Bandara Kertajati akan jadi pusat bengkel Hercules AS, apa untung dan ruginya bagi Indonesia?

JAKARTA: Pemerintah Indonesia berencana mengubah Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat yang kurang optimal penggunaannya menjadi pusat regional untuk perawatan pesawat militer Hercules atas permintaan Amerika Serikat. Menurut para pengamat, rencana tersebut bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Namun, para pengamat juga memperingatkan bahwa rencana tersebut akan memunculkan keraguan soal prinsip luar negeri bebas aktif dan non-blok yang selama ini dipegang teguh Indonesia. Pasalnya, Indonesia kemungkinan semakin masuk ke dalam arsitektur militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Para pakar menambahkan, usulan tersebut juga menuai kontroversi karena hingga kini pemerintah Indonesia belum memberikan rincian yang jelas mengenai rencana itu.

“Kalau bicara geopolitik, ini menjadi persoalan karena kita belum tahu sebenarnya seperti apa rencana tersebut,” kata Yohanes Sulaiman, pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani di Jawa Barat.

“Ini bisa saja berupa sebuah hub (pusat), atau sekadar fasilitas perawatan. Itu pertanyaan besarnya.”

SEPERTI APA RENCANANYA

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana tersebut dalam rapat bersama anggota DPR pada akhir Mei lalu.

Sjafrie mengatakan, saat bertemu Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth dalam pertemuan ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus (ADMM-Plus) tahun lalu, Hegseth menyampaikan sebuah tawaran yang dinilainya unik kepada Indonesia.

“Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” kata Sjafrie.

Sejauh ini belum ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan. Belum jelas pula apakah rencana tersebut secara khusus ditujukan untuk pesawat C-130 milik AS.

C-130 Hercules merupakan pesawat angkut militer bermesin turboprop yang digunakan banyak angkatan udara di berbagai negara karena kemampuannya yang fleksibel dalam mendukung operasi angkut udara taktis.

Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada 1950-an dan hingga kini pabrikan asal AS, Lockheed Martin, telah memproduksi puluhan variannya.

Menurut analis pertahanan dari Marapi Consulting and Advisory, Alman Helvas Ali, rencana tersebut tidak serta-merta menjadikan Kertajati sebagai pangkalan militer AS.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pihak-pihak yang mengetahui pembahasan tersebut, usulan itu berkaitan dengan kemampuan perawatan pesawat Hercules C-130J generasi terbaru, bukan varian Hercules lama yang perawatannya sudah ditangani oleh fasilitas lain di kawasan.

Jika benar demikian, maka Kertajati tidak akan berfungsi sebagai hub militer karena hanya melayani pesawat C-130J.

Menanggapi pertanyaan CNA, Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan belum dapat membagikan informasi lebih rinci pada tahap ini.

“Kedua pihak membahas peluang kerja sama dalam perawatan, perbaikan, dan “overhaul” (maintenance, repair and overhaul/MRO) pesawat Hercules atau C-130 yang saat ini masih berada pada tahap awal penjajakan,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rico Sirait kepada CNA pada 5 Juni.

“Saat ini belum ada keputusan final terkait model kerja sama, skema pembiayaan, cakupan layanan, target operasional, maupun aspek teknis lainnya.”

Rico menambahkan, seluruh aspek tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara pihak-pihak terkait dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.

Menurut Alman, peran pemerintah kemungkinan besar hanya sebagai fasilitator dalam skema kerja sama antarbisnis (business-to-business), sementara Lockheed Martin akan memberikan bantuan teknis kepada mitra lokal.

Alman menganggap rencana tersebut lebih tepat dipandang sebagai proyek komersial, sehingga berbeda dengan pembangunan fasilitas perawatan militer milik AS sendiri di Indonesia.

Menurut dia, persoalan utamanya adalah pemerintah belum menjelaskan rencana tersebut secara memadai, termasuk siapa yang akan memiliki fasilitas itu, siapa yang akan mengendalikan akses, apakah personel militer AS akan ditempatkan di sana, serta peran apa yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Tanpa kejelasan mengenai hal-hal tersebut, isu ini rentan memicu apa yang disebutnya sebagai “paranoia” di kalangan publik. Ia merujuk pada kontroversi yang muncul seputar rencana tersebut, termasuk pertanyaan mengenai apa yang harus diberikan Indonesia sebagai imbalan jika pendanaannya berasal dari AS.

