Adu kuat pengaruh Prabowo-Megawati: Mengapa Pilkada penting bagi pemerintah dan PDIP?

JAKARTA: Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Rabu mendatang (27/11). Para pemimpin daerah yang terpilih memiliki peranan dalam menentukan nasib perekonomian bangsa ke depannya.

Total ada 545 posisi yang diperebutkan, terdiri dari 37 gubernur, 93 wali kota dan 415 bupati, menjadikannya Pilkada terbesar yang pernah digelar di Indonesia. Dari ke-38 provinsi di Indonesia, hanya Yogyakarta yang tidak ikut serta karena Sultan - Raja Keraton Yogyakarta - sudah otomatis adalah gubernurnya.

Di mata internasional, Pilkada Indonesia mungkin tidak menarik perhatian jika dibanding pemilihan presiden Februari silam. Namun, ajang ini masih layak dicermati untuk melihat kiprah para politikus yang tengah naik daun serta adu kuat pengaruh dua faksi politik utama pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bergandengan dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri, mantan presiden sekaligus ketua partai terbesar.

Para pengamat mengatakan, kepala daerah di provinsi, kabupaten atau kota yang terpilih nantinya akan menentukan arah kerja sama dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga berpengaruh dalam menarik investasi asing dan membina hubungan lintas-negara.

Pilkada ini juga akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan mantan jenderal Prabowo, yang baru saja dilantik presiden pada 20 Oktober silam.

Sepekan sebelum pilkada digelar, CNA mencari tahu soal apa yang diinginkan pemilih, medan pertempuran utama, dan siapa saja kandidat yang mengundang banyak perhatian, serta apa dampaknya bagi Indonesia dan sekitarnya.

PEREBUTAN KEKUASAAN DAN ISU YANG DIMAINKAN

Pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan adalah isu bersama yang menjadi janji para calon kepala daerah (cakada) kepada 280 juta masyarakat Indonesia.

Isu-isu ini, termasuk di dalamnya kemudahan akses pendidikan, layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur, adalah permasalahan yang sangat lokal, kata Made Supriatma, pengamat politik dan peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Ada juga isu yang jadi pembahasan khusus di beberapa wilayah. Misalnya Jakarta dengan permasalahan kemacetan, polusi udara hingga banjirnya. Jakarta sendiri memiliki dua cakada kuat yang memperebutkan posisi gubernur.

Sementara di wilayah-wilayah kaya akan mineral seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, para pemimpin daerah terpilih harus mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, salah satunya dengan memberantas pertambangan ilegal, perusakan lingkungan dan permasalahan lainnya.

Sementara pulau Jawa adalah tempat berdirinya pabrik-pabrik yang jadi pilihan para investor.

Berbagai isu tersebut membuat Pilkada dan kepentingan bisnis adalah sesuatu "yang tak terpisahkan", kata Titi Anggraini, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia mengatakan.

"Di daerah yang kaya sumber daya alam, ada upaya keras para pengusaha untuk mendukung calon tertentu, karena mereka berpikir harus mengamankan investasi dan usaha mereka," kata Titi.

Saat ini, berbagai grup bisnis telah mendukung calon-calon kepala daerah. Selain memberikan donasi, para pengusaha menurunkan relawan untuk membantu kampanye, atau jika pengusaha itu tersohor, maka dia akan turun langsung untuk mencari dukungan.

Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, misalnya, saat ini didukung oleh kelompok pengusaha yang menamakan diri Pengusaha Pejuang Bersatu.

Duduk di dewan penasihat kelompok ini adalah Ryan Haroen, direktur perusahaan pengembang properti PT Maskapai Pembangunan Industri Sumatra dan memegang saham di beberapa kedai kopi.

Calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didukung oleh kelompok pengusaha bernama Pengusaha Sahabat Ahmad Luthfi-Taj Yasin, yang kerap ikut berkampanye bersama dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Kaesang sendiri adalah seorang pengusaha dan juga ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pilkada kali ini digelar hanya selang sembilan bulan dari pemilihan presiden dan anggota legislatif. Menurut para pengamat, ajang ini akan menjadi kelanjutan dari adu kuat pengaruh antara Koalisi Indonesia maju (KIM) pimpinan Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Koalisi Prabowo bertambah gemuk dengan bergabungnya beberapa partai lain, menjadikannya KIM Plus. Koalisi ini juga disebut mendapatkan dukungan dari mantan presiden Joko Widodo.

KIM awalnya terdiri dari Golkar - partai terbesar kedua di Indonesia -, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).  

Sementara PDIP pimpinan Megawati memenangkan pemilu legislatif dengan suara terbanyak, menjadikannya partai terbesar di Indonesia. 

Sampai saat ini, PDIP belum mengindikasikan apakah mereka mendukung KIM Plus atau akan menjadi oposisi. Sejauh ini tidak ada kader PDIP yang ditunjuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo.

“Yang istimewa dari pilkada kali ini dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya adalah dominasi KIM Plus,” ujar Made.

Made juga mengatakan bahwa Jokowi punya campur tangan dalam pilkada kali ini. "Dia memang tidak bersama partai politik, tapi dia masih punya pengikut setia, terutama di Jawa - Jawa Tengah dan Jawa Timur."

Jokowi juga telah mendukung calon gubernur Jakarta yang diusung KIM Plus, Ridwan Kamil dan wakil gubernur Ahmad Luthfi.

Hal ini telah meningkatkan pertaruhan di beberapa daerah pemilihan, saat para anggota KIM Plus merebut kekuasaan dari petahana di "kandang banteng".

MEDAN PERTEMPURAN UTAMA: JAKARTA

Pemilihan gubernur Jakarta adalah yang paling menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Menurut Wasisto Raharjo Jati, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), alasannya karena Jakarta adalah pusat politik dan ekonomi negara ini.

Jokowi sendiri pernah menjadi gubernur Jakarta selama dua tahun sebelum akhirnya terpilih presiden pada 2014. Karier Jokowi memunculkan anggapan kuat bahwa posisi gubernur Jakarta adalah batu loncatan untuk menjadi presiden.

"Itulah mengapa para calon gubernur bertarung mati-matian untuk menang di Jakarta," kata Wasisto, sembari menambahkan bahwa jalan menuju kursi presiden dari Jakarta menjadi tidak pasti jika Ibu Kota Nusantara (IKN) telah resmi menjadi ibu kota Indonesia.

Ada tiga kandidat dalam pemilihan gubernur di Jakarta, yaitu Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang diusung Kim Plus; mantan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang diusung PDIP; dan Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun yang maju dari jalur independen.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 31 Oktober hingga 9 November, Pramono memimpin dengan dukungan 46 persen, disusul oleh Ridwan sebesar 39,1 persen. Sementara Dharma tertinggal jauh dengan hanya mendapat 5,1 persen.

Ridwan dan calon wakilnya, Suswono, ingin melanjutkan proyek reklamasi di utara Jakarta, namun berjanji nelayan di wilayah itu tetap akan dapat penghasilan bulanan.

Pramono yang didampingi Rano Karno telah berjanji akan mengadakan job fair setiap tiga bulan sekali di tiap kecamatan dan menciptakan 500.000 lapangan kerja.

Sementara Dharma yang didampingi Kun Wardana Abyoto memiliki program meningkatkan sistem tata kota Jakarta untuk mengatasi kemacetan.

Selama kampanye, ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta tidak terlepas dari kontroversi.

Ridwan dan Pramono sempat jadi bulan-bulanan setelah cuitan Twitter mereka yang dianggap sexist di masa lalu kembali mencuat. Sementara Suswono meminta maaf setelah berseloroh bahwa janda kaya harus menikahi pemuda pengangguran demi mengentaskan kemiskinan.

Dharma dikritik keras karena mengatakan akan menghapuskan lampu merah untuk mengatasi kemacetan. Belakangan, dia meralat pernyataannya tersebut.

Jika tidak ada yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan gubernur Jakarta akan memasuki putaran kedua pada awal tahun 2025 dengan dua calon peraih suara terbanyak. 

Baik tim sukses Ridwan dan Pramono dengan penuh percaya diri mengatakan akan menang satu putaran.

"Dalam dua pekan terakhir strategi kami adalah mengirim tim secara masif untuk berkampanya door-to-door dan menggunakan media sosial. Dan berdasarkan survei (internal) terbaru kami, alhamdulillah kami masih memimpin," katat Abdul Aziz, koordinator tim kampanye Ridwan-Suswono.

"Kami optimistis akan memenangkan Jakarta dalam satu putaran," kata dia kepada CNA.

PDIP juga sama, "sangat optimistis" dapat menang satu putaran. "Trennya adalah peningkatan (elektabilitas) bagi kami dan penurunan bagi Ridwan-Suswono," kata Chico Hakim, juru bicara PDIP.

"Mungkin masyarakat bosan karena Ridwan sudah lama dikenal, tapi masyarakat mulai mengenal Pramono dan Rano dan bisa melihat kekuatan visi mereka, keseriusan dan pengetahuan mereka soal Jakarta," kata dia.

MEDAN PERTEMPURAN JAWA TENGAH DAN SUMATRA UTARA

Pertarungan besar antara para calon kepala daerah juga akan terjadi di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

Di Jawa Tengah, mantan panglima TNI dan purnawirawan jenderal bintang empat Andika Perkasa yang didukung oleh PDIP berhadapan dengan jenderal polisi bintang dua Ahmad Luthfi yang disokong KIM.

Dua lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting dan Indikator Politik Indonesia, menunjukkan elektabilitas kedua pasang calon di atas berbeda tipis. Survei menunjukkan Andika dan pasangannya, Hendrar Prihadi, memperoleh 43,5 hingga 50,4 persen dukungan, sementara Ahmad dan pasangannya, Taj Yasin Maimoen, memperoleh 47 hingga 47,2 persen.

Andika telah berjanji untuk fokus dalam pengentasan kemiskinan, sementara Ahmad mengampanyekan makan ikan untuk membantu para nelayan.

Pilgub Sumatra Utara juga menarik untuk dicermati, kata Made dari ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Pada pilgub di provinsi terbesar pulau Sumatra ini, menantu Jokowi, Bobby Nasution, mencalonkan diri dan memimpin dari lawannya, Edy Rahmayadi yang disokong PDIP.

Bobby, 33, saat ini menjabat wali kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Sementara Edy, 63, pernah menjabat gubernur Sumatera Utara hingga 2023.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mensurvei 2.290 orang antara 28 Oktober dan 4 November dan hasilnya elektabilitas Bobby lebih tinggi, yaitu 62 persen, dan Edy hanya mendapatkan 29,1 persen.

Sumatra Utara sempat menjadi daerah kekuasaan PDIP, namun posisinya berubah dengan kemenangan Golkar pada pemilihan legislatif dengan suara terbanyak. PDIP mendapat suara terbanyak kedua.

Perubahan dukungan ini terjadi setelah terjadi kisruh antara Jokowi dan PDIP pada pilpres lalu.

Hubungan keduanya kandas setelah Jokowi mendukung Prabowo dalam pilpres, bukannya Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Padahal Jokowi sejak 2014 telah diusung oleh PDIP sebagai calon presiden.

Usai pemilu presiden itu, para pengamat mengatakan bahwa Jokowi masih mencari kendaraan politik agar tetap memiliki pengaruh dalam panggung perpolitikan Indonesia.

PRABOWO DAN MEGAWATI TURUN GUNUNG

Persaingan yang ketat di beberapa daerah akhirnya memaksa Presiden Prabowo untuk turun tangan dan menyatakan dukungan terhadap kandidat tertenu.

Pada 9 November lalu, Prabowo tampil dalam video yang diposting di Instagram calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam video itu, Prabowo mengatakan bahwa Luthfi dan Taj Yasin adalah "dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah".

Prabowo juga muncul untuk mendukung Ridwan Kamil di Jakarta dan Made Muliawan di Bali.

Jenderal purnawirawan Anto Mukti Putranto, ketua tim kampanye Ahmad Luthfi dan kepala staf kepresidenan Prabowo, mengatakan bahwa menurut undang-undang, presiden dan para menteri diperbolehkan berkampanye untuk para kandidat, asalkan tidak dilakukan selama jam kerja.

“Pak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Pak Prabowo pada hari Minggu,” kata Anto kepada CNA.
  
Namun PDIP mengatakan bahwa “ini bukan soal boleh atau tidak boleh menurut undang-undang, tapi apakah itu pantas atau tidak”. 

“Apalagi beliau pernah mengatakan bahwa tidak akan mencampuri pilkada,” ujar juru bicara PDIP, Chico, merujuk pada pernyataan Prabowo di sebuah acara PAN pada bulan Agustus.  

