Skip to main content
Iklan

Indonesia

MPR ungkap 22 syarat calon wapres usulan Prabowo, pemilihan diundur ke 9 Desember

Padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu lebih panjang untuk berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan calon wakil presiden.

MPR ungkap 22 syarat calon wapres usulan Prabowo, pemilihan diundur ke 9 Desember

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kanan) saat menerima surat pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: MPR RI)

JAKARTA: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan, dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto harus memenuhi 22 persyaratan. Kelengkapan dokumen tersebut akan diperiksa sebelum MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru pada 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, seluruh persyaratan harus diserahkan bersamaan dengan pengajuan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo. Namun, ia tidak merinci keseluruhan 22 persyaratan yang dimaksud.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujar Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11), dikutip dari Kompas.com.

Untuk memeriksa kelengkapan dokumen kedua kandidat, MPR telah membentuk tim verifikasi yang dikoordinatori Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat. Tim tersebut diketuai Habiburokhman, dengan posisi sekretaris berasal dari PDI Perjuangan.

Muzani menjelaskan, tim verifikasi akan memeriksa berbagai dokumen persyaratan, termasuk ijazah dan kelengkapan pemeriksaan kesehatan calon wakil presiden.

"Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya," kata Muzani.

Selain tim verifikasi, MPR membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang dari fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta dibantu dua wakil ketua.

Panitia ad hoc akan menyiapkan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Hingga kini, Muzani belum menjelaskan apakah pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara atau menggunakan mekanisme lainnya.

PEMILIHAN WAPRES MUNDUR SEPEKAN

Sementara itu, MPR telah menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dari semula 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Penundaan dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan dua nama kandidat yang akan diajukan kepada MPR.

Menurut Muzani, padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu lebih panjang untuk berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan calon wakil presiden.

"Akan tetapi, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Muzani.

"Karena itu, dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu," tambahnya.

Dengan perubahan jadwal tersebut, proses verifikasi persyaratan dan persiapan mekanisme pemilihan menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan menjelang sidang paripurna MPR pada 9 Desember mendatang.

DAFTAR 20 SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN MENURUT UU PEMILU

Berdasarkan laporan Kompas.com, meski Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan 20 ketentuan bagi calon presiden dan wakil presiden. Hingga kini, belum ada penjelasan mengenai perbedaan jumlah persyaratan tersebut.

Berikut 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diuraikan dalam Pasal 169 UU Pemilu, berdasarkan pemberitaan:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.

4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

12. Terdaftar sebagai Pemilih.

13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Ketentuan ini telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: Others/ar(da)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan