Segerakan gencatan senjata Gaza, Sekjen PBB peringatkan tentang korban nyawa akibat operasi Israel
Serangan militer Israel di Jalur Gaza sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 60.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan wilayah kantong tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Konferensi Internasional Tokyo Kesembilan tentang Pembangunan Afrika di Pacifico Yokohama pada 20 Agustus 2025. (Foto: Reuters/Rodrigo Reyes Marin)
TOKYO: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (21/8) mengungkapkan gencatan senjata segera di Gaza, setelah Israel mengumumkan langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.
"Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza" yang diperlukan "untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza", kata Guterres di Jepang, tempat ia menghadiri Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika.
Israel, yang telah mengerahkan puluhan ribu tentara cadangan, terus melanjutkan rencana untuk merebut pusat kota terbesar di Gaza meskipun ada kritik internasional atas operasi yang kemungkinan akan memaksa lebih banyak warga Palestina mengungsi.
Israel saat ini menguasai sekitar 75 persen wilayah Jalur Gaza.
Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika orang-orang bersenjata yang dipimpin oleh Hamas menyerang komunitas-komunitas di Israel selatan, membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang, termasuk anak-anak, ke Gaza, menurut data Israel.
Serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 60.000 warga Palestina, menurut berita kesehatan daerah kantong tersebut.
Guterres menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat yang ditawan oleh Hamas. Ia juga mendesak Israel untuk membatalkan keputusan untuk memperluas pemukiman "ilegal" di Tepi Barat.
Rencana pemukimam itu yang akan membagi Tepi Barat yang diduduki dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, diumumkan pekan lalu dan mendapat persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada hari Rabu.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pembangunan tersebut akan mengisolasi komunitas Palestina yang tinggal di wilayah tersebut dan meningkatkan kemungkinan solusi dua negara.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.