Mengupas tren #KaburAjaDulu: Ketika kekecewaan anak muda menyulut risiko brain drain

JAKARTA dan BANGKOK: Saban pagi di Bangkok, Edwin Yusuf Abdullah mengecek data pemesanan hotel dan menyesuaikan harga kamar.

Sebelumnya selama lebih dari 10 tahun di Jakarta, Edwin juga menggeluti profesi yang sama: hotel revenue strategist. Bedanya di Thailand, gajinya 50 hingga 60 persen lebih tinggi.

"Sebenarnya skill saya ini cukup diperlukan di Indonesia juga. Tapi masalahnya adalah kompensasinya," kata pria 39 tahun ini. "Saya lebih dihargai di Thailand daripada di Indonesia."

Demi pindah ke luar negeri pada 2023, Edwin terpaksa harus meninggalkan putranya yang berusia 11 tahun untuk tinggal bersama mantan istrinya. Setiap bulan, dia mengirimkan 80.000 baht (Rp40 juta) untuk keluarganya di Indonesia dan sudah mempersiapkan dana kuliah untuk putranya.

"Kalau ditanya perasaan, pasti sedih meninggalkan anak," kata dia. "Tapi ini bukan sesuatu yang tidak ada ujungnya, saya pasti akan pulang ke Indonesia. Ini saya lakukan juga demi kesejahteraannya."

Dari Bangkok, dia menyaksikan sebuah tanda pagar yang viral di media sosial Indonesia #KaburAjaDulu. Tagar itu trending pada awal tahun ini, di TikTok misalnya, sudah muncul pada sekitar 200.000 postingan.

Edwin menduga, tagar itu masih akan bertahan untuk waktu yang lama. "Mereka (anak-anak muda) merasa 'kayanya gue ga punya harapan lagi untuk bisa berkembang di Indonesia'." 

Hal yang sama dirasakan oleh spesialis media sosial Fina Agustina. Perempuan 26 tahun asal Bandung ini mengaku berencana #KaburAjaDulu dan telah mengikuti wawancara untuk bekerja di Spanyol.

Saat ini, dia bekerja di Jakarta dan menyewa kamar kos di kawasan padat penduduk.

"#KaburAjaDulu bukan sekadar tagar, tapi unek-unek mereka yang memang sudah nggak kuat sama pemerintah di Indonesia," kata dia.

Survei yang dilakukan lembaga riset Populix pada Maret menunjukkan seluruh 1.000 responden di Indonesia ingin bekerja di luar negeri. Alasan utama dari 82 persen responden adalah ingin mendapat penghasilan yang lebih baik, sisanya ingin mengembangkan karier atau meningkatkan kualitas hidup.

Sebagian besar responden berusia 18–35 tahun, berpendidikan diploma atau sarjana, dan berasal dari kalangan menengah hingga menengah atas.

"Ketika membandingkan apa yang ada di sini dengan yang ada di luar negeri, tentu saja mereka tergoda untuk mencari peluang di tempat lain," kata salah satu pendiri dan CEO Populix, Timothy Astandu.

Apakah tagar ini akan memicu brain drain di Indonesia? Program Insight CNA mencari tahu alasannya dan bagaimana cara pemerintah seharusnya menyikapinya.

KONDISI TIDAK SESUAI HARAPAN

Menurut Timothy, gerakan #KaburAjaDulu berbeda dari gelombang migrasi lain karena diikuti anak muda berpendidikan tinggi, berada di usia produktif, dan berpikiran global.

"Ada kesan bahwa orang-orang merasa kecewa karena kemajuan yang diharapkan, seperti ketersediaan pekerjaan, kualitas hidup, dan barang-barang yang seharusnya bisa mereka beli, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka alami saat ini," tambah dia.

“Jadi mereka melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau.”

Seruan untuk merantau itu juga menggelitik Candra Arifiyanto, 36, pencari kerja di Jakarta.

Setelah lulus studi Jerman pada 2016, dia bekerja di industri kesehatan dan mendapatkan pengalaman di bidang pemasaran serta pengembangan bisnis. Tapi ketika kontraknya di perusahaan software medis itu tidak diperpanjang, dia memulai kembali dari nol.

