COP30: Satu dekade setelah Perjanjian Paris, diplomasi iklim kian rapuh?

BANGKOK: Selama satu dekade, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim telah melewati berbagai guncangan yang berpotensi menggagalkannya, mulai dari hambatan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di masa jabatan pertamanya, pandemi COVID-19, hingga sejumlah konflik regional.

Meski demikian, perjanjian bersejarah yang menjadi kerangka dan tonggak aspirasi global terhadap perubahan iklim itu tetap bertahan.

Namun, ketika puluhan ribu kepala pemerintahan, pelaku bisnis, akademisi, dan aktivis lingkungan berkumpul di Brasil untuk menghadiri konferensi iklim global yang dipimpin PBB, diplomasi iklim yang telah bertahan selama bertahun-tahun kini menunjukkan tanda-tanda keretakan, ujar para analis kepada CNA.

COP30 berlangsung di kota Belem pada 10–21 November, setelah pertemuan puncak para pemimpin selama dua hari digelar di kota yang sama pekan lalu. Agenda utamanya mencakup penyusunan rencana iklim nasional baru untuk sedekade mendatang, pembukaan akses pendanaan besar-besaran, serta langkah menuju penerapan mekanisme perdagangan karbon.

Konferensi yang mencerminkan pertaruhan besar bagi planet Bumi ini digelar di tengah hijaunya hutan Amazon yang tenang, sebuah kondisi yang kontras dengan tegangnya perundingan tegang para pemangku kepentingan yang diwarnai konflik dan krisis kepercayaan.

Menurut para analis, “masa keemasan” politik iklim yang penuh rasa kerja sama kini bergeser menjadi lebih kompetitif dan terpecah belah. Diplomasi iklim semakin bersifat transaksional, digerakkan oleh kepentingan domestik dan logika pasar ketimbang sebuah mimpi bersama.

Penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015 menjadi tonggak penting yang melibatkan 196 negara. Dokumen itu singkat, hanya 16 halaman dengan 29 pasal.

Perjanjian Paris bukan awal dari upaya memperlambat pemanasan global, tetapi menetapkan target universal yang jelas untuk menahan kenaikan suhu rata-rata planet ini agar tetap di bawah 2 derajat Celsius.

“Perjanjian itu memunculkan semangat luar biasa yang lahir dari multilateralisme iklim,” ujar Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute, Washington.

Sejak saat itu, negara-negara terus berunding mengenai berbagai aspek dari perjanjian tersebut dengan tujuan yang luas, yaitu menurunkan emisi, memperkuat kemampuan adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim, serta mendorong terciptanya ekonomi hijau rendah karbon.

Aksi kolektif ini telah menghasilkan kemajuan yang terukur di hampir semua bidang.

Investasi pada energi bersih meningkat signifikan, pemerintah di berbagai negara memperkenalkan kerangka kebijakan iklim nasional, dan komitmen menuju emisi nol bersih semakin marak di sektor korporasi di seluruh dunia.

“Berkat Perjanjian Paris, satu dekade terakhir menunjukkan tingkat kesepahaman dalam tujuan besar politik iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Indra Overland, kepala Pusat Riset Energi di Norwegian Institute of International Affairs.

“Perjanjian Paris bukan solusi ajaib, tapi bagian yang tak tergantikan dari upaya mencari solusinya,” katanya.

Meski demikian, dampak perubahan iklim tetap sangat terasa. Bencana ekstrem semakin sering terjadi, sementara kesenjangan emisi, perbedaan antara target pembatasan suhu dan proyeksi aktual, masih sangat lebar.

Menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA), kadar karbon dioksida di atmosfer mencapai rekor tertinggi pada 2024.

Riset Global Carbon Project memperkirakan emisi karbon global dari bahan bakar fosil akan naik 1,1 persen pada 2025, tertinggi dalam sejarah.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam wawancara dengan The Guardian bulan ini menyebut target membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5 derajat Celsius sudah mati, dan menyebutnya sebagai “kegagalan moral” bagi mereka yang tidak bertindak.

