Setelah Prancis, lebih banyak negara termasuk Kanada, Inggris akan akui negara Palestina

OTTAWA: Menyusul pengumuman Prancis pekan lalu yang akan mengakui negara Palestina, lebih banyak negara, termasuk Kanada dan Inggris, mengumumkan rencana serupa yang memberikan tekanan pada Israel di tengah meluasnya kelaparan di Gaza.

Kanada menyatakan rencananya untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September, menurut Perdana Menteri Mark Carney pada hari Rabu (30/7).

Pengumuman ini muncul setelah Prancis pekan lalu menyatakan akan mengakui negara Palestina dan sehari setelah Inggris menyatakan akan mengakui negara tersebut pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan September jika pertempuran di Gaza, bagian dari wilayah Palestina yang diduduki Israel, belum berhenti hingga saat itu.

Carney mengatakan kepada wartawan bahwa kenyataan di lapangan, termasuk kelaparan yang dialami rakyat di Gaza, menunjukkan bahwa "prospek negara Palestina benar-benar semakin memudar".

"Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel telah membiarkan bencana terjadi di Gaza," ujarnya.

Carney mengatakan pengakuan yang direncanakan tersebut sebagian didasarkan pada jaminan berulang dari Otoritas Palestina, yang mewakili Negara Palestina di PBB, bahwa mereka sedang mereformasi pemerintahannya dan bersedia mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas "tidak dapat berperan".

KEMARAHAN INTERNASIONAL 

Pengumuman oleh beberapa sekutu terdekat Israel mencerminkan meningkatnya kemarahan internasional atas pembatasan Israel atas makanan dan bantuan lainnya ke Gaza dalam perang melawan militan Hamas, dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di sana.

Sebuah pemantau kelaparan global telah memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan sedang terjadi di wilayah kantong tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan tujuh kematian lagi terkait kelaparan pada hari Rabu, termasuk seorang gadis berusia dua tahun dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan militer Israel menewaskan sedikitnya 50 orang dalam waktu tiga jam pada hari Rabu ketika mereka mencoba mendapatkan makanan dari truk bantuan PBB yang masuk ke Jalur Gaza utara.

Israel dan sekutu terdekatnya, AS, keduanya menolak pernyataan Carney.

"Perubahan posisi pemerintah Kanada saat ini merupakan hadiah bagi Hamas dan merugikan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja pembebasan para sandera," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan komentar serupa setelah pengumuman dari Prancis dan Inggris.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Presiden Donald Trump juga melihat pengakuan Negara Palestina sebagai "hadiah yang menguntungkan Hamas" secara keliru.

Utusan khusus AS Steve Witkoff dijadwalkan berkunjung ke Israel pada hari Kamis untuk membahas Gaza. Trump mengatakan minggu ini bahwa ia berharap akan didirikan pusat-pusat untuk memberi makan lebih banyak orang di wilayah kantong tersebut.

Negara Palestina telah menjadi negara pengamat non-anggota Majelis Umum PBB sejak 2012, yang diakui oleh lebih dari tiga perempat dari 193 negara anggota majelis tersebut.

Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, mengatakan pengakuan Palestina dimaksudkan "untuk meningkatkan tekanan pada Israel agar memaksanya kembali ke paradigma dua negara".

Namun, ia mengatakan pengumuman Kanada "kemungkinan besar tidak lebih dari sekadar simbolis dan berisiko merusak hubungan mereka dengan sekutu lama mereka, Israel".

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berbicara dengan Carney sebelum pengumuman Kanada, mengatakan pengakuan Palestina akan "menghidupkan kembali prospek perdamaian di kawasan".

ULTIMATUM UNTUK HAMAS

Anggota Kabinet Keamanan Israel, Zeev Elkin, mengatakan pada hari Rabu bahwa Israel dapat mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas, mengikis harapan Palestina untuk memiliki negara di tanah yang kini diduduki Israel.

Upaya mediasi untuk mengamankan gencatan senjata 60 hari dan pembebasan sandera yang tersisa yang ditahan oleh Hamas terhenti minggu lalu.

Di Gaza, seorang warga bernama Saed al-Akhras mengatakan pengakuan Palestina oleh negara-negara besar menandai "perubahan nyata dalam cara negara-negara Barat memandang perjuangan Palestina".

"Cukup!" katanya. "Rakyat Palestina telah hidup selama lebih dari 70 tahun di bawah pembunuhan, penghancuran, dan pendudukan, sementara dunia hanya menyaksikan dalam diam."

Keluarga sandera Israel yang masih ditawan di Gaza meminta agar tidak ada pengakuan negara Palestina sebelum orang-orang yang mereka cintai dipulangkan.

"Pengakuan semacam itu bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kegagalan moral dan politik yang berbahaya yang melegitimasi kejahatan perang yang mengerikan," kata Forum Keluarga Sandera.

Bulan ini, Netanyahu mengatakan bahwa ia menginginkan perdamaian dengan Palestina, tetapi menggambarkan negara merdeka di masa depan sebagai platform potensial untuk menghancurkan Israel, sehingga kendali keamanan harus tetap berada di tangan Israel.

Kabinetnya mencakup anggota sayap kanan yang secara terbuka menuntut aneksasi seluruh tanah Palestina. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan pada hari Selasa bahwa pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza "lebih dekat dari sebelumnya", menyebut Gaza "sebagian wilayah tak terpisahkan dari Tanah Israel".

BANTUAN TIDAK CUKUP

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya telah berhasil membawa lebih banyak makanan ke Gaza dalam dua hari pertama jeda, tetapi jumlahnya "masih jauh dari cukup".

Perang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan terhadap komunitas dan pangkalan militer di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk lebih dari 700 warga sipil, dan 251 lainnya disandera ke Gaza, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, kata Kementerian Kesehatan Gaza.