Badai PHK makin ganas, Apindo: Hampir 74 ribu jadi korban sepanjang tahun 2025

JAKARTA: Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meluas di awal 2025.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat sebanyak 73.992 kasus PHK terjadi sepanjang 1 Januari hingga 10 Maret 2025, berdasarkan data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti aktif.

Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah walau tak kalah mencemaskan. Tercatat 24.036 pekerja dilaporkan terkena PHK dari Januari hingga April 2025.

Kondisi ini memperpanjang tren negatif dari tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 257.471 peserta kehilangan pekerjaan, dengan 154.010 di antaranya mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam tiga bulan pertama 2025 saja, 40.683 klaim JHT telah diajukan, menandakan tekanan yang masih tinggi di pasar tenaga kerja.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa situasi ini patut menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kami melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan tren peningkatan PHK. Pak Menteri pun menyadari bahwa ini sesuatu yang perlu diperhatikan karena ada kenaikan,” ujarnya, dikutip dari Tirto awal pekan ini.

Dari survei internal yang dilakukan Apindo, terdapat lima faktor utama yang mendorong terjadinya PHK massal:

1. Penurunan permintaan atau daya beli masyarakat (69,4%)

2. Kenaikan biaya produksi (43,3%)

3. Perubahan regulasi upah minimum (33,2%)

4. Tekanan dari barang impor (21,4%)

5. Percepatan adopsi teknologi (20,9%)

Kondisi ini turut memengaruhi minat pelaku usaha dalam berinvestasi. Dari perusahaan yang disurvei, sebanyak 67,1 persen menyatakan tidak berencana melakukan ekspansi atau investasi baru.

DESAKAN REVITALISASI INDUSTRI PADAT KARYA

Merespons lonjakan angka PHK, Apindo mendorong pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi sektor padat karya.

Menurut Shinta, langkah ini penting untuk menahan laju pengangguran yang kian mengkhawatirkan.

Shinta menekankan walau ada investasi-investasi baru yang telah membuka lapangan kerja baru, pemerintah harus menargetkan penciptaan 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru setiap tahun, agar mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah sekaligus mengimbangi dampak PHK.

"Kita harus menyadari bahwa di luar PHK kita juga harus menyiapkan 3-4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Jadi walaupun sudah ada pekerjaan baru dari investasi yang masuk, ini tidak memadai dengan kondisi yang ada," urainya.

Ia melanjutkan tidak ada opsi lagi bagi pemerintah untuk tidak fokus untuk menarik investasi padat karya ke depan. Tanpanya, lapangan pekerjaan akan semakin sulit mewadahi besarnya tenaga kerja Indonesia.