Aslinya Rp13.000 tanpa subsidi, Pramono pastikan kenaikan tarif Transjakarta tidak memberatkan
Pemprov DKI menanggung hingga 86 persen dari total biaya operasional Transjakarta, sementara sisanya 14 persen ditutupi dari pendapatan tiket penumpang.
JAKARTA: Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap bahwa tarif asli layanan bus Transjakarta sebenarnya mencapai Rp13.000 per penumpang apabila tidak disubsidi oleh pemerintah daerah.
Menurut Syafrin, berkat subsidi besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, warga hanya perlu membayar Rp3.500 per perjalanan.
“Rp9.700 subsidinya, jadi tambah Rp3.500 tarifnya. Jadi Rp13.000,” beber Syafrin di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10), dikutip dari Kompas.com.
Pemprov DKI kini tengah mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta, mengingat harga tersebut tidak pernah berubah sejak 2005, sementara biaya operasional dan inflasi terus meningkat.
Sebagai catatan, terakhir kali tarif Transjakarta naik terjadi pada 2005, dari Rp2.000 menjadi Rp3.500 per penumpang.
KAJI KENAIKAN TARIF BERDASARKAN KEMAMPUAN DAN KEMAUAN BAYAR
Syafrin menjelaskan, Dishub DKI sedang memperbarui kajian tarif Transjakarta dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu ability to pay (kemampuan masyarakat membayar) dan willingness to pay (kemauan masyarakat membayar).
“Tentu kami selalu melakukan update. Karena kita pahami elastisitas tarif terhadap demand itu sangat tinggi. Begitu ada kenaikan tarif, tentu berdampak pada jumlah penumpang dan pelanggan Transjakarta,” urainya.
Ia menekankan bahwa setiap penyesuaian tarif perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Menurutnya, Transjakarta telah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dengan jumlah penumpang lebih dari 800 ribu orang per hari.
Syafrin juga menyebut bahwa Pemprov DKI menanggung hingga 86 persen dari total biaya operasional Transjakarta, sementara sisanya 14 persen ditutupi dari pendapatan tiket penumpang.
Namun, kemampuan fiskal Pemprov kini mulai tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, sehingga perlu evaluasi terhadap besaran subsidi yang diberikan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa kebijakan kenaikan tarif Transjakarta tidak akan memberatkan masyarakat.
“Kami akan menyesuaikan tapi tidak memberatkan,” ujar Pramono, dikutip dari Metro TV.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI menampung aspirasi masyarakat dalam proses penetapan tarif baru. Dari berbagai usulan yang muncul di media dan diskusi publik, kisaran tarif yang dianggap layak berada di angka Rp5.000 hingga Rp7.000.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan operasional Transjakarta yang selama ini sangat bergantung pada subsidi daerah. Dengan penyesuaian tarif moderat, pemerintah berharap layanan tetap optimal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.