Apa isi kesepakatan AS-Iran? Ini rincian utama dari perjanjian 14 poin tersebut

Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang pada Rabu (17/6), membuka jalan bagi periode negosiasi yang lebih luas selama 60 hari yang dijadwalkan dimulai di Swiss pada Jumat.

Bertajuk Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran, perjanjian tersebut menunda banyak isu paling sulit — termasuk bagaimana mengakhiri program nuklir Iran — hingga tercapainya kesepakatan final.

Iran bersikeras bahwa perjanjian itu mencerminkan “kegagalan” AS, sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia siap “membombardir habis-habisan” Iran jika Teheran melanggar ketentuannya.

CNA menelusuri lebih dekat isi perjanjian 14 poin tersebut:

MENGAKHIRI PERANG "DI SEMUA LINI"

Poin pertama menyatakan bahwa AS, Iran, dan sekutu mereka mendeklarasikan penghentian operasi militer secara “segera dan permanen” di “semua lini”, termasuk di Lebanon.

Perjanjian itu menyebutkan bahwa mulai sekarang, para pihak tidak akan memulai operasi militer satu sama lain dan harus “menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan” terhadap pihak lain.

Kesepakatan tersebut juga menyebut bahwa kedua pihak akan menjamin “integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon”. Kesepakatan final nantinya akan menegaskan penghentian permanen perang di semua front, termasuk Lebanon.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mendorong Trump untuk melancarkan perang tersebut, menegaskan bahwa Israel tidak terikat oleh perjanjian apa pun dalam konfliknya melawan Hezbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Meski permusuhan di Lebanon mereda setelah Trump menegur Netanyahu pekan ini, eskalasi lebih lanjut dapat mengancam jalannya perundingan. Iran mengatakan perjanjian itu juga mewajibkan gencatan senjata di Lebanon.

MENGHORMATI KEDAULATAN

Poin kedua menyatakan kedua negara berkomitmen untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain.

Iran sangat curiga terhadap Trump, yang dua kali dalam setahun terakhir melancarkan serangan di tengah proses negosiasi. Kemauan Iran untuk berkompromi juga bisa bergantung pada pemimpin tertingginya, Ayatollah Mojtaba Khamenei, yang dianggap lebih garis keras dibanding ayahnya.

Di sisi lain, AS juga akan tetap waspada dan mengamati apakah Iran hanya berupaya mengulur waktu, sebagaimana diklaim sejumlah penasihat Trump pernah terjadi sebelumnya.

TENGGAT WAKTU 60 HARI

Hitungan waktu dimulai segera setelah perjanjian ditandatangani.

Menurut poin ketiga, kedua pihak harus berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari. Tenggat ini hanya dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.

Profesor Steven David dari Johns Hopkins University menilai, kecil kemungkinan AS dan Iran dapat menghasilkan kesepakatan komprehensif dalam jangka waktu tersebut.

“Gagasan bahwa semuanya bisa diselesaikan dalam 60 hari menurut saya tidak masuk akal,” katanya kepada CNA.

Menurutnya, Trump berada di bawah tekanan untuk mengakhiri konflik yang memperburuk tekanan ekonomi di AS menjelang pemilu sela November.

“Jelas Presiden Trump khawatir perang dengan Iran ini sangat tidak populer di mata publik Amerika,” ujarnya.

“Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar ... untuk mencapai kesepakatan dengan Iran yang akan memungkinkan Amerika Serikat mengklaim kemenangan dan menghentikan konflik tersebut.”

SELAT HORMUZ

Poin 4 dan 5 berkaitan dengan isu maritim, termasuk blokade laut AS dan penggunaan jalur perairan di sekitar Selat Hormuz.

Poin keempat menyatakan, AS akan sepenuhnya mengakhiri blokade laut terhadap Iran dalam waktu 30 hari. Selama periode itu, lalu lintas kapal akan dipulihkan secara bertahap hingga kembali ke tingkat sebelum perang. AS juga berjanji menarik pasukannya dari wilayah sekitar dalam 30 hari setelah tercapainya kesepakatan final.

Sementara itu, poin kelima menyebut Iran akan berupaya semaksimal mungkin menjamin pelayaran aman bagi kapal-kapal komersial tanpa pungutan biaya selama 60 hari antara Teluk Persia dan Laut Oman. Lalu lintas kapal dagang akan segera dipulihkan dalam 30 hari.

Iran juga akan berdialog dengan Oman untuk menentukan pengelolaan dan layanan maritim masa depan di Selat Hormuz bersama negara-negara pesisir Teluk lainnya, sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara pantai.

Masih ada pertanyaan mengenai masa depan selat tersebut, yang sempat diblokade Iran setelah AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari, memicu guncangan pasokan energi global. Berdasarkan memorandum itu, jalur yang biasanya dilalui seperlima pasokan minyak dunia akan dibuka kembali pada Jumat, meski perusahaan pelayaran masih berhati-hati.

AS mengatakan, jalur itu akan bebas biaya, sedangkan Iran menegaskan tetap akan mempertahankan peran dalam pengelolaannya.

REKONSTRUKSI IRAN

Dalam poin keenam, AS bersama mitra regional akan menyusun rencana yang disepakati bersama senilai sedikitnya US$300 miliar untuk “rekonstruksi dan pembangunan ekonomi” Iran. Mekanisme pelaksanaannya akan dirampungkan sebagai bagian dari kesepakatan final dalam 60 hari.

Menurut sumber yang mengetahui langsung isi perjanjian, lebih dari separuh dana tersebut sudah dijanjikan dan seluruhnya berasal dari sektor swasta. Dana baru itu merupakan investasi swasta, bukan program rekonstruksi atau reparasi, dan tidak melibatkan dana pemerintah maupun hibah. Perusahaan dari AS, negara-negara Arab Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah berkomitmen memberikan pembiayaan.

Trump menolak anggapan bahwa dana tersebut merupakan investasi AS.

“Kami tidak berinvestasi, kami tidak mengeluarkan 10 sen pun,” katanya.

“Menurut saya, mereka tidak akan melakukannya untuk sementara waktu sampai mereka mengetahui pola perilakunya. Ini soal perilaku, tapi kami tidak akan berinvestasi,” katanya di sela-sela KTT G7 di Prancis.

SANKSI DAN DANA YANG DIBEKUKAN

Poin ketujuh menjelaskan bahwa AS akan mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA, serta seluruh sanksi unilateral AS, baik primer maupun sekunder, sesuai jadwal yang disepakati dalam kesepakatan final.

Kedua pihak mengakui pentingnya isu pencabutan sanksi dan menyatakan niat untuk segera membahasnya guna mencapai kesepakatan bersama.

Poin ke-10 menyebut, Departemen Keuangan AS akan mengeluarkan pengecualian (waiver) yang memungkinkan ekspor minyak mentah Iran, produk minyak bumi, dan layanan terkait, termasuk transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi.

Poin 11 selanjutnya menyatakan bahwa AS harus “menyediakan sepenuhnya dana dan aset Iran yang dibekukan atau dibatasi” untuk digunakan.

Ditambahkan pula bahwa kedua belah pihak akan menyepakati bersama prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pencairan dana-dana tersebut selama proses negosiasi: “Dana-dana tersebut, baik yang tetap disimpan di rekening semula maupun yang ditransfer, harus dapat sepenuhnya digunakan untuk pembayaran kepada penerima manfaat akhir mana pun yang ditunjuk oleh Bank Sentral Republik Islam Iran. Amerika Serikat berjanji untuk menerbitkan semua izin dan otorisasi yang diperlukan sesuai dengan hal tersebut.”

Meskipun Iran menginginkan Trump segera mencabut sanksi dan membebaskan dana yang dibekukan senilai miliaran, AS menyatakan bahwa pelonggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap dan bergantung pada kepatuhan Iran.

Namun demikian, dokumen tersebut menyebutkan bahwa Iran akan segera menerima pengecualian untuk kembali menjual minyak, sebuah langkah rekonsiliasi yang semakin memperkuat kritik dari kalangan yang bersikap keras terhadap Iran bahwa Trump terlalu banyak mengalah.

Namun, Trump mungkin enggan terlihat menyerahkan uang kepada Iran dalam waktu dekat. Nota Kesepahaman (MoU) tersebut sudah mulai dibandingkan dengan kesepakatan di era mantan Presiden AS Barack Obama, yang telah lama ia kecam karena mengembalikan sebagian dana Iran.

Kesepakatan AS-Iran yang baru ditandatangani ini berpotensi membuka jalan bagi aliran dana ratusan miliar dolar ke perekonomian Iran, namun masih ada ketidakpastian mengenai bagaimana dana tersebut akan digunakan dan apakah Teheran dapat dipercaya untuk mematuhi komitmennya, menurut Profesor Jamsheed Choksy dari Universitas Indiana Bloomington.

“Pertanyaan yang masih tersisa adalah apakah Iran akan menggunakan dana yang mulai tersedia itu untuk kebaikan atau keburukan. Itu adalah pertanyaan yang sangat besar,” kata Choksy kepada CNA.

Meskipun sumber daya tersebut dapat membantu memulihkan ekonomi Iran dan mengatasi masalah mendesak seperti kekurangan air, Choksy mengatakan, belum jelas apakah dana tersebut akan menguntungkan warga biasa.

“Apakah dana itu akan mengalir ke kantong warga Iran biasa ... atau apakah sebagian besar akan mengalir ke IRGC, Pasukan Garda Revolusi Islam? Apakah dana itu akan dialokasikan kepada kelompok-kelompok proksi Iran di kawasan, dan apakah akan digunakan untuk menimbulkan kerusuhan?”

PROGRAM NUKLIR IRAN

Poin 8 dan 9 membahas program nuklir Iran.

Poin kedelapan menyatakan Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir. Poin kesembilan menyebut kedua pihak sepakat mempertahankan status quo program nuklir Iran hingga tercapai kesepakatan final.

Poin 9 menambahkan bahwa AS “tidak akan memberlakukan sanksi baru apa pun dan tidak akan mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut”.

Namun, belum jelas bagaimana hal ini akan ditegakkan.

Dokumen itu menyatakan kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan stok material uranium yang telah diperkaya melalui mekanisme yang akan disepakati bersama, dengan metode minimum berupa pengenceran kadar pengayaan di lokasi di bawah pengawasan IAEA.

Masa depan program nuklir Iran dipandang sebagai isu yang paling berpotensi menggagalkan perundingan. 

Salah satu titik perdebatan utama adalah nasib cadangan uranium Iran yang hampir mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir. Trump ingin uranium tersebut dipindahkan atau dimusnahkan, sementara Iran menolak kedua opsi itu meski memberi sinyal bersedia mengencerkannya.

Perselisihan lain adalah soal pengayaan uranium di masa depan. AS beberapa kali menuntut pengayaan nol di Iran, sedangkan Teheran menegaskan tidak akan melepaskan haknya untuk melakukan pengayaan. Kedua pihak sebelumnya dikabarkan membahas kemungkinan moratorium antara lima hingga 20 tahun, namun kompromi masih sulit dicapai.

Masih menjadi pertanyaan pula apakah Iran akan menerima inspeksi internasional seperti yang diterapkan dalam kesepakatan nuklir era Barack Obama pada 2015, yang kemudian dibatalkan Trump pada 2018.

RESOLUSI DK PBB YANG MENGIKAT

Dua poin terakhir, yaitu poin 13 dan 14, menutup dokumen tersebut.

Poin 13 menyatakan bahwa poin 1, 3, 4, 10, dan 11 mulai diberlakukan setelah penandatanganan memorandum, sementara kedua pihak akan memulai negosiasi mengenai poin-poin lainnya yang akan dimasukkan ke dalam kesepakatan final.

Poin terakhir menyatakan bahwa kesepakatan final nantinya akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bersifat mengikat.