Analisis: Rencana Prabowo tambah kementerian akan buruk di mata investor dan membebani keuangan negara

JAKARTA: Para analis memperingatkan akan sulitnya perekonomian dan iklim investasi internasional di masa mendatang jikalau Prabowo Subianto mewujudkan niatnya untuk menambah jumlah menteri di kabinetnya.

Sang presiden terpilih telah berencana menambah beberapa kementerian baru setelah dia dilantik pada 20 Oktober mendatang. Beberapa politisi dari partai Prabowo, Gerindra, mengatakan kemungkinan akan ada 41 kementerian di kabinet pemerintahan mendatang.

Para anggota DPR awal bulan ini juga telah memulai proses revisi Undang-undang Kementerian Negara Tahun 2008 yang berisikan pembatasan 34 pos kementerian.

Draf revisi UU tersebut telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 16 Mei lalu. Dalam pernyataannya yang dikutip Jakarta Post, Baleg DPR mengatakan bahwa pos-pos kementerian "ditentukan tergantung dari kebutuhan presiden yang menjabat".

Namun para pakar kepada CNA memperingatkan, lebih banyak kementerian berarti birokrasi akan semakin rumit, meningkatnya ruang lingkup korupsi dan risiko inefisiensi. Selain itu, periode pertama kepemimpinan Prabowo juga akan diwarnai dengan banyaknya perbedaan pendapat dan meningkatnya anggaran akibat bertambahnya kementerian.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif lembaga riset, Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan menambah jumlah kementerian akan membuat Indonesia menjadi tempat yang kurang menarik untuk berinvestasi dan berbisnis.

"Lebih banyak kementerian berarti lebih banyak birokrasi dan kurangnya kepastian regulasi. Mendapatkan izin usaha akan lebih rumit dan membuat para investor asing enggan," kata dia kepada CNA.

Menurut Bhima, terkadang beberapa anggota kabinet memiliki perbedaan pendapat, ketidaksamaan prioritas dan tumpang tindih regulasi. Hal ini, kata Bhima, akan mempersulit para pelaku usaha untuk memperoleh lisensi dan izin.

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis yang dirilis Bank Dunia pada 2020, Indonesia menempati posisi 73 dari 190 negara. Dalam studi tersebut, nilai Indonesia lebih buruk dibanding negara lain dalam hal kemudahan memulai bisnis, menegakkan kontrak, perdagangan lintas batas dan pengurusan izin konstruksi.

Setelah absen selama empat tahun karena metodologi dan akurasinya dipertanyakan, Indeks Kemudahan Berbisnis oleh Bank Dunia dijadwalkan kembali dirilis akhir tahun ini.      

Para analis juga mengatakan, lebih banyak kementerian berarti lebih banyak biaya operasional yang keluar sehingga membebani keuangan negara.

"Yang kita perlukan saat ini adalah lebih sedikit jumlah kementerian dibanding saat ini, bukannya lebih banyak. Mengurangi jumlah kementerian dapat meringankan beban terhadap belanja negara," kata Tauhid Ahmad, ekonomi dari lembaga think-tank Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada CNA.

Untuk membiayai operasional 34 kementerian beserta gaji dan tunjangan 4,2 juta pegawainya tahun ini, Indonesia diperkirakan mengeluarkan anggaran 1.090 triliun. Angka ini hampir sepertiga dari total pengeluaran pemerintah Indonesia.

Analis mengatakan, menambah jumlah kementerian akan membuat anggaran ini membengkak pada 2025.

"Menteri-menteri ini perlu dibayar, belum lagi tunjangan yang akan mereka terima. Jika ada wakil-wakil menteri, mereka juga harus digaji dan dapat tunjangan. Ini belum termasuk tim penasihat, staf ahli dan pegawai lain untuk kementerian baru," kata pakar politik Ray Rangkuti kepada CNA.

"Dengan jumlah kabinet yang ramping, hal ini bisa dihindari. (Jumlah kementerian yang ramping) akan menyederhanakan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan dan lebih mengifisienkan pengeluaran pemerintah," lanjut Ray.

MEMICU KONTROVERSI

Ide menambah jumlah kementerian di kabinet presiden mendatang telah disuarakan sejak bulan lalu oleh anggota Koalisi Indonesia Maju, partai-partai pendukung Prabowo dalam pemilu lalu.

"Memang ada kebutuhan (penambahan kementerian)," kata Budiman Sudjatmiko, penasihat koalisi pendukung Prabowo seperti dikutip dari Tribun News, 7 Mei lalu. "Prabowo ingin program-program strategis berjalan cepat misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota."

Program makan siang gratis telah menjadi fokus dari kampanye nasional Prabowo jelang pemilu presiden 14 Februari lalu. Prabowo mendapatkan 59 persen suara dan telah dinyatakan pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau soal jumlah menteri, biarkan itu nanti presiden terpilih Prabowo berkonsultasi dengan ahli hukum soal jumlahnya, apakah bisa dibelah (beberapa kementerian), apakah bisa diganti dengan bentuk badan, apakah ada kementerian pangan dan gizi?" kata Budiman.