Yohanes Sulaiman dari Universitas Jenderal Achmad Yani di Jawa Barat mengemukakan pandangan serupa.

“Semuanya sangat bergantung pada isi kesepakatannya. Lagi pula, fasilitas perawatan Hercules tidak hanya ada di satu tempat,” kata Yohanes.

“Fasilitas seperti itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di Jepang, Kanada, dan Australia, misalnya.”

MENGAPA KERTAJATI?

Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan perawatan pesawat Hercules, salah satunya melalui Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Fasilitas tersebut dioperasikan oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Sejak memperoleh sertifikasi dari Lockheed Martin pada 2021, GMF telah menangani perawatan delapan pesawat Hercules C-130 milik Indonesia tanpa menimbulkan kontroversi.

Alman mengatakan, AS kemungkinan memandang fasilitas yang sudah ada, seperti GMF di Banten, lebih matang dan lebih layak dijadikan lokasi pusat perawatan baru tersebut.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan untuk menghidupkan kembali Kertajati yang hingga kini belum berhasil berkembang secara komersial.

Sejak resmi beroperasi pada 2019, Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat kerap dipandang sebagai proyek infrastruktur yang belum memenuhi harapan.

Bandara seluas 1.800 hektar itu—setara sekitar 3.360 lapangan sepak bola—dibangun dengan ambisi besar pada era Presiden Joko Widodo. Namun, Kertajati kesulitan menarik jumlah penumpang yang memadai serta menghadirkan rute penerbangan komersial reguler.

Berdasarkan data pemerintah, Kertajati hanya melayani sekitar 413.000 penumpang sepanjang 2024, atau sekitar 3 persen dari target 12 juta penumpang.

Para pengamat menilai, lokasi bandara yang berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari Jakarta dan 1,5 jam dari Bandung menjadi salah satu faktor yang membuat kinerjanya kurang optimal.
 

Meski demikian, Yohanes menilai sejumlah kelemahan Kertajati sebagai bandara penumpang justru bisa menjadi keunggulan jika digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer.

Menurut dia, Kertajati memiliki lahan yang cukup luas untuk menampung fasilitas semacam itu, meskipun hanggar dan berbagai infrastruktur pendukung masih perlu dibangun.

Namun, lanjut Yohanes, persoalan utamanya bukan apakah Kertajati mampu menampung fasilitas tersebut secara fisik, melainkan apa saja yang akan diatur dalam kesepakatan yang melandasinya.

Jika hanya berfungsi sebagai fasilitas perbaikan dan perawatan pesawat, implikasinya relatif terbatas.

Namun, menurut Yohanes, jika fasilitas tersebut mencakup akses yang lebih luas, hak-hak keamanan khusus, atau bahkan fungsi operasional bagi militer AS, maka usulan itu akan menjadi jauh lebih sensitif.

SIAPA YANG UNTUNG?

Para pakar menilai kerja sama tersebut berpotensi menguntungkan baik bagi Indonesia maupun AS.

Menurut Alman, jika Indonesia menjadi pusat MRO regional untuk pesawat C-130J, maka Indonesia dapat menarik pekerjaan perawatan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik, terutama karena semakin banyak negara yang mengoperasikan atau membeli varian Hercules terbaru tersebut.

“Hal itu dapat menciptakan peluang bisnis jangka panjang, membuka lapangan kerja bagi tenaga terampil, serta membantu perusahaan penerbangan dan pertahanan Indonesia memenuhi standar internasional,” ujarnya.

Alman menuturkan, Indonesia praktis “tidak akan rugi” selama investasi proyek tersebut tidak dibebankan kepada APBN dan industri dalam negeri memperoleh peningkatan kemampuan dari kerja sama itu.

Menurut dia, pusat perawatan tersebut juga dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada fasilitas serupa di negara tetangga sekaligus merebut sebagian pangsa pasar perawatan pesawat di kawasan.

Fasilitas itu juga berpotensi menghidupkan kembali Kertajati yang selama ini kesulitan berkembang sebagai bandara penumpang.

Bagi masyarakat sekitar, aktivitas baru di kawasan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kebutuhan transportasi, serta mendorong pertumbuhan sektor kuliner, perhotelan, dan berbagai layanan pendukung lainnya.

Senada dengan itu, dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Azifah Astrina, mengatakan, pusat perawatan tersebut dapat membuka peluang alih pengetahuan teknis, khususnya teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan ekosistem industri pendukung di sektor penerbangan dan pertahanan.

“Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat perawatan dan logistik armada Hercules di Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut para pengamat, alasan AS mendukung rencana tersebut bahkan lebih jelas lagi.

Alman mengatakan, keberadaan pusat perawatan di Indonesia akan memperkuat jaringan dukungan logistik bagi pesawat Hercules yang beroperasi di kawasan.

“Fasilitas itu dapat memangkas waktu perawatan, meningkatkan fleksibilitas logistik, serta menjadi titik pendukung yang strategis secara geografis di antara fasilitas-fasilitas yang sudah ada di Jepang, Australia, dan negara mitra lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, dalam situasi krisis, perawatan dan logistik sama pentingnya dengan pangkalan militer. Karena itu, fasilitas yang mampu menjaga pesawat tetap siap beroperasi memiliki nilai strategis yang tinggi, meskipun tidak menampung satuan tempur.

DILEMA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Namun, rencana tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pakar karena dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa Indonesia berpihak dalam persaingan AS dan China yang terus berlangsung.

Chappy Hakim, pendiri sekaligus Ketua Indonesia Center for Air Power Studies yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara pada 2002-2005, mengatakan bahwa dengan menerima fasilitas yang secara jelas mendukung kekuatan militer AS di kawasan, Indonesia berisiko dipersepsikan semakin condong ke Washington.

Ia menambahkan, Indonesia harus berhati-hati agar pusat perawatan tersebut tidak secara bertahap berubah menjadi fasilitas militer asing yang terselubung. Menurutnya, hal itu dapat bertentangan dengan sikap Indonesia yang selama ini menolak keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya.

Para pakar menilai kekhawatiran utamanya bukan bahwa Indonesia akan langsung menjadi sekutu resmi AS.

Sebaliknya, mereka mengingatkan bahwa akses militer modern dapat dibangun melalui jaringan logistik, fasilitas perawatan, interoperabilitas, dan berbagai pengaturan teknis tanpa perlu secara resmi dinamakan “pangkalan militer”.

“Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menjaga kedaulatan operasional, kepemilikan fasilitas, serta kendali terhadap personel asing yang bekerja di fasilitas tersebut,” kata Chappy.

Azifah Astrina dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, kekhawatiran terhadap rencana itu cukup beralasan karena kerja sama pertahanan dengan negara besar jarang dipandang semata-mata sebagai urusan teknis dalam dinamika Indo-Pasifik saat ini.

Menurut dia, meskipun secara formal hanya berupa kerja sama perawatan pesawat, fasilitas tersebut tetap dapat memperkuat ekosistem militer AS di Asia Tenggara. Jika tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat memperbesar kecurigaan publik, memperumit hubungan Indonesia dengan China, serta memunculkan pertanyaan apakah pemerintah Jakarta mulai menjauh dari prinsip-prinsip politik luar negerinya.

Azifah juga mengaitkan usulan Kertajati dengan rencana lain yang memberikan akses lintas udara bagi militer AS.

Menurutnya, kedua isu tersebut bisa saling terkait atau setidaknya merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai akses militer dan kerja sama pertahanan.

Saat ini, Indonesia dan AS tengah membahas usulan pemberian akses bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia dalam rangka operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.

Terkait akses lintas udara tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rico Sirait menginformasikan kepada CNA bahwa hingga kini belum ada keputusan final yang diambil.

“Yang ada saat ini adalah Letter of Intent yang tidak mengikat dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.

Terlepas dari itu, para analis menilai kontroversi serupa dapat dihindari pada masa mendatang jika pemerintah menjelaskan rencana tersebut secara lebih rinci sejak awal.

Apabila usulan tersebut akhirnya disetujui, keberhasilan Kertajati sebagai pusat perawatan, pemeliharaan, dan operasional tetap akan bergantung pada sejumlah faktor penting.

“Investasi yang berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia lokal, integrasi dengan industri pertahanan nasional, serta kemampuan pemerintah Indonesia memastikan kerja sama ini menghasilkan alih kapasitas jangka panjang—bukan sekadar fasilitas operasional yang bergantung pada pihak luar—akan menjadi faktor yang sangat menentukan,” kata Azifah.