Kelab malam telanjang dada bertebaran di Bali, Luhut perintah tindakan tegas

DENPASAR: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti maraknya kelab malam di Bali yang menyuguhkan tontonan wisatawan berpakaian terbuka (nude topless) atau telanjang dada.

"Kelab malam dengan penampilan telanjang topless harus dikurangi. Bali bukan tempat untuk melihat orang telanjang; jika ingin, pilih tempat lain.

Keunikan Bali harus kita jaga dan tidak menjadikannya sebagai objek seksual. Turis seksual sebaiknya pergi ke tempat lain. Bali harus mempertahankan karisma dan auranya," tegas Luhut kepada detikBali pada rapat koordinasi persiapan Bali International Airshow (BIAS) 2024 di Nusa Dua, Badung, pada Selasa (3/9).

Lebih lanjut, Luhut meminta kepada Imigrasi dan Polda Bali untuk mengambil tindakan tegas terhadap turis asing yang melakukan pelanggaran di Bali.

Ia mengusulkan agar turis asing yang bermasalah segera dideportasi dan dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa kembali ke Indonesia.

"Jangan ragu-ragu. Jika ada turis yang tidak jelas, langsung pulangkan saja," tekan Luhut.

Turis asing yang menjadi sumber masalah misal yang menggunakan dan mengedarkan narkotika di Bali serta mengambil pekerjaan warga Bali. 

"Kalau tidak, Bali kita akan rusak. Saya sangat menekankan hal ini dan kita semua bertanggung jawab,” sambungnya.

Upaya ini, lanjut menteri berusia 76 tahun itu, dilakukan untuk menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia.

Luhut juga menyoroti masalah alih fungsi lahan di Bali, khususnya lahan persawahan yang kini banyak digunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata.

“Jangan ada lagi pembangunan vila di lahan sawah. Sawah harus tetap sebagai sawah agar Bali tetap unik. Sekarang, di belakang rumah saya di Cemagi, yang dulunya sawah, kini sudah menjadi bangunan. Ini merusak keindahan Bali,” kritik Luhut dikutip kantor berita Antara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno juga menyoroti pesatnya pembangunan di kawasan Bali selatan.

Sandiaga berencana untuk menggelar rapat guna membahas kemungkinan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel di Bali selatan.

Ke depan, izin pembangunan akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya akan terlibat dalam konsultasi.

"Proses konsultasi akan melibatkan pimpinan daerah serta pemangku adat dan masyarakat. Untuk izin pembangunan di Bali Selatan, nantinya akan sepenuhnya dikelola oleh pusat karena kondisi saat ini dinilai darurat,” kata Menparekraf.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini