Prabowo diundang ke Gedung Putih untuk rapat Dewan Perdamaian, perjanjian dagang ikut dibahas?

JAKARTA: Pemerintah mengonfirmasi undangan rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Gedung Putih, namun kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tingkat pemimpin tersebut masih belum dapat dipastikan.

Istana Kepresidenan menyatakan telah menerima undangan rapat pertama Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 mendatang. 

Badan internasional yang menuai kontroversi tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan akan menggelar pertemuan tingkat pemimpin untuk pertama kalinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan tersebut. Meski demikian, ia menyebut belum ada kepastian terkait kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut.

“Ada. Belum (dapat dikonfirmasi hadir). Nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2), dikutip Tempo.

Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo di sela kunjungannya ke Swiss bulan lalu.

Pertemuan perdana BoP ini disebut akan difokuskan pada upaya mendorong tahap kedua gencatan senjata di Gaza serta penggalangan dana untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak perang.

“(Kesempatan) itu akan menjadi pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) sekaligus konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza,” tulis Axios mengutip seorang pejabat Amerika Serikat.

PELUANG TANDATANGANI PERJANJIAN DAGANG

Prasetyo menyampaikan, apabila Presiden Prabowo menghadiri pertemuan tersebut, pemerintah berharap agenda lawatan ke Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam forum Dewan Perdamaian.

Ia mengungkapkan, pemerintah menginginkan kunjungan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kami, sih, menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” katanya.

Namun, Prasetyo mengakui mempertemukan dua kepala negara bukan perkara mudah, meski proses negosiasi tarif dagang telah berlangsung.

“Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan seluruh proses perundingan tarif dagang Indonesia–Amerika Serikat pada prinsipnya telah rampung. Saat ini, pemerintah hanya menunggu jadwal penandatanganan oleh  Prabowo dan Trump.

“Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90 persen. Kami tinggal menunggu jadwal tanda tangan,” ujar Airlangga.