Koalisi partai pendukung Prabowo berdalih bahwa pemerintahan yang lebih besar bertujuan untuk pemenuhan janji-janji pemilu. Namun para pengamat mengatakan, hal ini tidak lain adalah politik bagi-bagi kue yang dirancang untuk mengakomodir para mitra koalisi.

"Dengan kabinet yang besar, Prabowo bisa mengakomodir banyak kepentingan, termasuk mereka yang saat ini ada di kubu oposisi," kata Burhanuddin Muhtadi, peneliti tamu di ISEAS - Yusof Ishak Institute.

Prabowo didukung oleh koalisi sembilan partai pada pemilu lalu, empat di antaranya berhasil mendapatkan kursi di parlemen, yaitu Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang awalnya mendukung calon presiden Anies Baswedan dalam pemilu, telah menyatakan niat mereka bergabung dengan koalisi Prabowo. Kedua partai ini juga telah mengamankan kursi di parlemen 2024.

Tim Prabowo masih mencoba mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai yang juga telah mengamankan kursi parlemen.

Untuk mendapatkan jatah kursi parlemen, partai harus mendapatkan setidaknya 4 persen dari total perolehan suara nasional.

"Prabowo bisa memberikan jabatan menteri bagi partai yang masuk ke parlemen dan jabatan wakil menteri bagi partai yang tidak masuk," kata Burhanuddin. 

Selain itu, lanjut Burhanuddin, Prabowo juga harus memikirkan kelompok-kelompok relawan dan individu untuk pemenangannya, seperti Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) dan Projo, yang sebelumnya adalah pendukung Presiden Joko Widodo.

"Sekarang Prabowo sudah menang (pemilu), semua orang ingin dapat bagian kue," kata Burhanuddin.

TAMBAH KEMENTERIAN, LEBIH BANYAK SUMBER KORUPSI

Sejauh ini, hanya PDIP yang menyatakan penolakannya atas penambahan jumlah kementerian. PDIP memiliki porsi 19 persen kursi di parlemen saat ini, artinya revisi UU kementerian negara tidak mendapatkan penentangan yang berarti.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Mahfud MD, juga menentang ide penambahan kementerian.

"Karena semakin banyak (menteri) itu semakin banyak sumber korupsi," kata Mahfud MD dalam sebuah diskusi di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, pada 8 Mei lalu.

Ada enam menteri yang ditangkap karena korupsi di 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri terakhir yang dibekuk adalah mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo yang saat ini sedang menjalani persidangan karena memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total Rp44,5 miliar.

Mahfud, yang mengundurkan diri dari kabinet Jokowi untuk maju menjadi calon presiden dalam pemilu Februari lalu, mengatakan perlu adanya batasan jumlah menteri.

"Menteri dulu kan 26 jadi 34, mau ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi," kata Mahfud.

Menanggapi kontroversi ini, beberapa politisi menekankan bahwa jumlah kementerian dan pos menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Terserah presiden untuk memutuskan berapa banyak menteri yang dia inginkan. Bukan hanya presiden yang akan datang (Prabowo) tapi juga semua presiden di masa depan," kata politisi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan pekan lalu.

Dasco berharap revisi UU Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum Prabowo dilantik pada Oktober mendatang.

TANTANGAN BERAT DI DEPAN

Menurut para analis, Prabowo seharusnya mengedepankan kepentingan negara dibanding para mitra koalisinya, yaitu dengan menciptakan kabinet yang ramping bukan malah menambahnya. Selain itu, Prabowo harusnya menunjuk para teknokrat untuk mengisi pos-pos kementerian.

Bhima dari CELIOS mengatakan pemerintah Prabowo harus menyiasati kemerosotan ekonomi yang menimpa mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang. Pemerintah juga harus menghadapi naiknya harga komoditas akibat ketegangan di Timur Tengah dan perang di Ukraina.

Di internal, pemerintah Prabowo harus mempertahankan disiplin fiskal dan mencegah pemborosan anggaran. Pasalnya, Prabowo telah menjanjikan berbagai program ambisius dalam kampanyenya.

Misalnya program makan siang gratis yang diproyeksi akan dinikmati oleh 70 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini diperkirakan memakan anggaran negara hingga Rp450 triliun per tahun.

"Prabowo harus lebih condong memilih profesional dan birokrat karier ketimbang politisi atau pengusaha yang memiliki konflik kepentingan," kata Bhima.

Tauhid dari INDEF menyuarakan pendapat yang sama.

"Kita perlu menteri yang punya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman untuk menghadapi berbagai tantangan ini, bukan orang yang dipilih karena afiliasi politik mereka," kata Tauhid, seraya menambahkan bahwa kabinet yang ramping akan membantu perekonomian negara.

"Untuk menghindari defisit anggaran, kita harus efisien dalam pengeluaran. Menghabiskan anggaran untuk membentuk kementerian baru tidak akan membantu."

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.