Banyak masalah, MBG kini dipelesetkan jadi ‘Makan Beracun Gratis’
Konten-konten media sosial menolak MBG mulai bermunculan.
JAKARTA: Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus jadi sorotan. Kasus keracunan massal yang marak dalam dua bulan terakhir membuat publik memelesetkan namanya menjadi Makan Beracun Gratis.
Istilah ini ikut disinggung Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Ia menegaskan, jika dibiarkan, sentimen negatif bisa merusak kepercayaan publik terhadap program besar ini.
KRITIK DPR
“Konten-kontennya banyak, Pak, lucu-lucu. MBG itu sekarang dipelesetin. Bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis, makan belatung gratis, makanan berbahaya, dan lain-lain,” kata Charles, dikutip Tempo di Kompleks DPR Senayan, Rabu (1/10).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, muncul pula konten yang menyerukan penolakan MBG.
“Kita kan mau program ini berhasil. Tapi kalau ini dibiarkan, maka tanpa ada kampanye negatif pun, masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG,” sebutnya.
Ia mengingatkan, meski konten-konten itu terkesan lucu, masalahnya serius.
“Harus ada hal besar yang diubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG ini,” tegasnya.
PENYEBAB KERACUNAN
Sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran Rp21 triliun. Namun, pelaksanaan jauh dari mulus.
BGN mencatat ada 6.517 penerima manfaat mengalami keracunan sejak Januari hingga 30 September 2025. Dari jumlah itu, lebih dari 2.000 kasus terjadi di Jawa Barat, dengan Bandung Barat dan Garut sebagai daerah tertinggi.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap mayoritas keracunan terjadi karena dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mematuhi prosedur operasional standar (SOP).
“Kami bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,” kata Dadan.
Ia mencontohkan, ada dapur yang membeli bahan baku empat hari sebelum makanan dibagikan, padahal seharusnya maksimal dua hari.
Selain itu, banyak dapur memasak 12 jam sebelum distribusi, sementara aturan membatasi hanya enam jam.
