COP30: Lima isu krusial yang akan mendominasi perundingan iklim di Brasil

BANGKOK: Puluhan ribu politisi, pembuat kebijakan, pelobi, dan pelaku industri akan memadati hutan hujan Amazon di Brasil bulan ini untuk menghadiri COP30, forum penting yang membahas masa depan planet Bumi.

COP, singkatan dari Conference of the Parties, adalah konferensi tahunan yang diikuti oleh negara-negara penandatangan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Konferensi ini berlangsung pada 10–21 November, sementara pertemuan para kepala negara akan digelar lebih awal pada 6–7 November.

COP30 diselenggarakan di kota pelabuhan terpencil Belem, yang dipilih karena lokasinya berdekatan dengan hutan Amazon. Pemilihan lokasi ini dianggap sebagai simbol membawa para pengambil keputusan ke garis depan salah satu ekosistem penyerap karbon dan penyimpan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Edisi ke-30 pertemuan PBB ini berlangsung satu dekade setelah Perjanjian Paris, kesepakatan multilateral bersejarah yang menetapkan arah dan aturan negosiasi perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat menilai COP30 sebagai momen penentu dengan tekanan besar untuk menghasilkan komitmen iklim nasional yang lebih kuat dan menguji kesepakatan pendanaan baru, di tengah keraguan atas masa depan proses yang dipimpin PBB.

Negara-negara anggota juga harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah target ambisius Perjanjian Paris masih realistis di dunia yang makin terbelah dan memanas, apalagi setelah Amerika Serikat, salah satu negara pencemar terbesar, mundur dari perjanjian tersebut.

Di luar ranah politik, kekhawatiran terhadap kondisi planet kini mencapai tingkat yang paling serius.

Climate Central, lembaga independen yang terdiri atas ilmuwan dan komunikator, melaporkan pada Oktober bahwa suhu bumi bisa naik hingga 2,6 derajat Celsius abad ini, bahkan jika semua komitmen pengurangan emisi benar-benar terpenuhi.

Pemanasan sebesar itu akan menjadikan bumi berbahaya untuk dihuni dan meningkatkan intensitas kejadian cuaca ekstrem secara signifikan.

Namun, upaya bersama untuk menurunkan emisi masih berjalan lambat. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) melaporkan kadar karbon dioksida di atmosfer mencapai rekor tertinggi pada 2024, turut memperparah pemanasan dan memicu cuaca ekstrem.

Berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang diperburuk oleh perubahan iklim pada 2025 seperti gelombang panas, hujan deras, siklon tropis, dan pecahnya gletser, telah menambah urgensi pembahasan yang diperkirakan akan berlangsung tegang selama dua pekan ke depan.

Berikut lima hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan COP30:

1. Tahun penentu bagi rencana iklim nasional

Menjelang COP30, negara-negara diharapkan telah menyerahkan komitmen iklim baru mereka untuk satu dekade ke depan hingga 2035.

Komitmen kemajuan ini, yang disebut Nationally Determined Contributions (NDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, berfungsi sebagai indikator penting guna menjaga ambisi pemerintah dan memastikan sasaran Perjanjian Paris, terutama menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius, tetap realistis.

Periode ini juga menandai titik tengah yang krusial; tahun 2030 dipandang sebagai momentum penting untuk memastikan agenda iklim yang kuat telah dijalankan.

Meski NDC bukan agenda utama dalam COP kali ini—karena seharusnya diserahkan pada Februari lalu, jauh sebelum pertemuan dimulai—banyak pihak menilai bahwa konferensi tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah target masing-masing negara ke depan.

Sebagian besar pemerintah masih tertinggal dalam menyerahkan rencana mereka. Dua bulan menjelang COP30, baru 47 dari 195 pihak yang telah memfinalisasi target iklim 2035.

Malaysia dan Indonesia menjadi dua negara terbaru di Asia Tenggara yang memperbarui NDC mereka, hanya sekitar dua minggu sebelum konferensi dimulai. Sebelumnya Singapura, Kamboja, dan Brunei sudah lebih dahulu melakukannya.

Namun, beberapa negara besar mulai bergerak. Pada September, Presiden China Xi Jinping untuk pertama kalinya mengumumkan target pengurangan emisi lintas sektor untuk seluruh perekonomian.

Meski penurunan yang dijanjikan China relatif kecil, yakni 7–10 persen dari tingkat puncak pada 2035, langkah ini menandai pertama kalinya Beijing menetapkan target pengurangan emisi secara absolut. Sebelumnya, Presiden Xi Jinping telah berkomitmen membawa negaranya menuju netral karbon pada 2060.

Artinya, China berjanji memangkas total emisinya, bukan sekadar memperlambat laju pertumbuhannya—sebuah perubahan signifikan dalam pendekatan negara penghasil emisi terbesar di dunia itu.

Sementara itu, Uni Eropa belum menyerahkan targetnya, meski telah menyatakan niat untuk melakukannya.

Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada 31 Oktober yang mengatakan bahwa Washington tidak akan mengirim pejabat tinggi ke COP30.

Pejabat itu menambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan pandangan pemerintahannya tentang aksi iklim multilateral dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September, di mana ia menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan terbesar di dunia”.

Trump sebelumnya secara resmi menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada Januari, sebuah proses yang memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku penuh.

AS kini bergabung dengan Iran, Libya, dan Yaman sebagai satu-satunya negara yang tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Paris.

2. Amerika, penentu arah di tengah gejolak geopolitik

Kemungkinan absennya pemerintah AS dalam ajang COP di Brasil, serta langkah negara itu menjauh dari kerja sama multilateral yang konstruktif, dapat menimbulkan efek domino bagi berbagai negara lain.

Sebagai ekonomi terbesar dan pencemar terbesar kedua di dunia, AS memiliki pengaruh besar terhadap agenda iklim global, dan semua tanda menunjukkan bahwa kebijakan terbarunya berpotensi melemahkan aksi kolektif dunia.

Komitmen dekarbonisasi yang pernah dibuat pemerintahan Biden tahun lalu kecil kemungkinan akan dilanjutkan oleh pemerintahan Trump. Di bawah kepemimpinan Trump, sikap Washington semakin keras terhadap kontribusi pada pendanaan iklim internasional maupun mekanisme multilateral lain seperti Loss and Damage Fund.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September, Trump menyerang para pendukung aksi penanganan perubahan iklim.

“Perubahan iklim ini, menurut saya, adalah penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia,” ujarnya.

“Beragam ramalan dari PBB dan pihak lain, yang menurut saya didasari motif yang salah, semuanya keliru. Orang-orang bodoh di baliknya telah membuat negara mereka rugi besar dan kehilangan peluang untuk sukses. Jika kalian terus terjebak dalam penipuan hijau ini, negara kalian akan runtuh.”

Trump juga membatalkan sejumlah bagian penting dari kebijakan Inflation Reduction Act di era Joe Biden. Kebijakan ini menyalurkan ratusan juta dolar AS dalam bentuk subsidi dan insentif pajak bagi berbagai industri energi bersih di dalam negeri.

Sejumlah pakar khawatir kebijakan tersebut dapat menular ke pemerintahan negara lain, yang mungkin menjadi kurang bersemangat memenuhi target iklim atau memberikan kontribusi besar secara finansial.

Namun, ada pula pandangan bahwa ketidakhadiran AS justru dapat memberi ruang bagi negara-negara yang lebih berkomitmen untuk bergerak maju tanpa terhambat oleh sikap Washington dalam berbagai perundingan dan kesepakatan iklim.

3. Setelah target pendanaan baru di COP29, apa langkah berikutnya?

Dalam pertemuan COP29 di Baku, negara-negara sepakat menetapkan target pendanaan global baru sebesar minimal US$300 miliar (Rp5.005 triliun) per tahun hingga 2035, dengan ambisi lebih besar untuk mengumpulkan total US$1,3 triliun (Rp21.691 triliun) dari berbagai pihak.

Dana tersebut berasal dari negara-negara maju untuk negara-negara berkembang yang terdampak perubahan iklim berdasarkan kesepakatan yang disebut New Collective Quantified Goal.

Namun, jumlah itu masih jauh di bawah permintaan banyak negara di kawasan Global South yang semakin terbebani oleh kian meningkatnya biaya penanganan krisis iklim.

