Jurnalis Tempo, Republika, iNews diculik Israel, Kemlu RI desak lepaskan

JAKARTA: Kementerian Luar Negeri dalam keterangan yang diterima CNA Indonesia, Senin malam (18/5), mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal dan menyandera penumpangnya yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur. 

Armada yang membawa bantuan kemanusiaan itu dicegat saat berada di sekitar 250 mil laut dari Gaza, di wilayah barat Siprus.

Hingga saat ini, sedikitnya sepuluh kapal dikonfirmasi telah ditangkap—termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Dilaporkan ada 9 Warga Negara Indonesia yang diduga diculik oleh Israel. Empat di antaranya adalah jurnalis Republika, Tempo, dan iNews.

Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyidin mengonfirmasi bahwa dua jurnalisnya, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai menjadi korban penculikan tentara Israel.

Bambang dilaporkan saat ini disandera di Kapal Boralize. Sedangkan Thoudy terperangkap di Kapal Ozgurluk bersama jurnalis iNews Rahendro Herubowo dan jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho

Selain itu ada 5 WNI lain yang kesemuanya aktivis ikut diculik oleh Israel.

Mereka masing-masing adalah Andi Angga di Kapal Josef, Ronggo Wirasnu dan Herman Budianto di Kapal Zefiro, As’ad Aras dan Hendro Prasetyo di Kapal Kasri Sadabat.

Situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi.

"Kementerian Luar Negeri mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," ujar pernyataan Kemlu RI.

Sejak awal Kemlu menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan tawanan.

Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. 

"Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," ujar Kemlu.