Imbas Perang Iran: Menteri Bahlil kaji WFH demi hemat BBM seperti Thailand dan Vietnam

JAKARTA: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan harga minyak global akibat Perang Iran.

Lonjakan harga minyak terjadi setelah konflik di Timur Tengah memicu gangguan pasokan global, termasuk penutupan jalur vital perdagangan minyak di Selat Hormuz. 

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3), harga minyak Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3 persen menjadi US$100,54 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7 persen ke level US$94,85 per barel.

Kenaikan tajam tersebut mendorong sejumlah negara Asia Tenggara mengambil langkah penghematan energi. 

Thailand, misalnya, mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) guna menekan konsumsi bahan bakar. 

Di Vietnam, Kementerian Perdagangan meminta perusahaan lokal menerapkan WFH bagi karyawan sebagai upaya efisiensi energi, mengingat negara tersebut sangat bergantung pada impor minyak.

Di Indonesia, Bahlil menegaskan pemerintah sedang menyiapkan berbagai alternatif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar," ujar Bahlil diwartakan Bisnis Indonesia usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (12/3).

Ia menekankan bahwa kebijakan yang ditempuh akan difokuskan pada efisiensi konsumsi BBM, meskipun hingga kini belum ada keputusan final karena situasi global masih dinamis.

"Harus kita mencari berbagai alternatif," ucapnya.

DIVERSIFIKASI PASOKAN DAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah diversifikasi pasokan minyak mentah yang selama ini banyak berasal dari Timur Tengah. Pemerintah mempertimbangkan pengalihan sumber impor ke negara lain.

"Kita akan mengonversi dari BBM kita, crude ya, minyak mentah dari Middle East, ke Amerika dan beberapa negara lain, seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia, dan beberapa negara lain," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Selain mengamankan pasokan, pemerintah juga mempercepat agenda transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Bahlil.

Satgas tersebut bertugas merumuskan langkah teknis serta memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target. Pemerintah menargetkan sejumlah program energi bersih dapat terealisasi maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan.