Gara-gara postingan medsos, mimpi kuliah di AS bisa gagal total

WASHINGTON: Pemerintahan Presiden Donald Trump memang telah melanjutkan program kuliah bagi mahasiswa asing. Namun kali ini Trump memerintahkan untuk memantau medsos calon mahasiswa untuk melihat apakah ada postingan yang mengkritik AS.

Hal ini diketahui dalam kawat diplomatik dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang dilihat Reuters, Rabu (18/6), yang menyebutkan petugas konsuler mesti melakukan "pemeriksaan komprehensif dan mendalam" untuk semua calon mahasiswa atau pertukaran pelajar yang memohon visa.

Di antaranya adalah memantau medsos mereka untuk melihat apakah ada postingan yang "menunjukkan sikap permusuhan terhadap masyarakat, kebudayaan, pemerintah, institusi atau prinsip-prinsip dasar" Amerika.

Selain medsos, petugaas konsuler juga diperintahkan menelusuri jejak digital calon mahasiswa melalui mesin pencarian atau sumber daring lainnya. 

"Anda mungkin akan menemukan di media sosial bahwa pemohon (visa) mendukung Hamas atau aktivitas mereka," kata Rubio dalam kawatnya.

Dalam kawat yang dikirim ke seluruh kantor perwakilan AS itu juga disebutkan bahwa petugas konsuler harus meminta calon mahasiswa membuka seluruh akses akun medsos mereka agar bisa diperiksa.

"Ingatkan pemohon (visa pelajar) bahwa membatasi akses terhadap ... keberadaan daring dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari atau menyembunyikan aktivitas tertentu," demikian isi kabel diplomatik tersebut.

Selain postingan yang dianggap anti-AS, mereka yang pernah menjadi aktivis politik juga kecil kemungkinannya mendapat visa belajar di Amerika, hal ini disampaikan Rubio dalam kawatnya.

"Para pemohon (visa) yang memiliki riwayat aktivisme politik, terutama yang melibatkan kekerasan atau yang memiliki pandangan dan aktivitas seperti yang dideskripsikan di atas, Anda harus mempertimbangkan bahwa mereka kemungkinan akan melanjutkan aktivitas itu di Amerika Serikat," tulis Rubio, ditujukan kepada petugas konsuler AS di seluruh dunia.

Jika ditemukan postingan atau riwayat aktivisme seperti itu, tulis Rubio, hal tersebut akan jadi alasan seseorang dianggap tidak layak mendapatkan visa pelajar di AS.