Mengapa Alibaba, Baidu, dan BYD masuk daftar Pentagon sebagai 'perusahaan militer China'?

BEIJING: Amerika Serikat pada Senin (8 Juni) menambahkan raksasa lokapasar Alibaba, penyedia mesin pencari internet Baidu, produsen mobil BYD, dan puluhan perusahaan China lainnya ke dalam daftar perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer China. Langkah tersebut memicu kritik keras dari Beijing dan perusahaan-perusahaan yang terdampak.

Para analis menyatakan bahwa penetapan oleh Pentagon itu menempatkan sejumlah nama korporasi paling terkenal di China dalam sorotan Washington, sekaligus menegaskan semakin luasnya pengawasan AS terhadap teknologi komersial yang berpotensi mendukung kemampuan pertahanan Beijing.

Langkah tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah pertemuan tingkat tinggi di Beijing antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang bertujuan menstabilkan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Apa sebenarnya daftar ini, mengapa penting, dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan AS-China? Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui.

APA SEBENARNYA DAFTAR INI?

Dikenal sebagai daftar 1260H atau CMC, daftar ini dikelola oleh Departemen Pertahanan AS untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington memiliki hubungan dengan Angkatan Bersenjata China (PLA). Penetapan 1260H berasal dari bagian terkait dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act) 2021.

Masuknya perusahaan dalam daftar ini tidak menghalangi mereka untuk beroperasi di AS. Namun, status tersebut dapat memicu pembatasan investasi dan pengawasan yang lebih ketat, karena menandakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dianggap sensitif secara strategis.

Pertama kali diterbitkan pada Juni 2021, daftar ini telah beberapa kali diperbarui. Saat ini, daftar tersebut mencakup 188 entitas dari berbagai sektor seperti kecerdasan buatan (AI), lokapasar, semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, dan manufaktur canggih.

Daftar terbaru menambahkan sekitar 60 perusahaan. Di antara yang paling menonjol adalah Alibaba, Baidu, produsen kendaraan listrik BYD dan Nio, perusahaan bioteknologi China WuXi AppTec, serta produsen robot Unitree. Pembuat perangkat jaringan TP-Link serta produsen baterai CALB dan EVE Energy juga ikut ditetapkan.

“Masuknya raksasa teknologi Republik Rakyat China ke dalam daftar entitas Pentagon merupakan babak terbaru dari pembatasan teknologi timbal balik antara Amerika Serikat dan China,” kata Chong Ja Ian, profesor madya di National University of Singapore (NUS) sekaligus peneliti non-residen di Carnegie China.

Menurut Pentagon dalam dokumen pengajuannya, perusahaan-perusahaan yang masuk daftar memenuhi syarat sebagai “perusahaan militer China” dan beroperasi secara langsung maupun tidak langsung di AS. Dokumen tersebut diwajibkan diterbitkan setidaknya setahun sekali berdasarkan hukum AS. Pentagon menambahkan bahwa perusahaan yang masuk daftar dapat mengajukan permohonan untuk dihapus.

Sepuluh entitas dikeluarkan dari daftar yang diperbarui, termasuk China International Information Services, China National Chemical Engineering, China Traffic Construction USA, dan dua anak usaha raksasa energi milik negara CNOOC.

Sebagian besar perusahaan dalam daftar disebut memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga negara China. Alibaba, Baidu, dan BYD termasuk di antara perusahaan yang lebih lanjut diidentifikasi sebagai kontributor “fusi militer-sipil” terhadap basis industri pertahanan China.

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan fusi militer-sipil sebagai “strategi nasional yang agresif” dari Partai Komunis China, yang salah satu unsur utamanya adalah menghapus batas antara penelitian sipil dan sektor komersial China dengan sektor militer dan industri pertahanannya.

China telah menetapkan target membangun militer “kelas dunia” pada pertengahan abad ini. Di bawah kepemimpinan Xi, fusi militer-sipil ditingkatkan menjadi strategi nasional dan diterapkan di seluruh pemerintahan serta industri, meskipun istilah tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin jarang muncul dalam pesan resmi.

MENGAPA INI PENTING?

Para analis mengatakan bahwa penetapan ini memberikan gambaran bagaimana Washington memandang hubungan antara sektor komersial China dan pengembangan militernya di tengah meningkatnya persaingan geopolitik.

“Dalam satu sisi, (daftar ini) mencerminkan cara berpikir strategis AS terhadap China — bahwa pemerintah China menggunakan perusahaan-perusahaan komersial untuk mendukung penelitian dan kemampuan militernya,” kata Benjamin Ho, profesor madya di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura.

Ho mencatat, beberapa entitas yang ditetapkan merupakan perusahaan produk konsumen, dengan BYD sebagai contoh yang menonjol.

“Seolah-olah Pentagon mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan produk konsumen China yang secara tradisional dikenal masyarakat pun tidak luput dari penyelidikan ini, dan mereka dikaitkan atau dihubungkan dengan PLA,” ujar Ho, yang juga merupakan koordinator Program China RSIS.

“Jadi ini hampir seperti pendekatan seluruh pemerintah terhadap China, bahwa apa pun yang dapat dikaitkan kembali dengan PLA akan dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat.”

Daftar Pentagon menyebut, banyak perusahaan yang ditetapkan memiliki hubungan dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset dari Dewan Negara (SASAC) serta lembaga negara China lainnya.

Wang Haolan, peneliti di Center for China Analysis milik Asia Society Policy Institute (ASPI), menyoroti bahwa Pentagon tidak memberikan “bukti rinci” untuk mendukung klaimnya.

“Ini seperti mengatakan bahwa semua perusahaan AS terkait dengan militer karena mereka berhubungan dan berada di bawah yurisdiksi FCC (Federal Communications Commission) atau Departemen Perdagangan,” kata Wang kepada CNA.

“Ini lebih merupakan pernyataan politik daripada upaya substantif yang didorong oleh keamanan nasional,” tambahnya.

Para analis juga menyoroti waktu penerbitan daftar tersebut.

Pentagon sempat mempublikasikan daftar yang diperbarui pada Februari — menjelang kunjungan Trump ke China pada pertengahan Mei — sebelum tiba-tiba menariknya tanpa penjelasan yang jelas.

Versi baru yang dirilis pada Senin sebagian besar sama dengan daftar tersebut, kecuali tetap mempertahankan masuknya dua produsen cip memori terkemuka China, ChangXin Memory Technologies dan Yangtze Memory Technologies.

Menurut Wang, publikasi daftar saat ini bisa mencerminkan keyakinan pemerintahan Trump bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu arah umum hubungan AS-China.

APA DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN?

Menurut para analis, dampaknya akan terbatas.

“Saya tidak berpikir pencantuman perusahaan-perusahaan ini sebagai pihak yang terkait dengan militer China akan banyak mengubah keadaan secara substantif,” kata Zenobia Chan, profesor madya bidang pemerintahan di Georgetown University, kepada CNA.

Ia mencatat bahwa BYD pada dasarnya sudah tersingkir dari pasar AS akibat tarif 100 persen yang dikenakan Washington terhadap kendaraan listrik China. Sementara itu, Baidu hanya memiliki kehadiran yang sangat terbatas di AS sebagai mesin pencari, dengan pusat penelitian dan pengembangan menjadi jejak utamanya di negara tersebut.

Mengenai Alibaba, Chan mengatakan, bisnis komputasi awannya “tidak pernah memiliki kehadiran yang besar” di AS.

“Bisnis e-commerce B2B Alibaba merupakan kekuatan terbesarnya di AS, tetapi kecil kemungkinan akan terdampak besar oleh penetapan ini,” kata Chan.

Banyak perusahaan yang baru ditetapkan menolak keras label sebagai perusahaan militer China. Alibaba, Baidu, dan WuXi AppTec termasuk di antara perusahaan yang menyatakan bahwa klaim Pentagon tidak berdasar dan akan mereka gugat.

