Indonesia galang dukungan untuk kembali jadi anggota Dewan Keamanan PBB 2029-2030

NEW YORK: Indonesia mulai menggalang dukungan internasional bagi pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030, dengan memanfaatkan rangkaian pertemuan tingkat tinggi Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, berbagai pertemuan dengan negara sahabat di sela High-Level Week Sidang Umum PBB dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan tersebut.

"Saya juga menggunakan berbagai pertemuan tersebut untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030," kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Indonesia sebelumnya sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keanggotaan terakhir berlangsung pada periode 2019-2020, setelah sebelumnya Indonesia menduduki kursi tersebut pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. 

Pada pemilihan untuk periode 2019-2020, Indonesia memperoleh dukungan 144 dari 190 negara anggota PBB.

Dalam pernyataan Pers Tahunan pada Januari 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, pencalonan DK PBB untuk periode 2029-2030 sebagai bagian dari upaya Indonesia mempertahankan perannya dalam sistem multilateral sekaligus mendorong reformasi institusi internasional.

Pencalonan itu "bukan untuk prestise semata", melainkan untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan yang semakin besar.

Upaya mencari dukungan di New York, antara lain, dilakukan dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dan Pacific Alliance, yang mempertemukan negara-negara ASEAN dengan empat anggota Pacific Alliance, yakni Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chile. Pertemuan itu juga membahas penguatan kemitraan antarkawasan melalui kerja sama pendidikan, pariwisata, digitalisasi dan smart cities.

Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri Jerman, Inggris dan Belanda, serta sejumlah pertemuan singkat atau pull-aside dengan menteri luar negeri negara lain. Ia turut bertemu dengan kandidat Sekretaris Jenderal PBB dari Kosta Rika dan mengikuti pertemuan trilateral bersama Belanda dan Wakil Sekjen PBB Jean-Pierre Lacroix.

Selain menggalang dukungan untuk pencalonan di DK PBB, pertemuan-pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral serta isu regional dan global. Pemerintah menyatakan, diplomasi itu juga diarahkan untuk memberikan hasil konkret bagi kepentingan nasional.

"Pertemuan-pertemuan dan potensi-potensi yang kita bahas tentunya akan terus kita dorong untuk dapat memberikan manfaat konkret bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia," kata Sugiono.

Dalam keanggotaan terakhirnya di DK PBB pada 2019-2020, Indonesia membawa sejumlah prioritas, termasuk penyelesaian konflik secara damai, penguatan sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB, serta pendekatan komprehensif terhadap kejahatan lintas batas termasuk terorisme.

Pemerintah saat itu juga menekankan independensi politik luar negeri dan peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan di negara-negara yang dilanda konflik.

Sugiono sebelumnya mengatakan Indonesia akan tetap berada dalam sistem multilateral sembari mendorong perubahan dari dalam. Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif reformasi PBB dengan mendorong organisasi tersebut menjadi lebih responsif, efisien dan memberikan dampak nyata di lapangan.