Sudah lebih dari 50 lamaran pekerjaan yang dia kirim, tapi belum ada yang berhasil. Sempat ada satu perusahaan multinasional yang akan mempekerjakannya, tapi kemudian batal dengan alasan situasi politik yang tidak menentu di Indonesia.

"Tidak jadi keluar offering letter-nya, ternyata karena hal-hal seperti itu," kata Candra yang menggambarkan tagar #KaburAjaDulu sebagai salah satu bentuk "luapan emosi masyarakat yang jengah dengan pemerintah" yang tidak mengambil tindakan.

Candra adalah salah satu dari sekitar 7 juta penganggur di Indonesia, atau hampir 5 persen dari angkatan kerja. Dari jumlah itu, lebih dari 1 juta di antaranya adalah lulusan universitas.

Kelompok muda menjadi yang paling terpukul. Tingkat pengangguran pada usia 15–24 tahun mencapai lebih dari 16 persen.

Masalah ini terlihat jelas di ajang bursa kerja. Pada Mei lalu, bursa kerja di Bekasi, Jawa Barat, penuh sesak oleh 25.000 pencari kerja yang ingin melamar di 2.000 lowongan yang ditawarkan.

“Jelas sekali populasi kita besar, … dan perekonomian harus tumbuh dengan cara yang tepat agar bisa menyediakan lapangan kerja,” kata Timothy.

“Ada juga ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan yang tersedia dengan lulusan muda yang kita hasilkan.”

Ketimpangan skill dengan lapangan kerja yang tersedia tidak terlepas dari perubahan arah ekonomi Indonesia. Kontribusi produk domestik bruto dari sektor manufaktur, misalnya, turun mendekati 19 persen dari sebelumnya 28 persen pada 2004.

"Industri ini (manufaktur) tidak bisa lagi menyerap tenaga kerja dan menjadi penopang ekonomi," ujar Nailul Huda, direktur ekonomi digital di Centre of Economic and Law Studies (CELIOS).

Kebijakan penghematan menambah tekanan pada pasar tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemotongan anggaran senilai Rp306,7 triliun tahun ini, berdampak pada belanja untuk penyelenggaraan acara maupun perjalanan dinas dari instansi pemerintah.

"Ini bisa mematikan industri hotel,” ujar Nailul.

Survei yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta pada April lalu menemukan sebagian besar pelaku usaha perhotelan berencana mengurangi tenaga kerja 10 hingga 30 persen.

Karena sulit mencari kerja di sektor formal, semakin banyak anak muda beralih ke pekerjaan informal.

Saat ini sebanyak 44,3 persen tenaga kerja muda usia 16–30 tahun pada 2023 memilih pekerjaan informal, naik dari 39,6 persen pada 2019. Konsekuensi dari pilihan mereka adalah gaji yang lebih rendah dan tanpa perlindungan sosial.

Namun, bagi Candra, bekerja di sektor informal bukan pilihan. Ia tengah melirik bekerja di Australia, meski harus meninggalkan istri, anak, dan orang tuanya. “Yang penting saya keluar Indonesia dulu,” katanya.

INDONESIA BISA KEHILANGAN RP16 TRILIUN PER TAHUN

Rasa frustrasi yang dialami anak-anak muda Indonesia mengisyaratkan risiko meningkatnya arus keluar warga negara terampil.

Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 179 negara dalam indikator human flight and brain drain yang dirilis lembaga Amerika Serikat, Fund for Peace — salah satu yang terburuk di Asia Tenggara, setelah Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Human flight berarti perpindahan orang dari suatu negara ke luar negeri, sedangkan brain drain merujuk pada ramainya kepergian tenaga terampil dan berpendidikan tinggi sehingga negara asal berisiko kekurangan SDM berkualitas.

Jika semakin banyak orang Indonesia ke luar negeri, maka dampak ekonominya bisa serius. Direktur eksekutif Centre for Welfare Studies (Prakarsa), Ah Maftuchan, memperkirakan kerugian tahunan Indonesia mencapai US$500 juta–1 miliar (Rp8–16 triliun) dari hilangnya produktivitas, penerimaan pajak, serta efek berantai lainnya.

