Xi Jinping ingin yuan mendunia sebagai mata uang cadangan, apa yang mesti dikorbankan China?

SHANGHAI: Presiden China Xi Jinping ingin yuan menjadi mata uang cadangan globa, yakni mata uang yang dipegang bank sentral dunia dalam jumlah besar. Sejak Perang Dunia II, peran tersebut selalu didominasi dolar AS.

Ambisi ini bukan hal baru. China melakukan transaksi lintas batas dengan yuan sejak 2009 dan berhasil memasukkan mata uangnya ke dalam keranjang cadangan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2016.

Yang baru, sekarang pemerintah Beijing mengumumkan keinginannya secara terbuka.

Qiushi, media resmi Partai Komunis, baru-baru ini membagikan kutipan dari pidato Xi pada 2024 yang sebelumnya belum dipublikasikan kepada para pejabat. Ia mendorong China memiliki “mata uang yang kuat” — yang “digunakan secara luas dalam perdagangan internasional, investasi, dan pasar valuta asing” serta memiliki “status sebagai mata uang cadangan global”.

Xi menguraikan pilar-pilar yang disebutnya sebagai “kekuatan finansial”, yakni bank sentral yang kuat, lembaga keuangan yang kompetitif di ranah global, pusat keuangan internasional, regulasi yang tangguh, serta talenta di bidang keuangan.

Ia juga mengakui ada tantangan yang mengadang, yaitu sistem keuangan China memang “besar tetapi belum kuat”.

“Membangun kekuatan finansial membutuhkan upaya jangka panjang dan kerja yang berkelanjutan,” kata Xi.

Sesuai praktik partai, publikasi ulang pidato para pemimpin di Qiushi berfungsi sebagai arahan bagi birokrasi sekaligus sinyal bagi audiens eksternal.

“Ini bukan sekadar meninjau kembali pidato lama, melainkan memberi sinyal urgensi,” kata Lin Han-Shen, Direktur China di The Asia Group, firma penasihat strategis terkemuka.

“Beijing memandang kekuatan mata uang sebagai isu keamanan nasional ketika sistem keuangan global terfragmentasi.”

MENGAPA SEKARANG?

Lingkungan global telah berubah drastis sejak pidato Xi pada 2024 — saat itu dolar masih berada dalam siklus bullish struktural.

Sejak itu, dolar AS melemah sekitar 10 persen pada paruh pertama 2025. Menurut para analis, ini adalah penurunan terdalam dolar sejak 1973.

Tarif “Liberation Day” yang diberlakukan Trump tahun lalu bertepatan dengan pelemahan dolar di tengah meningkatnya volatilitas pasar.

Kekhawatiran atas independensi bank sentral AS, Federal Reserve, serta pelebaran defisit fiskal negara tersebut turut menambah tekanan.

“Pelajaran yang dipetik China dari perang dagang tahun lalu adalah bahwa pasar merupakan pembendung yang luar biasa terhadap perilaku AS,” kata Lin.

China, tambahnya, telah lama merasa “sangat tertekan” oleh dominasi dolar AS.

Jika negara-negara lain bertransaksi dalam yuan, hal itu akan “mengurangi tekanan” dampak sanksi dan risiko nilai tukar, ujar Lin, sekaligus meringankan sebagian “masalah yang sudah dihadapi eksportir China dalam hal penetapan harga”.

Lin juga menyoroti faktor yang belum signifikan pada 2024: dorongan ekspansi China ke luar negeri.

Data Kementerian Perdagangan China menunjukkan investasi langsung ke luar negeri (FDI) mencapai US$192,2 miliar pada 2024, naik 8,4 persen secara tahunan, sementara merger dan akuisisi di luar negeri melonjak 70 persen pada tiga kuartal pertama 2025.

Perusahaan-perusahaan ini menghadapi “ketidaksesuaian aset dan liabilitas”, kata Lin, yakni utang dalam dolar AS, tapi pendapatan dalam yuan.

Bertransaksi dengan yuan dapat mengurangi risiko itu.

Kepala ekonom China di Economist Intelligence Unit (EIU), Su Yue, mengatakan dorongan ini datang “pada momen krusial yang ditandai meningkatnya proteksionisme AS, meluasnya sanksi, dan konsolidasi tatanan ‘World-1’” — merujuk pada sistem global yang semakin terlepas dari AS.