BYD menyatakan dengan tegas menolak pelabelan tersebut dan akan menggunakan semua “cara administratif dan hukum yang memungkinkan” untuk melindungi hak serta kepentingannya. Dalam pernyataan kepada Reuters, perusahaan itu menambahkan bahwa keputusan tersebut merugikan “pencapaian pengembangannya di Amerika Serikat”.

Wang dari ASPI mengatakan, daftar itu hanya memiliki bobot hukum yang kecil.

“Ini lebih merupakan persoalan reputasi, yang berpotensi membuat investor atau calon mitra kerja sama khawatir,” katanya, seraya menambahkan bahwa daftar tersebut dapat menempatkan universitas dan institusi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam “posisi sulit”.

Chong dari NUS menuturkan, perusahaan-perusahaan China yang terdampak dapat menghadapi biaya yang lebih tinggi apabila pembatasan juga diterapkan terhadap kontraktor dan subkontraktor yang bekerja sama dengan Pentagon, baik di dalam maupun di luar AS.

“Komplikasi yang sebenarnya akan menimpa para perantara dan pihak ketiga dalam upaya menjaga sistem mereka tetap bebas dari teknologi RRC,” ujarnya.

Penetapan tersebut juga dapat menciptakan tantangan yurisdiksi di tempat perusahaan-perusahaan terdampak tersebut hadir secara signifikan.

Sebagai contoh, ujar Ho dari RSIS, BYD merupakan “pemain besar” di pasar Singapura. “Kekhawatirannya adalah AS akan mengambil tindakan terhadap negara-negara yang menampung perusahaan-perusahaan ini,” ujarnya.

BAGAIMANA DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN AS-CHINA?

Sejauh ini, China baru meresponnya melalui pernyataan resmi.

Beijing pada Selasa mendesak Washington untuk “memperbaiki praktik yang keliru”, serta memperingatkan bahwa pihaknya akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China”.

“China secara konsisten dan tegas menentang generalisasi konsep keamanan nasional oleh Amerika Serikat ... serta penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin.

Menurut Chong dari NUS, saling balas pernyataan tersebut menyoroti adanya “kecurigaan dan persaingan nyata” antara AS dan China di balik bahasa diplomatik soal stabilitas dan kerja sama.

Chan dari Georgetown University berpendapat bahwa daftar tersebut dapat berfungsi sebagai alat tawar politik.

“Ini bisa menjadi kartu tawar menjelang kunjungan Presiden Xi ke Amerika Serikat pada September,” katanya.

Dalam pertemuan puncak mereka di Beijing bulan lalu, Trump mengundang Xi untuk melakukan kunjungan balasan ke Washington pada 24 September. Menteri Luar Negeri China Wang Yi kemudian mengatakan bahwa pemimpin tertinggi China itu akan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS pada musim gugur tahun ini, meskipun belum mengonfirmasi tanggal pastinya.

Sementara itu, para analis memperkirakan respons China akan tetap terkendali, meskipun Beijing memiliki sejumlah opsi.

“Jika ada respons balasan yang setimpal, Boeing juga bisa dibilang memiliki hubungan dengan militer AS. Anda bisa berargumen bahwa China dapat memutuskan untuk mengurangi pembelian pesawat Boeing,” kata Ho dari RSIS.

Setelah pertemuannya dengan Xi, Trump mengatakan bahwa China telah berkomitmen membeli sedikitnya 200 pesawat Boeing. Pernyataan berikutnya dari Kementerian Perdagangan China mengonfirmasi adanya kesepakatan dengan AS terkait pembelian pesawat, mesin jet, dan komponen, meskipun tidak menyebut jumlahnya.

“Namun, masih harus dilihat. AS mungkin hanya melemparkan isu ini sebagai balon uji untuk melihat bagaimana respons China,” kata Ho.

“Jika respons China biasa saja, maka situasi ini mungkin akan mereda dengan sendirinya.”