AWAL DARI FASE YANG JAUH LEBIH SULIT

Para ahli menilai, ada tanda-tanda bahwa peluang mencapai suara bersama demi perbaikan iklim mulai terkikis akibat berbagai masalah yang dianggap lebih mendesak, seperti perang, perdagangan, dan stagnasi ekonomi.

Menurut Overland, hal itu membuat isu perubahan iklim semakin terpinggirkan, baik di agenda domestik maupun internasional. Realpolitik - politik yang berlandaskan pragmatisme dan kepentingan nasional - kini menggantikan idealisme yang satu dekade lalu sempat dominan.

Li menyebut situasi ini sebagai “titik balik” yang dipicu oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi global, serta hubungan antarnegara yang “memburuk dengan cepat.”

“Mereka kini berbalik arah jika dibanding satu dekade lalu, dan ini mungkin baru awal dari fase yang jauh lebih sulit,” ujarnya.

Sebagai negara ekonomi terbesar dunia dan penghasil emisi terbesar kedua, AS memiliki pengaruh besar terhadap ambisi global ini.

Absennya pejabat senior AS di COP30, serta penurunan keterlibatan Washington dalam kerja sama internasional, dikhawatirkan akan mengguncang sistem iklim global.

Komitmen iklim yang dibuat pada masa pemerintahan Joe Biden tampaknya sulit bertahan. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS mempertegas penolakannya terhadap upaya iklim multilateral, mulai dari Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund) hingga komitmen pendanaan yang lebih luas untuk membantu negara-negara miskin dalam beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Para analis memperingatkan bahwa perubahan kebijakan oleh AS ini dapat mendorong pemerintah lain untuk mengendurkan ambisi atau menunda komitmen pendanaan mereka.

Dalam Sidang Umum PBB pada September lalu, Trump menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia”. Bahasa Trump yang memperolok sains ini dapat memicu bangkitnya kembali penyangkalan terhadap isu iklim di berbagai belahan dunia, kata Christopher Len dari ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura.

“Semakin sulit mendorong aksi kolektif ketika keraguan mulai merasuki wacana publik,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, pesan politik di berbagai negara kini tidak lagi berfokus pada ancaman nyata perubahan iklim, melainkan lebih pragmatis, yaitu menyoroti peluang ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang ditawarkan oleh pertumbuhan hijau.

“Kita melihat fragmentasi yang makin besar, dengan negara-negara lebih menitikberatkan pada kepentingan masing-masing, ditambah tekanan dari industri bahan bakar fosil. Sulit menyatukan semua pihak dalam satu langkah,” kata dia.

Meski begitu, sebagian pengamat melihat sisi positifnya: absennya gangguan dari Washington di COP30 bisa membuka jalan bagi pihak lain untuk melaju dengan koalisi dan kesepakatan baru.

COP30 kembali diperkirakan menjadi ajang tarik-menarik antara negara-negara Global North, yang terdiri atas negara industri maju penyumbang utama pemanasan global, dan Global South, yang berisi negara-negara berpenghasilan lebih rendah dan kurang terindustrialisasi namun menanggung dampak terbesar dari perubahan iklim.

Uni Eropa kini terdorong mengambil peran kepemimpinan diplomatik, meski masih menghadapi kesulitan menyusun strategi iklim yang solid di dalam bloknya sendiri.

Brasil berpotensi menjadi jembatan antara North dan South, namun menghadapi ujian kredibilitas saat memegang presidensi COP kali ini.

Hal ini membuat China, sebagai penghasil emisi terbesar di dunia, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran pemandu yang berpengaruh—jika Beijing memilih melakukannya, kata Li.

EKONOMI DAN POLITIK CHINA

China kini memiliki posisi strategis yang kuat dalam persaingan energi bersih, berkat fokus besarnya pada ekonomi hijau, penguasaan sumber daya alam, serta pengembangan teknologi bersih, di saat AS justru menarik diri dari komitmen iklim.

BloombergNEF mencatat bahwa pada 2024 China telah mengendalikan lebih dari 70 persen kapasitas manufaktur dunia di berbagai sektor utama teknologi bersih, sekaligus memimpin produksi sedikitnya 15 mineral penting.

Lembaga Information Technology and Innovation Foundation melaporkan, perusahaan-perusahaan China juga memproduksi hampir dua pertiga kendaraan listrik dunia dan lebih dari tiga perempat baterai kendaraan listrik global.

Namun, menurut Li, kalkulasi politik Beijing sangat berbeda dari pendekatan ekonominya. Ia memperkirakan sikap konservatif masih akan membimbing langkah China di COP30.

Beijing sejauh ini bersikap mendukung namun tetap berhati-hati terhadap kerja sama iklim multilateral. Menurut Li, China bisa tampil lebih tegas di arena diplomasi bila keunggulan ekonominya di bidang-bidang strategis beralih menjadi kekuatan politik.

“Pada titik tertentu, mereka mungkin perlu benar-benar turun tangan di COP dan memimpin agenda, karena pada akhirnya hal itu sejalan dengan kepentingan komersial mereka. Hanya saja, butuh waktu,” ujarnya.

Presiden China Xi Jinping dan mantan Presiden AS Barack Obama merupakan tokoh sentral yang mendorong kerja sama untuk penandatanganan Perjanjian Paris. Namun, ketika Donald Trump bertemu Xi di Korea Selatan pada akhir Oktober lalu, kerja sama iklim tidak masuk agenda; pertemuan mereka justru banyak berfokus pada tarif dan perdagangan, termasuk logam tanah jarang serta sektor minyak dan gas.

ASEAN TERTINGGAL DALAM AKSI IKLIM

Negara-negara Asia Tenggara sejauh ini lamban dalam memperbarui rencana iklim nasional mereka untuk dekade mendatang, salah satu kewajiban utama bagi para pihak dalam Perjanjian Paris menjelang COP30.

Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan yang menyerahkan Nationally Determined Contributions (NDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sebelum tenggat Februari, yang kemudian diperpanjang hingga September.

Peta jalan NDC Singapura hingga 2035 menyoroti target termasuk impor listrik rendah karbon sekitar 6GW pada 2035, pengembangan teknologi rendah emisi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta tenaga nuklir, dan penghentian kendaraan bermesin pembakaran dalam pada 2040.

Pada akhir Oktober, Malaysia dan Indonesia menyusulkan NDC mereka.

Malaysia memperkirakan puncak emisi terjadi antara 2029 dan 2034, sementara Indonesia, negara ekonomi dan penghasil emisi terbesar di Asia Tenggara, menargetkan puncak pada 2030, dengan ketergantungan besar pada sektor kehutanan dan tata guna lahan.

NDC Indonesia tidak memuat rincian mengenai rencana percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara atau strategi penghapusan bahan bakar fosil, meski Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan secara terbuka di KTT G20 tahun lalu bahwa pemerintah berencana menutup seluruh armada PLTU batu bara dalam 15 tahun.

“Target iklim Indonesia sangat mengecewakan,” ujar Sisilia Nurmala Dewi, ketua tim Indonesia di 350.org, organisasi akar rumput global yang mendorong penghentian penggunaan bahan bakar fosil, dalam pernyataannya.

“Ketimpangan mencolok antara retorika presiden dan kebijakan resmi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ketulusan dan komitmen pemerintah terhadap aksi iklim.”

Secara keseluruhan, Asia Tenggara mencatat pertumbuhan cepat namun masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, meski kawasan ini juga termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut para analis, Asia Tenggara berada di posisi unik—sangat rentan terhadap perubahan iklim sekaligus memiliki peran strategis dalam aksi kolektif dunia.

Namun, Overland menilai sebagian besar negara ASEAN masih tertinggal dalam langkah iklim dan cenderung bereaksi mengikuti tren internasional, bukan menjadi penggerak utama.

“Negara-negara ASEAN adalah pengikut dan baru akan bergerak jika ada sinyal kuat bahwa kebijakan iklim menjadi prioritas bagi dunia,” ujarnya.

“Namun, dengan kebijakan pemerintahan Trump dan memudarnya kerja sama internasional, akan semakin sulit untuk menarik negara-negara ASEAN ikut terlibat.”

Menurut Len, Asia Tenggara sebenarnya memiliki potensi menjadi penggerak kebijakan yang nyata di panggung global jika kerja sama di dalam blok diperkuat dan kawasan ini mampu menampilkan kisah sukses yang dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

Untuk saat ini, negara-negara di kawasan menetapkan target iklim bersyarat yang sangat bergantung pada dukungan finansial dan teknologi internasional agar dapat tercapai sepenuhnya.

Dengan adanya “kekurangan mendesak” dalam pendanaan tersebut, ujarnya, janji-janji iklim di kawasan masih jauh dari jalur pencapaian.

“Tanpa dukungan dana yang memadai, sebagian besar masih sebatas harapan. Kita berpacu dengan waktu,” katanya.

UJIAN KETAHANAN

COP30 bukan sekadar konferensi para pemimpin, tetapi menjadi ujian bagi kemampuan politik, ekonomi, dan moral dunia untuk bisa bergerak ke arah yang sama.

Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah apakah diplomasi masih mampu memberikan hasil nyata bagi negara-negara yang paling rentan.

Brasil membuka COP30 dengan meluncurkan rincian inisiatif Tropical Forest Forever Facility, proyek unggulan pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang  bertujuan memberi kompensasi kepada negara berkembang agar melindungi hutan hujan tropis mereka.

Dana campuran yang bersumber dari donor pemerintah, filantropi, dan investasi swasta itu menargetkan nilai US$125 miliar (Rp2.088 triliun) dan mulai menerima komitmen pendanaan selama pertemuan para pemimpin di Belem pekan lalu.

Sementara itu, target pendanaan global yang disepakati di COP29 sebesar US$300 miliar (Rp5.013 triliun) per tahun hingga 2035, serta ambisi lebih luas untuk menghimpun hingga US$1,3 triliun (Rp21.727 triliun) setiap tahun, ditujukan bagi negara-negara yang menanggung dampak terparah perubahan iklim.

Namun, jumlah tersebut diperkirakan sulit dihimpun dan tetap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring dampak iklim yang makin parah.

Kemunduran kepemimpinan global, yang kemungkinan besar akan memengaruhi jalannya COP30, membuat negara-negara peserta “harus menambal kekosongan itu dengan keberanian, visi, dan inovasi agar bisa menghasilkan capaian yang substansial,” kata Rueanna Haynes, kepala diplomasi Climate Analytics, lembaga kebijakan dan sains iklim di Berlin.

“Jalannya tidak akan mudah,” ujarnya.

Meski situasi geopolitik terbelah, para analis menilai diplomasi iklim tetap penting dan jalur yang dirintis melalui Perjanjian Paris masih dapat membawa hasil, meski dengan kehati-hatian dalam menakar optimisme.

Haynes menyebut kondisi diplomasi iklim saat ini “rapuh tapi belum kehilangan harapan,” dengan kemajuan yang kemungkinan bersifat bertahap, bukan transformatif.

Li menyebut Perjanjian Paris sebagai jalan penting yang mengarahkan “kendaraan” menuju kemajuan, meski kecepatan dan arahnya tetap bergantung pada para pengemudinya.

“Pada akhirnya, para pengemudi, yakni negara-negara di dunia, yang menentukan gigi mana yang akan digunakan. Ada pengemudi yang mungkin ugal-ugalan dan justru melawan arah, bahkan menabrak kendaraan lain di sepanjang jalan,” ujarnya.

“Namun, kita tidak bisa menyalahkan jalannya.”