Analisis: Bahlil jadi ketum Golkar, Jokowi yang diuntungkan

JAKARTA: Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah ketua sebelumnya mengambil keputusan mengejutkan untuk mengundurkan diri. Pengamat mengatakan, dengan posisinya ini, Bahlil akan membuat Presiden Joko Widodo tetap memiliki pengaruh setelah dia lengser Oktober mendatang.

Dalam perombakan kabinet Senin lalu, Bahlil ditunjuk Jokowi menjadi menteri energi dan sumber daya mineral Indonesia. Sebelumnya, pria 48 tahun ini menjabat sebagai menteri investasi Indonesia.

Bahlil yang merupakan calon tunggal ketua umum Golkar periode 2024-2029 terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Golkar XI di Jakarta pada Selasa (20 Aug) dan dilantik secara resmi pada Rabu (21 Aug).

Ketua Steering Committee (SC) Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, dikutip oleh CNN Indonesia  menjelaskan bahwa Bahlil mendapatkan dukungan hampir 100 persen dari seluruh pemegang suara dalam pemilihan ketua umum. 

Bahlil yang sebelumnya adalah pengusaha, bergabung dengan Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Sebelumnya dia adalah ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Papua ketika masih kuliah.

Dia dikenal sebagai loyalis Jokowi dan berperan besar dalam kampanye pemenangan Prabowo Subianto dan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka - putra sulung Jokowi - dalam pemilihan presiden Februari lalu. 

"Program paling pertama partai Golkar adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran dan berada pada garda terdepan dalam mengeksekusi seluruh program-programnya," kata Bahlil dalam pidato pertamanya sebagai ketum Golkar.

Para pengamat mengatakan, Golkar memang selalu berada di barisan penguasa dan Bahlil memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum partai tersebut karena dia dekat dengan Jokowi dan Prabowo.

Pengamat juga menyampaikan bahwa peran Bahlil sebagai ketum Golkar juga memungkinkan dia untuk menunjuk Presiden Joko Widodo sebagai ketua dewan pembina partai. Dengan posisi ini, Jokowi akan tetap memiliki pengaruh politik meski dia telah lengser.

KETUM GOLKAR, POSISI STRATEGIS

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan penunjukan Bahlil sebagai ketum Golkar pasti sudah mendapatkan resti dari Jokowi.

"Ketua umum Golkar harus punya jabatan strategis, Bahlil memenuhi persyaratan itu, karena dia sekarang adalah perpanjangan tangan Jokowi," kata Ujang kepada CNA.

"Dalam konteks ini, siapa pun presidennya nanti, Golkar akan selalu dalam binaan presiden. Jadi nanti ketika Prabowo menjadi presiden, maka ketua umum Golkar harus dekat dengan dia, tidak akan berani membantah, siapa pun presidennya" lanjut Ujang.

Pada 10 Agustus lalu, Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar sebelumnya mengambil keputusan mengejutkan untuk mengundurkan diri. Dia kemudian digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, menteri perindustrian, yang menjadi pelaksana tugas ketum Golkar.

Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Indonesia, kepada CNA mengatakan bahwa mundurnya Airlangga atas desakan dari "dua orang kuat" yaitu Jokowi dan Prabowo. 

"Jadi mereka perlu Golkar dengan sosok yang bisa mendukung mereka dalam lima tahun ke depan, terutama Prabowo," kata Aditya.

Tidak lama setelah pengunduran diri Airlangga, Golkar mengumumkan akan menggelar musyawarah nasional untuk menunjuk ketua umum baru. Padahal awalnya musyawarah tersebut seharusnya dilangsungkan pada Desember mendatang. 

Agus Gumiwang, membantah tudingan bahwa Munas selama dua hari ini hanya sekadar formalitas untuk mengukuhkan Bahlil sebagai ketua umum.

"Ini bukan formalitas. Ini adalah agenda konstitusi yang harus dilaksanakan oleh partai. Partai membutuhkan pemimpin definitif untuk mempersiapkan agenda politik ke depan, terutama pilkada," tegas Agus kepada IDN Times.

Dr Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia, mengatakan kedekatan Bahlil dengan Jokowi dan Prabowo akan berperan menyukseskan transisi ke pemerintahan berikutnya. Bahkan, Bahlil bisa jadi akan menempati jabatan yang lebih tinggi di pemerintahan Prabowo nanti.

"Bahlil bisa mengisi pos yang relatif lebih tinggi, misalnya menteri koordinator," kata Cecep kepada CNA.

Bahlil juga akan menentukan nasib Jokowi setelah dia tidak lagi menjabat presiden. Jika Bahlil menjadi ketua umum partai, maka dia bisa menunjuk Jokowi untuk menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, menurut investigasi Tempo.

Dewan Pembina bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada petinggi partai Golkar dalam menetapkan berbagai kebijakan partai.

Hal ini terbukti dengan pernyataan politikus Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, pada Selasa seperti dikutip dari CNN Indonesia yang mengatakan ada permintaan para kader di daerah agar Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Adies Kadir mengatakan, penentuan siapa yang menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar adalah "Wewenang ketua umum terpilih" yaitu Bahlil.

Di masa lalu, posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar diisi oleh Presiden Indonesia Soeharto sejak masa Orde Baru hingga dia mengundurkan diri pada 1998 dalam peristiwa Reformasi. Meski bukan ketua umum partai, namun Soeharto dengan jabatannya ini memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan kebijakan partai.

Mr Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategic, mengatakan jika Jokowi bergabung dengan Golkar, maka dia akan memiliki kendaraan politik, pengaruih dan daya tawar yang strategis. 

"Jokowi adalah figur yang kuat, punya basis massa yang jelas, rekam jejaknya cukup baik untuk level eksekutif," kata Agung kepada CNA.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.