1.300 brand lokal siap isi 100% lapak gantikan baju bekas di Pasar Senen

JAKARTA: Pemerintah berencana mengubah citra Pasar Senen yang selama ini dikenal sebagai sentra pakaian bekas impor (thrifting) menjadi pusat penjualan produk dan brand lokal. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan peredaran baju bekas impor.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa tidak semua pedagang di Pasar Senen menjual barang impor. Sebagian besar di antaranya juga memperdagangkan produk sisa ekspor (deadstock) dari merek besar maupun produk lokal.

“Kalau dilihat komposisinya, sekitar 60 persen pakaian bekas impor dan 40 persen produk lokal. Jadi sebenarnya mereka tidak anti-lokal, mereka juga jual produk dalam negeri,” kata Temmy dilansir detikFinance, Selasa (18/11).

SENEN HARUS 100 PERSEN LOKAL

Pemerintah menargetkan dalam waktu dekat seluruh lapak di Pasar Senen akan diisi 100 persen oleh produk lokal. Hal ini sekaligus menjadi pembeda antara pasar rakyat dan pusat perbelanjaan modern.

“Kalau mal itu hanya wajib 30 persen produk lokal, sementara Pasar Senen nanti 100 persen lokal. Tentu harganya jauh lebih terjangkau,” ujar Temmy.

Menurutnya, banyak brand lokal belum berani membuka gerai karena biaya investasi yang tinggi, sementara pembeli thrifting belum memiliki akses luas terhadap produk lokal berkualitas. Dengan transformasi ini, pemerintah ingin mempertemukan dua kepentingan tersebut — membuka pasar bagi merek dalam negeri dan memberi alternatif bagi konsumen thrifting.

Temmy mengungkapkan, ada sekitar 1.300 brand lokal yang disiapkan untuk menjadi pemasok bagi para pedagang. Pedagang nantinya bisa memilih untuk menjadi reseller atau distributor, tergantung model bisnis yang disepakati dengan pemilik merek.

Pemerintah juga tengah mengkaji model bisnis baru agar hubungan dagang antara pedagang dan brand lokal bisa berjalan fleksibel. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah skema mirip sistem balpres, yang selama ini digunakan untuk mendistribusikan pakaian bekas impor.

“Biasanya satu bal itu bisa tipe A, B, atau C, dengan harga Rp2 juta sampai Rp5 juta. Nah, kita ingin brand lokal juga membuat paket seperti itu — misalnya paket Rp5 juta dapat sejumlah produk dengan variasi tertentu,” kata Temmy.

Ia menegaskan, pedagang tidak akan dipaksa ikut skema tersebut jika dirasa terlalu mahal. Pemerintah ingin menciptakan sistem yang menguntungkan kedua pihak.

“Ini bisnis, bukan paksaan. Kita ingin skemanya saling menguntungkan,” tekannya.

Terkait harga pakaian lokal yang sering dianggap lebih mahal dibandingkan produk bekas impor, Temmy optimistis harga akan menyesuaikan secara alami ketika pasar domestik dikuasai produk dalam negeri.

“Kalau pasar sudah didominasi produk lokal, harga pasti bersaing dengan sendirinya. Persaingan sehat akan menciptakan keseimbangan baru di pasar,” pungkasnya.