Kemenhub perkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 di H-2
Diperkirakan setidaknya 26,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada H-2 sebelum Lebaran.
JAKARTA: Puncak arus mudik Lebaran 2024 diproyeksikan akan terjadi pada H-2, seiring dimulainya cuti bersama, menurut keterangan resmi Kementerian Perhubungan, Selasa (12 Maret).
Prediksi ini didasarkan pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) yang menunjukkan bahwa setidaknya 26,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada hari tersebut.
Prediksi ini mencapai 13,7 persen dari total pergerakan 193,6 juta orang di Indonesia yang diperkirakan melakukan pergerakan selama musim mudik Lebaran 2024 nanti. Angka ini naik dari tahun lalu dengan jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta orang.
Sementara itu untuk arus balik, diperkirakan akan jatuh pada H+3 atau Minggu (14/4) dengan potensi pergerakan mencapai 41 juta orang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan puncak arus mudik ini menjadi fokus utama seiring dimulainya cuti bersama.
Dalam upaya mengantisipasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," jelas Budi.
Hasil survei BKT juga mengungkapkan daerah asal perjalanan terbanyak selama musim mudik Lebaran 2024, didominasi oleh Jawa Timur dengan 16,2 persen, disusul oleh Jabodetabek dengan 14,7 persen, dan Jawa Tengah dengan 13,5 persen.
Sementara itu, daerah tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 31,8 persen, diikuti oleh Jawa Timur dengan 19,4 persen, dan Jawa Barat dengan 16,6 persen.
Minat masyarakat terhadap pemilihan angkutan untuk mudik Lebaran juga tercermin dalam survei ini, dengan kereta api menjadi pilihan terbanyak sebesar 20,3 persen, diikuti oleh bus 19,4 persen, mobil pribadi 18,3 persen, dan sepeda motor 16,07 persen.
Proyeksi ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN, dan swasta