Di dalam negeri, kampanye antikorupsi sektor keuangan pada 2023 perlu lebih dulu dirampungkan, kata Su.

“Tanpa penyelesaian yang lebih jelas atas isu-isu antikorupsi, waktu dan dampak dari pesan ini bisa kurang optimal,” tambahnya.

Kampanye antikorupsi Xi yang lebih luas dimulai pada 2013, namun pada awal 2023, badan disipliner partai secara eksplisit menyasar sektor keuangan, berjanji untuk “memutus hubungan antara kekuasaan dan modal”.

Sepanjang 2023 hingga 2024, sejumlah eksekutif senior di Bank of China, China Life Insurance, dan China Everbright Group, ditindak.

Dan perburuan koruptor di sektor keuangan China belum mereda.

Investigasi oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan mencatat rekor pada 2025, naik hampir 31 persen secara tahunan dalam sebelas bulan pertama.

Dalam pleno kelima Januari 2026, Xi mengatakan pemberantasan korupsi tetap “berat dan kompleks”.

Lynn Song, kepala ekonom ING untuk China, mengatakan momentum ini “sangat tepat menyusul” surplus perdagangan yang memecahkan rekor — serta “tekanan yang meningkat” dari para mitra dagang China.

Surplus perdagangan barang China mencapai rekor US$1,19 triliun pada 2025, naik 20 persen dari 2024, menurut data bea cukai.

Mata uang yang stabil dan terapresiasi “meningkatkan daya tariknya sebagai mata uang cadangan”, tambah Song.

Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030) juga mengubah redaksinya dari “secara mantap dan hati-hati memajukan” internasionalisasi yuan menjadi sekadar “memajukan”.

APA YANG TIDAK BERUBAH?

Beijing telah membangun infrastruktur yang luas dan yuan kini menjadi mata uang transaksi lintas batas terbesar China, sekaligus yang kedua paling banyak digunakan di dunia dalam perdagangan.

Sistem Pembayaran Antarbank Lintas Batas (CIPS), alternatif China terhadap jaringan SWIFT untuk kliring transaksi yuan, memiliki 1.729 peserta di 189 negara dan memproses 175 triliun yuan pada 2024, meningkat 43 persen secara tahunan.

China saat ini memiliki perjanjian swap aktif dengan 32 negara dan kawasan, termasuk Bank Sentral Eropa, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

Song dari ING menyoroti langkah-langkah terbaru — seperti mengizinkan investor asing melakukan transaksi repo obligasi di pasar antarbank — sebagai kemajuan nyata.

Namun, data IMF menunjukkan porsi yuan dalam cadangan devisa global turun dari puncak 2,83 persen pada awal 2022 menjadi 1,93 persen pada kuartal ketiga 2025 — jauh di bawah dolar AS sekitar 58 persen dan euro sekitar 20 persen.

Yuan menyumbang sekitar 3 persen dari pembayaran melalui SWIFT, dibandingkan sekitar 48 persen untuk dolar AS.

Analis melihat kendala serupa, yakni kontrol modal yang membatasi aliran uang ke dan dari China.

Lin mengatakan, kontrol modal memberi Beijing ruang mengelola kurs dan suku bunga tanpa memicu arus keluar yang akan mengguncang stabilitas, berkaca dari pengalaman krisis 1997.

“Ada unsur kontrol yang kuat di mana China bisa tetap diuntungkan dengan adanya kontrol modal. Namun tantangannya adalah: siapa yang menginginkan mata uang global sebagai alat perdagangan, investasi, dan cadangan jika China masih memiliki kontrol modal seperti ini?”

Lin kemudian menggambarkan persoalan tersebut dari sudut pandang korporasi. Bendahara perusahaan yang menerima dolar dapat dengan cepat menginvestasikan dana itu di pasar yang luas dan likuid. “China tidak memiliki ragam peluang investasi yang seluas itu untuk kas dalam yuan,” ujar Lin.

“Jika mata uangnya tidak mudah diinvestasikan, maka akan kurang menarik untuk menerima yuan sebagai alat pembayaran.”

Song menggambarkan ketegangan serupa.

“Dalam beberapa tahun terakhir, (China) menikmati manfaat dari kemampuan mengelola mata uangnya secara ketat, tetapi internasionalisasi penuh berarti harus melepaskan sebagian kontrol tersebut.”

