Apa jadinya kalau kepala daerah dari PDIP tidak kompak dengan Prabowo?

JAKARTA: Perseteruan politik antara Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan berbagai program di daerah-daerah yang dikuasai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis, mengatakan bahwa perseteruan itu akan memicu gesekan dan mengganggu relasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tidak ada konflik politik pun selalu ada gesekan, apalagi ada bumbu semacam ini, semakin berpeluang (gesekan tersebut)," kata Agung kepada CNA Indonesia, Rabu (26/2).

Kisruh ini, lanjut Agung, berpotensi mengganggu komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah atau pemeriksaan kesehatan gratis.

Padahal, di tengah pengetatan anggaran saat ini, diperlukan sinkronisasi dan komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah untuk memuluskan berbagai program untuk rakyat. 

Jangan sampai, kata Agung, pelaksanaan program-program pemerintah tidak merata lantaran tidak menjadi prioritas bagi daerah yang dipimpin kader PDIP. 

"Kalau tidak bisa dikelola dengan bijak oleh kedua pihak, bisa ada semacam punishment dari pemerintah pusat ke daerah, apakah ditunda bagi hasil, dana desa, dana alokasi umum atau khususnya," kata Agung.

"Beberapa daerah yang bergantung pada semua itu akan jadi repot nantinya."

Mengatasi hal ini, Agung berpendapat mesti dicari formula yang tepat sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Namun, kata dia, kepala daerah dari PDIP harus juga memahami kapasitas daerahnya secara fiskal.

"Kalau memang masih bergantung pada pusat, diakomodir dulu (perintah pusat), jangan sampai ada masalah bagi daerah dan rakyatnya," ujar Agung.

Perseteruan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo belakangan semakin kentara setelah Megawati pekan lalu mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader partainya yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak menghadiri retreat di Akademi Militer Magelang yang berlangsung sepanjang pekan ini.

Instruksi itu diterbitkan tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada akhirnya beberapa kepala daerah PDIP memang hadir dalam retreat, termasuk Pramono Anung dan Rano Karno, gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun ada beberapa kepala daerah PDIP yang belum hadir, salah satunya Gubernur Bali I Wayan Koster.

"Dengan tidak hadir retreat ini pun sebenarnya kepentingan rakyat dirugikan, karena materinya bagus," ujar Agung.

"Selain itu, mereka bisa sharing dengan kepala daerah lain yang sebelumnya pernah menjabat, dan menciptakan keakraban dan chemistry."

Sampai saat ini PDIP masih belum menyatakan sikapnya, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi besar pemerintahan Prabowo. Agung mengatakan, wajah PDIP tidak bisa dilihat secara tunggal karena partai tersebut saat ini terlihat berdiri di dua posisi.

"PDIP saat ini menjadi mitra kritis di DPP, namun mitra strategis di DPR. Mega ngegas, Puan ngerem," kata Agung.

"Dua wajah itu terus yang dimainkan oleh PDIP, sampai nanti di Kongres (partai) ada keputusan definitif dari Mega."