Apa itu "serakahnomics" yang ingin diberantas oleh Presiden Prabowo?

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertamanya pada Jumat (15/8) menegaskan akan memberantas praktik bisnis eksploitatif yang disebutnya "serakahnomics". 

Berbicara di Gedung DPR, Senayan, Prabowo mengatakan pemerintahnya tidak akan menoleransi perusahaan yang melakukan monopoli, memanipulasi harga, menimbun barang bersubsidi untuk dijual kembali demi keuntungan, atau sengaja menciptakan kelangkaan guna mempermainkan harga pasar.

"Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban 'serakahnomics', korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa kekayaan itu keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan," kata Prabowo.

"Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia."

Memberantas praktik “serakahnomics" menjadi salah satu alasan Prabowo membentuk lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, agar barang bersubsidi tidak dikuasai para tengkulak melainkan langsung memberi manfaat kepada petani.

Istilah "serakahnomics" pertama kali diperkenalkan Prabowo pada peluncuran Kopdes Merah Putih, 21 Juli lalu di Klaten, Jawa Tengah.

Mengutip situs kepresidenan RI, “serakahnomics” adalah pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Menurut Prabowo model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.

Itulah sebabnya, melalui Kopdes dia ingin memberantas praktis tersebut dengan memastikan petani mendapatkan harga terbaik untuk produk-produk yang mereka hasilkan.

"Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk. Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani. Dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita," kata Prabowo dalam pidatonya di DPR.

"Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat."

Prabowo juga berjanji akan memberantas korupsi, yang menurutnya marak di setiap tingkat birokrasi.

Ia mengatakan pemerintah telah menghemat sekitar Rp300 triliun dengan memangkas pengeluaran "yang rawan diselewengkan”, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang tidak perlu, rapat berlebihan, dan pengeluaran non-esensial lainnya.

"Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar," kata Prabowo.

Prabowo juga berjanji akan menindak tegas penambangan ilegal yang menurutnya merugikan negara triliunan rupiah, serta penyelundupan barang yang mengancam produsen dalam negeri.

Ia juga berkomitmen menindak tegas terhadap pejabat yang melindungi atau membiarkan operasi tersebut berlangsung.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), kepada CNA mengaku sepakat bahwa aktivitas ilegal dan praktik tidak etis yang digambarkan Prabowo sebagai “serakahnomics” telah merugikan Indonesia triliunan rupiah.

Namun, Bhima mengatakan bahwa memberantasnya akan membutuhkan upaya bertahun-tahun.

Sementara itu, Kunto Adi Wibowo, pakar politik dari Universitas Padjadjaran, menyoroti cara Prabowo berbicara tentang “serakahnomics” dan korupsi.

“Singkatnya, pidato Prabowo seakan mengatakan bahwa jika ekonomi tidak berjalan baik, jika rakyat menderita, maka itu salah para pelaku usaha yang tidak punya hati nurani dan pejabat korup, bukan akibat salah langkah dan salah urus pemerintah,” ujarnya kepada CNA.

“Prabowo harus membuktikan bahwa dia memang serius memberantas praktik-praktik ini. Jika tidak, dia hanya memindahkan kesalahan atas masalah ekonomi yang menimpa rakyat.”

MENUNJUKKAN PENCAPAIAN

Salah satu poin utama pidato Prabowo adalah kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia sebut sebagai pilar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan “menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.”

Diluncurkan pada Januari, MBG kini telah menjangkau lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil, kata Prabowo. Ia juga memuji kecepatan pelaksanaannya, yang menurutnya bisa dicapai dalam tujuh bulan, sementara negara lain butuh waktu bertahun-tahun.

Dalam pidato yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi jutaan warga Indonesia serta sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Presiden mengaitkan upaya-upaya ini dengan visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045”, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan indikator pembangunan manusia.

Namun, sejumlah pakar mengemukakan kekhawatiran mengenai besarnya anggaran program-program tersebut serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Pada 1 Juli, Kementerian Keuangan memperkirakan seluruh program tersebut akan menyebabkan defisit pemerintah sekitar Rp662 triliun, atau 2,7 persen dari produk domestik bruto pada akhir 2025.

Presiden meyakini pemerintahannya dapat mengatasi defisit tersebut dengan meningkatkan penerimaan negara serta memberantas korupsi dan pemborosan anggaran.

Salah satu caranya adalah melalui Lembaga Pengelola Investasi baru, Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan mengerahkan hingga US$900 miliar aset negara untuk investasi.

Ia juga menyinggung berbagai peluang ekonomi yang tercipta lewat sejumlah hubungan diplomatik yang dijalin tahun ini, seperti rencana perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang kini memasuki tahap finalisasi.

Pidato kenegaraan pada Jumat itu dihadiri mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, serta para ketua parlemen dari negara tetangga, termasuk Seah Kian Peng dari Singapura dan Johari Abdul dari Malaysia, bersama tamu kehormatan lainnya.