ASN Bekasi wajib berbahasa Inggris saat rapat daring WFH, apa tujuannya?

BEKASI: Pemerintah Kota Bekasi mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan bahasa Inggris dalam rapat daring selama work from home (WFH) sebagai bagian dari upaya menuju kota bertaraf internasional.

Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 17 April 2026 dengan mewajibkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan bahasa Inggris dalam rapat virtual melalui Zoom. Seluruh jajaran, mulai dari pejabat hingga staf, diminta untuk menyesuaikan diri dengan sistem tersebut.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan langkah ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi peningkatan investasi asing serta penguatan kerja sama internasional.

“Kalau kota internasional itu kan semakin banyak orang yang akan datang. Saat ini investasi dari China yang untuk sampah, misalnya. sudah masuk,” kata Tri dilansir dari Kompas.com, Kamis (16/4).

Pemerintah Kota Bekasi juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kota di luar negeri, seperti Izumisano di Jepang dan Seongnam di Korea Selatan. Kolaborasi tersebut dimanfaatkan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan kota dan pelayanan publik.

Tri menjelaskan penggunaan bahasa Inggris dalam rapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas ASN agar lebih siap berinteraksi dengan mitra internasional dan investor asing.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, pemerintah melibatkan pihak perguruan tinggi sebagai penilai independen. Civitas akademika akan menilai kemampuan komunikasi bahasa Inggris ASN selama rapat daring berlangsung.

Selain itu, aktivitas kerja ASN juga diwajibkan dilaporkan secara berkala tiga kali sehari, yakni pagi, siang, dan sore.

Pemkot Bekasi juga mendorong penggunaan bahasa Inggris dalam instruksi kerja melalui konsep “One Day English”.

“Perintahnya kami coba dalam bahasa Inggris. Ini bukan gaya-gayaan, tapi untuk mengukur kesiapan dan output kerja,” kata Tri.

Untuk menjaga akuntabilitas, seluruh rapat virtual diwajibkan direkam dan hasilnya diserahkan kepada Asisten Daerah sebagai bahan evaluasi berjenjang.