“Mereka inilah orang-orang yang tepat untuk membangun negeri,” kata Timothy. “Kehilangan sebagian besar dari kelompok demografis ini adalah yang paling merugikan.”

Kondisi ekonomi saat ini memperburuk situasi. Nilai tukar rupiah sempat anjlok ke rekor terendah pada April sebelum akhirnya sedikit menguat.
 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun lalu mencapai 78.000, naik dari hampir 65.000 pada 2023. Dengan memanasnya perdagangan global dan tarif impor AS, para ahli memperkirakan PHK masih akan terjadi.

Investasi asing langsung memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar masuk ke industri padat modal sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja relatif kecil, terang Maftuchan.

Permintaan tenaga kerja justru bergeser ke ekonomi digital. Survei Populix menemukan pekerjaan di bidang administrasi, pemasaran, dan teknologi informasi menjadi pilihan utama para profesional muda. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi tujuan paling diminati.

Sektor teknologi Indonesia — yang dulu sempat menjadi magnet bagi talenta muda — kini sedang goyah. Menurut laporan platform berita keuangan DealStreetAsia, pendanaan startup di Indonesia anjlok hingga dua pertiganya pada tahun lalu. 

"Ketika (jumlah penduduk berkualitas di Indonesia) semakin berkurang, maka Human Capital Index kita akan semakin stagnan, jika tidak bisa dibilang turun," kata Nailul.

“Itulah mengapa perusahaan teknologi global lebih memilih berinvestasi di Vietnam.”

Human Capital Index (HCI) adalah ukuran untuk menilai sejauh mana suatu negara berhasil membangun kualitas SDM-nya. Semakin tinggi skor HCI, semakin besar potensi generasi muda suatu negara menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif.

Dampak brain drain sedang dirasakan juga oleh para akademisi dan peneliti.

David Nugroho, akademisi Indonesia yang mengajar di sebuah universitas di Thailand, memperingatkan: "Kalau orang-orang pintar, bukan hanya dalam pendidikan tapi juga di bidang masing-masing, kabur semua, maka yang tersisa di Indonesia hanya orang-orang yang tidak berpengalaman."

"Itu akan sangat kacau baik bagi dunia politik, pendidikan atau ekonomi."

Bagi warga Indonesia yang akhirnya pulang ke Tanah Air, ada pertaruhan besar menanti.

Hal ini dialami oleh Warsito Purwo Taruno yang pernah sukses mengembangkan riset pencitraan yang digunakan perusahaan minyak besar dan bahkan NASA di Amerika Serikat. Dia pulang pada 2007 dan menggunakan keahliannya untuk mengembangkan terapi kanker.

Ia mengembangkan helm untuk mendeteksi tumor otak serta jaket yang memanfaatkan gelombang elektrostatik guna menghambat pertumbuhan sel kanker. Dalam satu dekade terakhir, pasiennya sudah mencapai 2.000 orang.

“Saya menemukan tujuan hidup saya,” kata pria 58 tahun itu.

Namun perjalanan tersebut tidaklah mudah.

"Tantangan di Indonesia luar biasa karena semuanya tidak bisa diprediksi. Peraturan tidak mendukung, dana dan infrastruktur juga kurang." kata dia. "Tetapi, kalau kita bisa melakukan sesuatu dan menolong banyak orang, itu kemungkinan yang menjadi motivasi besar saya balik ke Indonesia."

Namun, warga Indonesia yang memilih tetap tinggal di luar negeri jumlahnya lebih banyak.

“Pemerintah punya slogan besar bahwa kita akan menjadi negara maju pada 2045 dengan keuntungan dari bonus demografi,” kata Timothy. “(Namun) kemajuan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.”

KEWARGANEGARAAN GANDA JADI SOLUSI?

Pemerintah tidak menutup mata terhadap isu brain drain. Pada Oktober lalu, Presiden Prabowo meningkatkan status Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian, bertugas melindungi warga Indonesia di luar negeri sekaligus mempersiapkan mereka yang berencana merantau. Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai menterinya saat itu.

