Atasi macet, Bali akan bangun MRT, di mana saja rutenya?
Groundbreaking Bali Subway direncanakan akan dilakukan pada September 2024 dengan pembangunan mencakup empat fase.
DENPASAR: Bali sedang merencanakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau subway sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Pulau Dewata.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gusti Wayan Samsi Gunarta, memastikan investor akan segera melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ambisius tersebut.
"Kami memastikan investor untuk segera melaksanakan groundbreaking," ujar Samsi dalam wawancara dengan detikBali pekan lalu.
Proyek yang diberi nama Bali Urban Rail and Associated Development, atau Bali Subway ini dijadwalkan untuk memulai groundbreaking pada bulan September 2024.
Pembangunan MRT ini akan dilaksanakan dalam empat fase.
Rute MRT pada fase pertama akan mencakup Bandara I Gusti Ngurah Rai, Central Parkir Kuta, Seminyak, Berawa, dan Cemagi.
Fase kedua meliputi rute Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Universitas Udayana, dan Nusa Dua.
Fase ketiga akan menghubungkan Central Parkir Kuta dengan Sesetan, Renon, dan Sanur.
Sedangkan fase keempat akan mencakup Renon, Sukawati, dan Ubud.
Pada tahap awal, MRT akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Setelah itu, barulah masyarakat umum akan diikutsertakan untuk memanfaatkan transportasi massal ini.
Samsi memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali tidak akan terbebani oleh proyek besar ini.
PT Bumi Indah Prima (BIP) direncanakan menjadi investor utama dalam proyek Bali Subway.
"Kami sudah memastikan bahwa apapun yang dilakukan terkait rencana transportasi publik di Bali ini tidak akan membebani APBD. Oleh karena itu, kami sangat mendorong investasi," jelas Samsi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan arahan kepada pemerintah provinsi Bali terkait rencana pembangunan MRT ini.
Selain mempertimbangkan biaya pembangunannya, Presiden juga mengingatkan bahwa Bali perlu memiliki anggaran operasional yang besar setiap tahunnya untuk menjalankan MRT, yang berpotensi membebani APBD.
Kepala Negara, dikutip dari Tribun Bali, menyebutkan bahwa biaya operasional MRT di Jakarta masih membutuhkan subsidi sebesar Rp800 miliar per tahun. Bahkan, jika MRT Jabodetabek selesai, subsidi tersebut bisa mencapai Rp4 triliun per tahun.
Jokowi menguraikan secara perhitungan bisnis, pembangunan MRT memang merugi. Namun, tanpa MRT, kerugian yang lebih besar akan muncul akibat kemacetan yaitu mencapai Rp65 triliun per tahun.
Ketika ditanya apakah MRT merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan di Bali, Samsi menjawab bahwa tidak ada pilihan lain.
"Kita nggak punya pilihan," tegasnya.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