Perkiraan saat ini menunjukkan kebutuhan pendanaan iklim untuk kerugian dan kerusakan (loss and damage) saja dapat mencapai US$290–580 miliar per tahun pada 2030, dan jumlah itu diperkirakan akan meningkat drastis setiap dekade.

Upaya mewujudkan dan menyalurkan dana tersebut diperkirakan menjadi topik perdebatan hangat di Belem. Banyak aspek teknis dan perbedaan pendapat yang masih mengganjal, termasuk cara penghitungan dana serta kejelasan peta jalan penyalurannya.

Negara-negara berkembang juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa janji pendanaan lama yang diulang kembali atau praktik “rekayasa akuntansi” dapat mengurangi jumlah dana yang seharusnya mereka terima.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, menegaskan bahwa kekurangan pendanaan merupakan “hambatan utama” bagi upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Perlu dipahami dengan jelas: pendanaan iklim bukanlah sedekah. Ini sangat penting untuk melindungi seluruh populasi dan perekonomian dunia, serta rantai pasok global yang menopang pertumbuhan ekonomi tanpa ancaman inflasi, ketahanan pangan, dan keamanan energi,” ujarnya saat peluncuran National Adaptation Plans Progress Report pada 21 Oktober.

4. Amazon jadi pusat perhatian

“Kami memutuskan untuk menggelar COP di Belem agar dunia bisa melihat seperti apa sebenarnya hutan Amazon,” ujar Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pidatonya pada Agustus.

Pemerintah Brasil berupaya keras menjadikan hutan hujan sebagai fokus utama konferensi, meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan logistik dan sorotan bahwa kota regional kecil yang dipilih belum siap menampung sekitar 50.000 peserta.

Brasil menyatakan ingin menyoroti kebutuhan kawasan Amazon dan masyarakat yang menggantungkan hidup padanya. Itu berarti isu ekonomi berbasis hutan, masyarakat adat, serta skema pembiayaan bagi komunitas tersebut akan mendapat perhatian lebih besar dibanding pertemuan COP sebelumnya.

Penyelamatan hutan tropis kembali menjadi agenda global utama setelah data dari Universitas Maryland menunjukkan hilangnya hutan hujan primer seluas 6,7 juta hektare pada 2024—setara lebih dari 90 kali luas Singapura.

Dalam tahun terpanas yang pernah tercatat, penyebab utama kehilangan tersebut adalah kebakaran hutan, yang turut melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar.

Meskipun laju deforestasi di Brasil menurun tajam di bawah pemerintahan saat ini, negara tersebut masih menjadi penyumbang terbesar kehilangan hutan tropis dunia.

5. Menguji aturan karbon

Pasal 6 Perjanjian Paris, yang mengatur mekanisme dan kerangka pasar karbon internasional, sebelumnya menjadi isu yang berlarut-larut sebelum akhirnya tercapai terobosan penting pada COP29.

Selama hampir 10 tahun, para negosiator tidak mencapai kata sepakat dalam banyak aspek teknis pasal tersebut.

COP30 kini menandai peralihan dari tahap perumusan aturan ke tahap penerapan.

Perdagangan dan kredit karbon memungkinkan negara memenuhi target pengurangan emisi dengan cara yang lebih efisien dan berbiaya lebih rendah.

Sebagai contoh, negara penghasil emisi besar dapat membeli kredit karbon dari negara lain yang memiliki kelebihan kuota berkat kegiatan seperti restorasi hutan atau perlindungan kawasan penyerap karbon alami.

Sebagian besar negara telah menyatakan akan menggunakan mekanisme ini untuk membantu memenuhi NDC mereka.

Beberapa skema perdagangan karbon telah mulai terbentuk melalui program percontohan serta kesepakatan regional atau bilateral. Singapura termasuk pemain aktif di bidang ini dan telah menandatangani perjanjian dengan sejumlah negara di berbagai kawasan.

Pasal 6.4 menjadi dasar bagi terbentuknya pasar karbon global pertama yang diatur dan diawasi langsung oleh PBB. Pada COP30, rincian teknis terakhir akan dirundingkan sebelum pasar tersebut resmi beroperasi.