Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.
Iklan

Indonesia

Analisis: Rencana Prabowo menaikkan gaji guru, hakim dan buruh bak pisau bermata dua

Para pengamat mengatakan, kenaikan gaji memang diperlukan di Indonesia, tapi mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan jangan sampai mengganggu anggaran negara.

Analisis: Rencana Prabowo menaikkan gaji guru, hakim dan buruh bak pisau bermata dua

Rahima mendapatkan Rp300.000 per bulan sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar (Foto: Rahima)

JAKARTA: Rahima sudah menjadi guru selama sembilan tahun di pulau Alor, provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perempuan 32 tahun ini adalah sarjana pendidikan, namun gajinya cuma Rp300.000 per bulan sebagai guru honorer yang bekerja lima hari seminggu di sebuah SD negeri.

Tanggung jawab guru honorer sama seperti guru tetap, namun mereka digaji berdasarkan jam kerja.

Honor yang diterima Rahima sangat kecil jika dibandingkan upah minimum di provinsi tersebut, yaitu sekitar Rp2,3 juta. Akhirnya dia mencari pemasukan lain dengan menjual kemiri dan kopi pada hari libur.

Bulan ini berlaku kenaikan gaji guru yang sebelumnya telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Setelah gajinya naik, Rahima bisa mendapatkan hingga Rp2 juta per bulan.

Pengumuman kenaikan gaji pokok sebesar 100 persen untuk guru sekolah negeri dan tunjangan hingga Rp2 juta untuk guru honorer disampaikan Prabowo pada peringatan Hari Guru 28 November tahun lalu.

Penyesuaian gaji ini, kata Prabowo, membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp16,7 triliun, menjadikan total anggaran kesejahteraan guru pada 2025 mencapai Rp81,6 triliun.

Guru bukanlah satu-satunya profesi yang ditingkatkan gajinya oleh Prabowo.

Sehari setelah Hari Guru tahun lalu, Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) hingga 6,5 persen pada 2025. 

Prabowo mengatakan kesejahteraan buruh sangat penting dan upah minimum "adalah jaring pengaman yang penting bagi mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan untuk bisa hidup dengan layak".

Dia menambahkan, kenaikan UMN bertujuan untuk mendongkrak daya beli para pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Foto: CNA/Danang Wisanggeni)

Sebelum dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober, Prabowo juga berjanji akan memberikan gaji yang layak bagi hakim. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menyusul aksi mogok kerja para hakim menuntut kenaikan gaji.

Ada sekitar 7.700 hakim di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional di Indonesia. Gaji pokok untuk hakim di tahun pertama adalah Rp2 juta per bulan, jika ditambah dengan tunjangan maka mereka bisa membawa pulang Rp16,6 juta per bulan.

Prabowo juga telah berjanji menaikkan gaji para pegawai negeri, TNI dan Polri.

Tempo pada September 2024 memberitakan bahwa pemerintah Prabowo telah mempersiapkan anggaran Rp297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri pada 2025, meningkat Rp21,37 triliun atau 7,7 persen dari anggaran pemerintahan sebelumnya. Namun pemerintah belum mengumumkan rincian soal kenaikan gaji pegawai negeri, TNI dan Polri ini.

Pengamat mengatakan, kenaikan UMN dan gaji untuk guru akan disambut baik oleh para pekerja dan menjadi langkah kilat Prabowo dalam mewujudkan janji kampanyenya.

"Keputusan ini akan membuat dia mendapatkan dukungan dari kelompok buruh, sehinga memperkuat legitimasi politiknya," kata Siware Dharma Negara, peneliti senior dan koordinator Program Studi Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Siwage melanjutkan, kenaikan gaji diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, menambah pengeluaran dan menstimulasi perekonomian dalam negeri yang menjadi kunci pertumbuhan Indonesia.

Namun, kata dia, "kemampuan untuk menaikkan upah minimum akan tergantung pada kondisi ekonomi dan implementasi kebijakan".

TIDAK SEMUA PENGUSAHA SANGGUP MENAIKKAN GAJI

Kepada CNA, beberapa pelaku usaha mengaku tidak sanggup menaikkan gaji para pegawai.

Hermawati Setyorinny, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), mengatakan hanya sebagian kecil dari sekitar 50.000 anggota asosiasi yang dapat meningkatkan upah pekerja mereka hingga 6,5 persen. 

"Di Indonesia, usaha mikro sedang berjuang untuk tumbuh," kata dia.

Esti Wahyuningtyas, seorang pengusaha di Jakarta yang memiliki lima pegawai, mengaku tidak sanggup menaikkan gaji pekerjanya.

Esti Wahyuningtyas telah berwirausaha selama lima tahun. (Foto: Esti Wahyuningtyas)

Sejak memulai bisnis gudeg lima tahun lalu, Esti sudah kesulitan mengembangkan usahanya. Dia mengaku tidak bisa menaikkan gaji karyawan dan akan memberitahu mereka soal kondisi keuangan perusahaan.

"Saya akan berbicara dengan mereka dan bertanya apakah mereka masih ingin bekerja dengan saya," kata dia. "Karena sebenarnya, jika mereka tidak mau, masih banyak orang yang sedang mencari kerja."

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia melaporkan terjadi peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari hingga Juni tahun lalu akibat kondisi ekonomi global yang buruk. Terdapat 32.064 pekerja yang di-PHK pada Januri-Juli 2024, meningkat 21,4 persen dari 26.400 pekerja yang di-PHK pada periode yang sama di tahun 2023.

Tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memang turun menjadi 4,82 persen pada Februari 2024 dari 5,45 persen di periode sebelumnya, namun angka pengangguran muda usia 20 hingga 24 tahun naik menjadi 17,02 persen.

Beberapa industri di tanah air juga tengah kepayahan.

"Beberapa industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, akan kesulitan menutupi biaya tambahan mengingat lemahnya permintaan saat ini, akhirnya mereka berpotensi melakukan PHK atau menutup usaha," kata Siwage dari ISEAS-Yusof Ishak Institute. 

Perusahaan tekstil raksasa Indonesia, Sri Rejeki Isman, atau Sritex, menggugat keputusan pailit dari pengadilan pada Oktober lalu. Menurut Bloomberg, perusahaan itu mempekerjakan sekitar 50.000 orang.

Saingan Sritex, Pan Brothers, juga sedang berusaha merestrukturisasi utangnya sekitar US$325 juta, menurut Bloomberg.

Pemerintah harus membantu para pelaku usaha jika mereka ingin perusahaan-perusahaan bisa memenuhi gaji minimum, kata Bob Azam, ketua bidang ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Pemerintah harus membantu kami berkembang agar bisnis bisa bertahan," kata dia.

PEMERINTAH HARUS BERUSAHA MENAMBAH PENDAPATAN NEGARA

Wijayanto Samirin, ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Paramadina Jakarta, meyakini anggaran negara tahun ini juga akan terdampak dengan rencana kenaikan gaji yang diumumkan setelah ditetapkannya anggaran pada September tahun lalu.

"Saat ini, sulit meningkatkan pendapatan karena anjloknya harga komoditas, perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli," kata dia.

Banyak program-program nasional yang baru juga sangat bergantung pada anggaran negara.

Selain itu, lanjut Wijayanto, pemerintah juga harus membayar bunga utang lebih dari Rp550 triliun.

Selama 25 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menjalankan defisit anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu program andalan pemerintah tahun ini adalah makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Menurut para pakar, program ini akan berujung pada penambahan utang negara.

Setelah melalui uji coba, program pemberian makanan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 6 Januari 2025. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Untuk program ini, pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun selama 2025. Alokasi anggaran per menu telah dikurangi dari Rp20.000 pada uji coba pertengahan 2024 menjadi Rp10.000 pada November.

Meski kenaikan gaji diperlukan, namun produktivitas juga harus tetap terjaga dan pemerintah perlu mencari solusi untuk mempertahankan anggaran negara, ujar para ahli.

"Investor akan melihat kenaikan upah tenaga kerja sebagai penghalang, terutama jika tidak dibarengi dengan peningkatan produkivitas," kata Siwage.

“Selain itu, penting untuk dicatat bahwa provinsi-provinsi di Indonesia sangat bervariasi dalam hal pembangunan ekonomi. Kenaikan upah yang seragam, misalnya 6,5 persen, dapat berdampak secara tidak proporsional pada daerah-daerah yang ekonominya lebih lemah, di mana perusahaan-perusahaan kurang mampu menaikkan upah,” tambahnya.

Untuk mendongkrak pendapatan, pemerintah awalnya ingin meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari lalu, namun dibatalkan pada menit terakhir usai mendapatkan penentangan dari masyarakat.

Beberapa jam sebelum diberlakukan, kenaikan PPN dinyatakan hanya berlaku untuk barang mewah.

Para ekonom mengatakan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan sumber-sumber pajak alternatif yang menawarkan basis pendapatan yang lebih kuat.

“Pemerintah perlu bekerja keras, kreatif, dan inovatif di tahun 2025 dan 2026,” pungkas Wijayanto.

Ikuti Kuis CNA Memahami Asia dengan bergabung di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Menangkan iPhone 15 serta hadiah menarik lainnya.

Source: CNA/da

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan