776 tewas akibat banjir Sumatra, Pemerintah: Belum perlu bantuan internasional

MEDAN: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai jumlah korban banjir bandang Sumatra. 

Hingga Kamis pagi (4/12), total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang.

Sumatra Utara menjadi provinsi dengan korban meninggal tertinggi, yaitu 299 orang, dengan 159 warga masih menghilang. Di Aceh, jumlah korban tewas mencapai 277 jiwa dan 193 orang dalam pencarian. 

Sementara di Sumatra Barat, 200 warga dilaporkan tewas dan 212 lainnya hilang. 

BNPB mencatat proses pencarian terus berlangsung di titik-titik yang aksesnya masih terputus atau tertutup material longsor.

PEMERINTAH PASTIKAN DANA MASIH AMAN

Di tengah meningkatnya korban dan tekanan logistik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa APBN masih cukup untuk menangani situasi darurat. Pemerintah mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP) yang memang dialokasikan untuk kesiapsiagaan dan respons bencana.

“Cukup. Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan,” urai Prasetyo Hadi, dikutip CNN Indonesia, Rabu (3/12). 

Ia menyebut bahwa dalam dua hari terakhir, nilai DSP yang tersedia masih berada di kisaran Rp500 miliar.

Prasetyo juga menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih sanggup mengatasi bencana ini dan belum berencana menerima bantuan internasional. Pemerintah menilai sumber daya nasional masih mampu menangani dampak bencana besar di Sumatra. 

“Kita merasa bahwa pemerintah masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” tambahnya. Namun ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap negara sahabat yang menawarkan bantuan dan mengirimkan ucapan belasungkawa.

Presiden Prabowo Subianto telah meminta kementerian teknis serta lembaga terkait untuk menyiapkan kemungkinan penambahan DSP dalam APBN apabila diperlukan untuk mempercepat pemulihan. Arahan ini juga mencakup TNI dan Polri yang berada di garda terdepan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.

“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” tegas Prasetyo.