Indonesia bantah gabung Dewan Perdamaian Trump demi barter tarif dagang

JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keras anggapan bahwa keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian (Board of Peace) berkaitan dengan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat yang masih berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai mengikuti taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Ia merespons berbagai asumsi yang berkembang di ruang publik

“Tidak,” kata Airlangga singkat.

Airlangga menegaskan, keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sama sekali tidak memiliki kaitan dengan proses perundingan tarif dagang yang telah berjalan sejak lama.

Airlangga menjelaskan, finalisasi kesepakatan tarif dagang Indonesia–Amerika Serikat memang mengalami pergeseran jadwal. Jika semula ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026, penyelesaian kesepakatan itu kini diproyeksikan bergeser ke Februari 2026.

Meski secara teknis pembahasan tarif dagang disebut telah selesai, pemerintah belum dapat mengumumkan hasil kesepakatan tersebut. Alasannya, hingga kini belum ada penandatanganan kerja sama secara resmi antara kedua negara.

"Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90%, kita tinggal menunggu jadwal tanda tangan, karena yang menanda tangan pemimpin negara," kata Airlangga.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Presiden Trump masih dibahas oleh Kementerian Luar Negeri katanya dikutip CNBC Indonesia, Selasa (3/2).

"Tentunya sudah ada perbincangan dan beberapa kali bertemu. Itu nanti akan diputuskan," tuturnya.

BERGABUNGNYA INDONESIA TUAI SOROTAN

Indonesia secara resmi bergabung ke Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026. Proses pengambilan keputusan yang berlangsung relatif cepat itu memicu beragam pertanyaan dan kritik dari sejumlah kalangan.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional tidak bisa dilepaskan dari prioritas global yang tengah dihadapi dunia saat ini. Menurutnya, isu perdamaian menjadi agenda utama dalam banyak pertemuan internasional.

Ia juga menilai, setiap komitmen internasional yang diikuti Indonesia tetap beririsan dengan agenda dan kesepakatan yang telah disepakati bersama negara-negara lain.

“Tetapi kan biar bagaimana prioritas-prioritas yang ada tentu terkait dengan agenda-agenda yang ditandatangani,” jelasnya.

Di sisi lain, kritik datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dikutip Tempo menduga ancaman kenaikan tarif impor dari Presiden Trump menjadi faktor kunci yang membuat posisi Indonesia berada dalam ruang tawar yang sempit.

Menurut Hikmahanto, Indonesia nyaris tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jika menolak, Indonesia berisiko menghadapi kebijakan kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.