‘Apakah kami diterima di negara ini?’: Gundahnya mahasiswa asing di Australia dikekang pemerintah

SYDNEY: Raghan Motani, mahasiswa jurusan marketing di University of Technology Sydney, khawatir ia tidak lagi diterima di Australia.

Kekurangan perumahan yang parah telah melanda negara itu, yang menurut pemerintah Partai Buruh sebagian disebabkan oleh peningkatan jumlah pelajar internasional seperti Raghan. Kini, pengekangan terhadap mahasiswa tersebut menimbulkan kekhawatiran yang meluas di industri pendidikan bernilai miliaran dolar di negara itu.

Dalam langkah terbaru pemerintah untuk mengendalikan migrasi yang melonjak sejak pandemi COVID-19 berakhir, biaya visa pelajar internasional naik lebih dari dua kali lipat menjadi 1.600 dolar Australia (Rp16,7 juta) dari 710 dolar. Biaya yang lebih tinggi mulai berlaku pada 1 Juli.

Jika pemohon ditolak, uang tersebut tidak akan dikembalikan.

Persyaratan bahasa Inggris sebelumnya diperketat pada Maret. Sementara itu, jumlah tabungan yang dibutuhkan untuk persyaratan visa dinaikkan pada Mei menjadi 29.710 dolar dari 24.505 dolar - kenaikan kedua dalam sekitar tujuh bulan.

Pemerintah saat ini sedang mengadakan konsultasi mengenai rencana untuk membatasi jumlah pelajar internasional yang dapat diterima oleh universitas domestik.

Langkah-langkah ini telah mengejutkan para anggota dunia pendidikan dan gerakan pelajar yang merasa bahwa tidak adil mereka dijadikan kambing hitam krisis perumahan Australia.

“Kami pelajar internasional, kami datang ke sini dengan harapan, dengan suatu pengertian … ditambah lagi, kami membawa uang tunai sebanyak itu, uang sebanyak itu bagi perekonomian. Kami berkontribusi dalam jumlah yang signifikan,” kata Raghan, yang juga merupakan pengurus mahasiswa internasional di universitasnya.

“Satu-satunya hal yang kami minta sebagai balasan adalah perlindungan; perlindungan hak-hak kami.

“Namun, alih-alih itu, (mereka) berdebat dengan kami dan kemudian menempatkan kami dalam situasi yang membuat kami sendiri ragu: Apakah kami diterima di negara ini?” katanya kepada CNA.

PEMBATASAN PELAJAR DAPAT MEMBAWA KERUGIAN MILIARAN DOLAR

Persepsi seperti itu berisiko menghalangi ribuan mahasiswa memilih untuk menuntut ilmu di Australia.

Universitas dan pelaku industri telah memperingatkan bahwa pembatasan jumlah pelajar internasional akan merugikan Australia miliaran dolar.

Tahun lalu, pendidikan internasional menyumbang hampir 48 miliar dolar bagi perekonomian negara tersebut.

Universitas di Australia memperoleh pendapatan sekitar dua kali lipat dari mahasiswa asing dibanding pelajar lokal. Sementara itu, telah dilaporkan bahwa penurunan jumlah mahasiswa internasional yang pergi ke Australia sejak pembatasan visa telah merugikan perekonomian lebih dari 4 miliar dolar.

Selama setahun terakhir, jumlah visa pelajar yang disetujui turun hingga 23 persen – atau hampir 60.000 mahasiswa.

Liang Weihong dari asosiasi perwakilan pascasarjana Sydney University mengatakan kepada CNA bahwa ia yakin mahasiswa asing tidak dapat lagi percaya pada kebijakan pemerintah terkait sektor pendidikan.

“Menurut saya, itu bukan perilaku yang pantas dilakukan pemerintah Australia. Itu sangat rendah,” tambahnya.

BISA TERJADI SISTEM DUA TINGKAT

Meskipun upaya untuk mengarahkan kebijakan terhadap mahasiswa internasional disukai oleh masyarakat serta didukung oleh pemerintah dan oposisi, beberapa pelaku industri yakin bahwa upaya tersebut salah arah.

George Williams, profesor dan wakil rektor Western Sydney University, mengatakan bahwa meskipun masuk akal bagi pemerintah untuk memiliki program migrasi terkelola, program tersebut telah "diterapkan secara keliru" terhadap pelajar internasional.

"Mereka adalah orang-orang yang tidak datang sebagai migran permanen," ungkapnya.

Tambahnya: "86 persen ... memperoleh pendidikan yang baik di sini dan memperoleh kesempatan kerja yang luar biasa di negara asal mereka."

Sejauh ini, pemerintah telah bertekad untuk membatasi jumlah mahasiswa, dan bersikeras mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut akan mencegah orang menggunakan visa pelajar sebagai pintu belakang (backdoor) ke Australia. Namun masih belum jelas sejauh mana pembatasan tersebut akan diberlakukan dan universitas mana yang akan paling terdampak.

Pemerintah telah memperkenalkan RUU Amandemen Layanan Pendidikan untuk Pelajar Luar Negeri (Kualitas dan Integritas) 2024. Rencananya, peraturan ini akan mencakup pembatasan jumlah mahasiswa internasional dan mengusulkan untuk memberikan kewenangan kepada menteri pendidikan untuk mengatur mata kuliah.

Pada 6 Agustus, kepala eksekutif Universities Australia Luke Sheehy mengatakan dalam sidang komite senat bahwa pembatasan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya 14.000 pekerjaan.

Di parlemen, Menteri Pendidikan Jason Clare mengatakan bahwa ia "berkonsultasi langsung" dengan universitas-universitas untuk "memastikan kami melakukannya dengan benar".

"Namun, kami harus memberi universitas-universitas kepastian dan stabilitas untuk pertumbuhan yang terkelola dari waktu ke waktu," tambahnya.

Pengamat mengatakan perubahan ini dapat menghasilkan sistem pendidikan dua tingkat yang akan merugikan perguruan tinggi dan universitas kecil, sementara universitas yang lebih besar relatif tidak terkena dampaknya.

Williams dari Western Sydney University mencatat: "Tidak diragukan lagi bahwa pintu terbuka untuk tahun depan, tetapi bagaimana hal itu memengaruhi relativitas antar-universitas masih dalam penyelesaian.

“Jadi jika seorang mahasiswa ingin datang dan belajar bersama kami, seharusnya tidak ada hambatan untuk belajar di sini dibandingkan dengan universitas-universitas besar lainnya.

“Dan jika kami (memang) mengalami perbedaan di sektor ini, kami yakin hal itu akan merugikan mahasiswa secara keseluruhan, jadi kami akan berjuang keras untuk melawannya,” tambahnya.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.