobil terjebak di tengah rel dan diterjang kereta yang melaju kencang.
Itulah yang terjadi pada kecelakaan Senin malam (27/4) ketika taksi listrik Green SM yang melintasi rel di Jalan Ampera, Bekasi, tiba-tiba mogok dan ditabrak kereta di dekat Stasiun Bekasi Timur.
Insiden itu membuat KRL di jalur berlawanan diperintahkan tetap berada di Stasiun Bekasi Timur. Lalu Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya menabrak kereta tersebut, memakan korban para penumpang yang berada di gerbong khusus perempuan.
Sebanyak 15 orang tewas dan lebih dari 80 lainnya terluka. Menyusul insiden tersebut, para pakar menyerukan investigasi penuh dan peningkatan keselamatan transportasi, di tengah janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan perlintasan sebidang di seluruh negeri.
Para ahli berpendapat, seharusnya kereta jarak jauh dan komuter memiliki jalur yang berbeda. Selain itu, mereka berharap adanya anggaran yang cukup untuk membangun flyover demi menggantikan perlintasan sebidang.
Sementara soal usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi untuk memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah kereta, para pakar mengatakan hal itu memiliki potensi dampak negatif.
MENGHAPUSKAN PERLINTASAN SEBIDANG
Insiden ini memicu kembali seruan agar Indonesia menghapus hampir 4.000 perlintasan kereta sebidang di seluruh negeri. Banyak dari perlintasan tersebut, seperti yang berada di Jalan Ampera, tidak dijaga dan tidak dilengkapi lampu lalu lintas, sinyal peringatan, atau palang pintu.
Usai mengunjungi para korban luka di RSUD Bekasi pada Selasa, Prabowo berjanji akan menghapus perlintasan sebidang di seluruh negeri, terutama di Pulau Jawa.
“Lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ... sudah seperti itu sejak zaman Belanda. Saya akan segera memerintahkan agar semua perlintasan tersebut diselesaikan, baik dengan pos jaga maupun flyover,” ujarnya.
Prabowo menambahkan, terdapat sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa, dan pemerintahannya akan mengalokasikan dana sebesar Rp4 triliun untuk meningkatkannya.
Menurut PT KAI, terdapat lebih dari 3.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
Studi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menemukan, sekitar 300 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang setiap tahun, dengan 81 persen di perlintasan tanpa penjaga.
“Disiplin pengguna jalan (di Indonesia) masih rendah sehingga risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat,” ujar Djoko Setijowarno, pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Jawa Tengah, kepada CNA.
Namun Djoko menilai alokasi Rp4 triliun dari Prabowo terlalu kecil. Perkiraan Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia pada 2022 menyebutkan bahwa biaya untuk mengganti satu perlintasan sebidang dengan jalan layang mencapai sekitar Rp150 miliar.
Artinya, anggaran Rp4 triliun tersebut kemungkinan hanya cukup untuk membangun sekitar 26 jalan layang.
Djoko menyarankan pemerintah memprioritaskan perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek dan menggabungkan beberapa perlintasan menjadi satu jalan layang. Perlintasan seperti ini kerap menjadi penyebab kemacetan parah.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih besar agar lebih banyak perlintasan sebidang dapat dihapus.
“Pemerintah bisa mengalokasikan dana besar untuk MBG, mengapa tidak (untuk) keselamatan masyarakat?” ujar Djoko, merujuk pada program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan menelan biaya Rp335 triliun hanya pada tahun ini.
MEMINDAHKAN GERBONG PEREMPUAN BUKAN SOLUSI
Adriansyah Yasin Sulaeman, direktur eksekutif lembaga pemikir Forum Diskusi Transport for Jakarta (FDTJ), mengatakan, insiden ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki jaringan rel yang menua, termasuk memisahkan jalur untuk kereta jarak jauh dan kereta komuter.
“Kereta komuter ini adalah simbol bagi kelas pekerja,” ujarnya, seperti dikutip Reuters. “Ini menjadi alarm besar bagi pemerintah untuk benar-benar melakukan perbaikan.”
Ki Darmaningtyas, ketua lembaga kajian transportasi Indonesia, Institute for Transportation Studies (INSTRAN), sependapat.
“Jalur untuk kereta jarak jauh dan kereta komuter harus dipisahkan. Keduanya memiliki karakteristik dan kecepatan yang berbeda. Jika berjalan di jalur yang sama, hal itu tidak hanya memengaruhi jadwal, tetapi juga keselamatan,” ujarnya kepada CNA.
Insiden pada Senin lalu juga mendorong Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta KAI untuk memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian.
Diterapkan sejak 2012, gerbong khusus perempuan biasanya berada di kedua ujung rangkaian kereta.
Para ahli mengatakan penempatan tersebut memudahkan akses bagi perempuan karena gerbong biasanya paling dekat dengan pintu masuk dan keluar. Selain itu, petugas keamanan juga lebih mudah memasang pembatas di peron tanpa mengganggu pergerakan penumpang.
“Jika gerbong khusus perempuan berada di tengah, akan sulit memisahkan penumpang perempuan dari kerumunan,” kata pakar transportasi Djoko.
PERLUNYA PENYELIDIKAN YANG TRANSPARAN
Para pakar menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.
“Bagaimana mungkin ada dua rangkaian kereta berbeda berada di jalur yang sama tanpa memicu peringatan dalam sistem?” tanya Tulus Abadi dari kelompok advokasi Forum Konsumen Berdaya Indonesia dalam pernyataan pada Selasa.
“Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak hanya harus melakukan investigasi rutin, tetapi juga audit terhadap seluruh sistem persinyalan.”
KNKT menyatakan, tiga penyelidik telah diterjunkan untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki penyebab kecelakaan.
“Tim investigasi KNKT telah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan,” ujar juru bicaranya, Anggo Anurogo, seperti dikutip Antara pada Selasa.
Anggo menolak membahas rincian penyelidikan, termasuk kapan KNKT akan merilis laporan awal.
Pengemudi taksi yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tidak mengalami luka dan telah dimintai keterangan oleh polisi setempat.
Melalui unggahan di media sosial, operator taksi Green SM asal Vietnam yang mengoperasikan armada mobil listrik VinFast menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan.
Darmaningtyas dari INSTRAN menuturkan, penting bagi pemerintah untuk bersikap transparan dalam proses investigasi.
“Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab,” ujarnya. “Pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.”
Sementara itu, kehidupan para pengendara dan pelaju di sekitar lokasi kecelakaan kereta tetap berjalan, terlihat sedikit peningkatan pada aspek keselamatan.
Sehari setelah tabrakan, perlintasan di Jalan Ampera kembali ramai aktivitas. Kali ini, warga setempat secara swadaya berjaga, menghentikan kendaraan menggunakan palang dari batang bambu setiap kali kereta akan melintas.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.