Menurut Nicky Fahrizal dari lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pemerintah akan lebih lancar menjalankan berbagai program andalan mereka, salah satunya program makan gratis, jika pemimpin daerah yang menang adalah pilihan Prabowo.

Hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah daerah dan pusat akan membuat kebijakan daerah tidak selaras dengan arahan secara nasional, kata Nicky.

Hal ini pernah terjadi ketika Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta pada 2017 hingga 2022. Ketika pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah Jakarta soal lockdown tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan pusat.

Presiden Jokowi pada 2016 memecat Anies yang ketika itu menjabat menteri pendidikan. Usai pemecatan, hubungan keduanya disebut merenggang.

Namun menurut Titi dari UI, meskipun hubungan pusat dan daerah tidak harmonis, tapi tetap saja keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat untuk hal-hal yang besar. 

Pasalnya, sebagian anggaran daerah berasal dari pusat, misalnya untuk program pendidikan, kesehatan, layanan publik hingga pariwisata. Pada akhirnya, pemerintah daerah tidak memiliki banyak daya tawar jika berhadapan dengan pusat.

Pertaruhan juga sama besarnya bagi Megawati, yang juga akhirnya turun gunung ke Jawa Tengah mendukung calon dari PDIP. Menurut para pengamat, jika kandidat PDIP menang dalam pilkada, maka akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan partai dalam beberapa tahun ke depan.

Pengamat mengatakan, dengan kemenangan calon dari PDIP, maka Megawati akan memiliki daya tawar yang lebih besar jika suatu saat nanti mereka bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Misalnya, PDIP bisa saja meminta kursi yang lebih banyak di kabinet.

STABILITAS DALAM NEGERI PENTING BAGI INVESTOR ASING

Bagi masyarakat internasional, pilkada menjadi ujian bagi Prabowo untuk menunjukkan praktik berdemokrasi di Indonesia dan kecakapannya dalam menjalankan berbagai kebijakan di dalam negeri.

Titi mencatat bahwa hal ini penting, karena ada kekhawatiran soal bagaimana Prabowo akan memimpin negara ini dalam lima tahun ke depan, mengingat latar belakang militernya dan sebagai mantan menantu Presiden Soeharto.

“Jika pilkada berjalan dengan baik, maka posisi Indonesia akan semakin kuat dalam konteks demokrasi global, termasuk di kawasan regional,” kata Titi.

Ini juga akan berkontribusi terhadap stabilnya kondisi dalam negeri, yang pada akhirnya akan mengundang lebih banyak lagi investasi asing di Indonesia, kata pengamat.

Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan pada 10 November lalu bahwa provinsi Jawa Tengah dan Papua merupakan daerah yang paling rentan terjadinya instabilitas dalam pilkada kali ini. 

Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan di Jawa Tengah, dan ancaman kelompok berontak di Papua dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Jawa Tengah merupakan tempat berdirinya pabrik-pabrik, salah satunya di Kendal Industrial Park, sebuah perusahaan patungan antara Sembcorp Development dari Singapura dan pengembang kawasan industri PT Jababeka.

Sementara Papua adalah rumah bagi PT Freeport Indonesia, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang sebagian sahamnya dimiliki Amerika Serikat.

Wasisto dari BRIN mengatakan bahwa investasi kebanyakan dilakukan di daerah-daerah, tidak hanya di Jakarta.

Para gubernur dan wali kota berperan dalam mengamankan investasi dan menarik investor asing serta membangun kemitraan dengan negara-negara lain, misalnya Singapura. Tapi biasanya untuk proyek besar, pemerintah pusat juga akan terlibat.

Selain itu, kepala daerah juga memiliki kewenangan membuat peraturan daerah, memastikan penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur, yang akan menentukan besaran nilai investasi di sebuah kawasan.

“Pada akhirnya, apa yang dicari masyarakat adalah stabilitas. Jika proses demokrasi di sebuah daerah berjalan dengan baik, tentu saja stabilitas akan lebih mudah dicapai,” kata Wasisto.

📢 Ikuti kuis CNA Memahami Asia eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya!

Jangan lupa, terus pantau saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk mendapatkan tautan kuisnya 👀

🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V