Kementerian itu memberikan kursus bahasa asing dan keterampilan sekaligus mengedukasi soal kehidupan di luar negeri serta bahayanya jika tidak punya persiapan.

“Hidup di negara lain tidak mudah,” ujar Karding. “Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum ke luar negeri.”

Banyak yang menilai persiapan bagi warga Indonesia untuk hidup di luar negeri malah akan memicu brain drain. Namun menurut Karding, strategi itu justru akan memberi keuntungan jangka panjang bagi Indonesia.

“Mereka yang bekerja di luar negeri sebenarnya sedang berinvestasi pada sumber daya manusia,” katanya. “Ketika pulang, mereka bisa menjadi ahli. Mereka bisa membuka usaha, dan saya melihat banyak contoh perantau yang kembali lalu berhasil dengan bisnisnya.”

Namun, tidak sedikit yang menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan insentif lebih. Salah satu gagasan yang muncul adalah kewarganegaraan ganda, yang saat ini terlarang bagi penduduk Indonesia dewasa.

“Itu akan mendorong warga Indonesia di luar negeri untuk tetap memegang kewarganegaraan Indonesia,” ujar Sulistyawan Wibisono, presiden Indonesian Diaspora Network Global.

Meski begitu, tidak semua pihak yakin kewarganegaraan ganda akan membuat anak-anak muda di luar negeri mau kembali ke Indonesia. "Ketika sudah menikmati kualitas pelayanan publik dan sebagainya yang lebih bagus, mereka akan enggan balik lagi ke Indonesia," kata Nailul.

Maftuchan menambahkan, yang harus dilakukan Indonesia adalah mempercepat revitalisasi berbagai sektor dan memperkuat penciptaan lapangan kerja. Pemerintah, kata dia, juga perlu membantu lulusan baru maupun pekerja yang sudah ada untuk meningkatkan keterampilan agar mampu mengikuti perubahan industri.

Para ahli juga menekankan pentingnya memberantas korupsi serta menurunkan biaya tambahan dalam berbisnis di negara ini.

“Banyak investasi lari dari Indonesia karena tidak ada kepastian hukum dalam penegakan aturan,” ujar Sulistyawan. “Selain itu, birokrasinya sangat rumit dan sulit dihadapi.”

Tetap bertahan di Indonesia juga tidak selamanya buruk, ada berbagai contoh sukses di lapangan.

Salah satunya adalah Andanu Prasetyo yang sempat bermimpi menjadi barista di Australia lantaran terinspirasi oleh budaya kafe Melbourne. Namun pada 2015, ia justru membuka Toko Kopi Tuku di kawasan Cipete, Jakarta.

Dari situ, Tuku kini berkembang menjadi lebih dari 60 gerai di Jabodetabek dan sejumlah kota lain, mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan.

Ide awal Andanu adalah menciptakan nuansa kedai kopi seperti yang dia kunjungi di Australia.

"Scene-nya itu mengajarkan saya bahwa (nuansa) itu bukan hanya karena kopinya enak atau mesin kopinya canggih," kata dia. "Tapi ekosistem yang sepakat bahwa 'begini rasa kopi yang enak, ini harganya, dan ini cara menikmatinya'."

Jika dulu dia memutuskan pergi ke luar negeri, maka lapangan kerja itu akan turut hilang.

"Untuk bisa melakukan itu (sukses) yang saya tahu bukan dengan cara kabur, tapi dengan cara mencintai apa yang ada di sekitar kita, dengan cara bersyukur lebih banyak. Tapi memang itu tetap tidak mudah," kata dia.

Namun, tetap saja, godaan untuk tinggal di luar negeri bagi sebagian orang sangat kuat. Di Bangkok, Edwin mengaku rindu akan putranya, tapi belum punya rencana untuk pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Thailand bisa memberi perasaan seperti berada di rumah, dan saya nggak yakin bisa menemukan itu di Jakarta," kata dia. "Dari yang saya baca di berita, di sosmed, banyak banget kesempatan yang hilang untuk membuat Indonesia lebih maju."