71.000 rumah subsidi untuk wartawan, guru, nakes, dan nelayan: Ini lokasi pembangunannya
Pemerintah masih mencari pengembang yang berkualitas untuk menggarap proyek ambisius ini.
JAKARTA: Pemerintah berencana membangun 71.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, nelayan, dan jurnalis pada tahun ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa proyek ini mencakup 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan, 20.000 unit untuk guru, dan 20.000 unit untuk nelayan.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa tahun ini kita telah menyiapkan 20.000 unit rumah subsidi untuk guru, yang sudah mulai dibangun sejak minggu lalu di Bogor. Setelah Lebaran, pembangunan akan berlanjut untuk tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat dengan total 30.000 unit. Selanjutnya, kita akan membangun 20.000 unit rumah untuk nelayan," beber Maruarar dikutip dari Antara, Rabu (2/4).
Program ini mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
BI baru saja meningkatkan besaran insentif KLM dari 4% menjadi 5%, khusus untuk sektor perumahan, yang bersumber dari dana pihak ketiga perbankan mulai 1 April 2025.
Selain itu, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi juga didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Menteri berusia 55 tahun itu juga membuka peluang untuk melibatkan bank lain dalam pembiayaan program ini.
"Kita mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Dasco, serta Gubernur BI Perry Warjiyo. Relaksasi kebijakan BI memungkinkan kita mendapatkan dukungan dana yang lebih besar untuk pembangunan perumahan ini," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga ingin membangun 1.000 unit rumah subsidi bagi pekerja media, khususnya jurnalis.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan para wartawan, dan saya sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi mereka," tambahnya.
Saat ini, pemerintah masih mencari pengembang yang berkualitas untuk menggarap proyek tersebut. Maruarar menegaskan bahwa meskipun rumah ini bersubsidi, kualitasnya harus tetap diperhatikan.
Pembangunan rumah subsidi ini berlokasi di Bogor atau Banten, mengingat keterbatasan lahan di Jakarta.
"Rumah subsidi biasanya dibangun di luar Jakarta. Namun, kita harus memilih pengembang yang berkualitas agar masyarakat tidak kecewa," tutupnya.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.