Ia menambahkan bahwa Beijing kerap memiliki “persepsi risiko yang tinggi, yang memengaruhi daya tariknya sebagai mata uang cadangan”.

Su memaparkan langkah-langkah yang masih diperlukan: “menyediakan likuiditas yuan lepas pantai yang memadai, melonggarkan kontrol modal, dan mempersempit surplus perdagangan dengan meningkatkan impor dari negara lain”.

Publikasi Qiushi pada 31 Januari memberi sinyal bahwa Beijing mungkin tengah bersiap untuk melonggarkan kebijakan, kata Lin.

“Faktanya, China secara bertahap telah meliberalisasi jalurnya terutama melalui Hong Kong,” tambahnya.

Dalam pidato pembukaan Forum Keuangan Asia ke-19 pada 26 Januari, Chief Executive Hong Kong John Lee menegaskan peran kota itu sebagai pusat yuan lepas pantai terbesar dunia dan mengumumkan langkah memperluas akses pasar dengan kota-kota di daratan China — yang menurut Lin menjadi cara Beijing menguji pembukaan bertahap akun modal.

“Saya kira ini sebuah sinyal, China menimbang sisi positif dan negatif, risiko versus imbal hasil. Mulai terlihat bahwa perhitungan itu mungkin berpihak pada China untuk mulai melonggarkan kontrol modalnya.”

GAMBARAN KE DEPAN

Dalam pidato 2024, Xi mengatakan ia ingin yuan menjadi mata uang yang banyak dipakai dunia untuk perdagangan dan investasi, disimpan sebagai cadangan oleh bank sentral, serta didukung oleh peran China yang lebih besar dalam menentukan aturan keuangan global.

Langkah berikutnya akan berlangsung secara bertahap, kata para ahli.

“Pemerintah China kemungkinan besar akan fokus memperluas perjanjian swap mata uang dengan mitra dagang dan meningkatkan penggunaan yuan dalam perdagangan, terutama dengan negara pengekspor komoditas,” kata Su.

“Memperluas pinjaman dalam denominasi yuan ke negara-negara Global South juga menjadi pendekatan yang mungkin dilakukan,” ujar Su, seraya menambahkan bahwa China juga memposisikan diri sebagai penyedia layanan keuangan alternatif bagi negara-negara yang dikenai sanksi AS seperti Iran.

“Mengurangi kerentanan terhadap tekanan finansial” juga tetap menjadi tantangan, kata Song dari ING.

“Jika suatu negara diputus dari SWIFT, apakah ia masih dapat beroperasi secara normal?”

“Menjaga stabilitas nilai tukar relatif juga mendukung internasionalisasi,” kata Song, seraya menambahkan bahwa gejolak tajam meningkatkan biaya lindung nilai, ketidakpastian, dan mengurangi daya tarik yuan sebagai mata uang cadangan.

Namun, pembukaan kebijakan ini terhambat risiko dana keluar besar-besaran dari China, ujar Lin dari The Asia Group.

“Ada banyak warga China yang ingin mengeluarkan uang mereka dari negara itu jika mereka bisa.”

Jika China menguras cadangan devisanya, negara itu akan kehilangan kemampuan mengimpor komoditas berdenominasi dolar, menarik investasi asing langsung (FDI), atau mempertahankan nilai tukarnya, kata Lin.

Itu akan menjadi “mimpi buruk bagi China”, ujarnya.

Bagi Lin, dorongan terhadap mata uang ini pada akhirnya lebih dari sekadar isu perdagangan atau keuangan.

“Ketika berbicara tentang pelonggaran mata uang, itu lebih dari sekadar cara agar dunia bertransaksi dengan China dalam yuan — ada unsur politik di dalamnya,” kata Lin.

Seiring semakin banyak negara mengadopsi yuan untuk investasi dan penghimpunan modal, Beijing jadi memiliki kemampuan mengarahkan arus modal ke prioritas strategisnya — menjadikan liberalisasi mata uang sebagai alat pengaruh geopolitik, katanya.

“Liberalisasi mata uang ini merupakan cara China memperkuat pengaruhnya di sektor dagang, keamanan, dan kini juga sistem keuangan.”

Namun ia mengingatkan, prosesnya akan panjang.

“Saya kira ini kemungkinan akan terjadi — dan China memberi sinyal ke arah itu — tetapi mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Bahkan sekarang pun, China masih sangat berhati-hati untuk membuka kontrol modal.”