Skip to main content
Iklan

Dunia

Pramono bertemu Mamdani, New York siap bantu Jakarta Bond

Pemprov DKI menyiapkan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan infrastruktur perkotaan dan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Pramono bertemu Mamdani, New York siap bantu Jakarta Bond

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026).(Dok. Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA: Jakarta ingin belajar dari New York dalam menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menawarkan mengirim tim keuangan untuk membantu Pemprov DKI mempersiapkan Jakarta Bond yang direncanakan bernilai Rp5,6 triliun.

Rencana tersebut dibahas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bertemu Mamdani di Civic Hall, New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9). Pertemuan berlangsung di sela Urban 20 Mayors Summit 2026 dan membahas berbagai persoalan perkotaan yang dihadapi kedua kota.

Mamdani menyambut rencana Jakarta menggunakan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. New York sendiri telah memanfaatkan instrumen serupa untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas publik.

“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik," kata Mamdani dalam keterangan resmi, Senin (21/9).

Ia kemudian menawarkan pertukaran pengetahuan dengan mengirimkan tim keuangan New York untuk berbagi pengalaman mengenai tahapan yang diperlukan Jakarta.

“Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” lanjut wali kota Muslim pertama New York itu.

JAKARTA BOND BIAYAI INFRASTRUKTUR

Pemprov DKI merencanakan penerbitan Jakarta Bond senilai Rp5,6 triliun untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Skema tersebut disiapkan di tengah tekanan fiskal Jakarta setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, penerbitan obligasi daerah tersebut belum dapat langsung dijalankan karena Pemprov DKI masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Selain pembiayaan pembangunan, Pramono dan Mamdani bertukar pengalaman mengenai transportasi publik, kemacetan, banjir, polusi udara, hingga ketahanan perkotaan.

Dalam sektor transportasi, Pramono memaparkan pengembangan Transjabodetabek untuk memperkuat konektivitas antara Jakarta dan wilayah penyangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

"Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah," kata Pramono.

Pramono juga menjelaskan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Penerima manfaat antara lain lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Persoalan banjir dan penurunan muka tanah turut menjadi pembahasan. Jakarta tengah memperkuat infrastruktur pengendalian banjir serta mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan land subsidence.

Pemprov DKI juga mengembangkan konsep Giant Sea Wall sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman banjir dan meningkatkan ketahanan pesisir.

"Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Karena itu, kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall," ujar Pramono.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: Others/ew(da)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan