Australia akan akui negara Palestina; Singapura kata rencana perang baru Israel sangat mengkhawatirkan

SYDNEY: Australia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pada Senin (11/8).

Langkah terbaru ini semakin menambah tekanan internasional terhadap Israel setelah pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

"Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera," kata Albanese dalam sebuah pernyataan.

Albanese mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa pengakuan akan didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara mana pun di masa mendatang.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," ujar Albanese dalam konferensi pers.

Albanese mengatakan ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis dan mengatakan kepadanya bahwa solusi politiklah yang dibutuhkan, bukan solusi militer.

Pekan lalu, Australia mengkritik rencana Israel untuk mengambil alih kendali militer atas Gaza, dan Albanese mengatakan keputusan untuk mengakui negara Palestina "semakin dipaksakan" oleh pengabaian Netanyahu terhadap seruan komunitas internasional dan kegagalannya untuk mematuhi kewajiban hukum dan etika di Gaza.

"Pemerintah Netanyahu memadamkan prospek solusi dua negara dengan memperluas permukiman ilegal secara cepat, mengancam aneksasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan secara eksplisit menentang negara Palestina mana pun," kata Albanese dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong.

Komitmen Otoritas Palestina untuk mereformasi pemerintahan, demiliterisasi, dan menyelenggarakan pemilihan umum, serta tuntutan Liga Arab agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza, menciptakan peluang, ujarnya.

"Ini adalah kesempatan untuk mengisolasi Hamas," tambahnya.

Wong mengatakan ia telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tentang keputusan Australia tersebut.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengkritik keputusan Kanada untuk mendukung negara Palestina, dan Rubio mengatakan keputusan Prancis itu gegabah.

RENCANA ISRAEL SANGAT MENGKHAWATIRKAN

Sementara itu, Singapura pada hari Minggu menyatakan "sangat prihatin" dengan rencana Israel untuk memperluas operasi militer di Gaza.

"Singapura sangat prihatin dengan rencana kabinet keamanan Israel untuk memperluas operasi militer di Gaza," kata Kementerian Luar Negeri (MFA) negara tersebut.

"Ini adalah tindakan yang berbahaya dan tidak dapat diterima yang akan menyebabkan lebih banyak pengungsian massal warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan," menurut seorang juru bicara kementerian.

Singapura juga menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata segera, dan agar Hamas segera membebaskan semua sandera yang tersisa tanpa syarat.

Israel harus mematuhi kewajiban kemanusiaan internasionalnya, dan semua pembatasan bantuan kemanusiaan harus dicabut, tambah juru bicara Kementerian Luar Negeri.

"Pemerintah Israel harus segera memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan secara penuh dan tanpa hambatan.

"Semua pihak harus melindungi infrastruktur sipil dan warga sipil, terutama mereka yang mengakses pasokan kemanusiaan, sesuai dengan hukum humaniter internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

"Singapura mendesak semua pihak untuk melanjutkan negosiasi menuju gencatan senjata permanen."

Pada hari Jumat, Kabinet Keamanan-Politik Israel menyetujui rencana untuk "mengambil alih kendali" Kota Gaza.

Tentara Israel "akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.