Di balik rencana kunjungan Xi Jinping ke Korut dan artinya bagi kawasan

BEIJING: Apakah Presiden China Xi Jinping akan segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara? Spekulasi ini mengemuka dalam beberapa hari terakhir setelah muncul laporan media dan penampakan delegasi China di Pyongyang. Waktu kemunculan kabar tersebut pun menarik perhatian komunitas internasional.

Pertama, perjalanan itu berpotensi menjadi kunjungan luar negeri pertama Xi yang dikonfirmasi secara publik pada 2026. Karena itu, pilihan Korut sebagai tujuan pertama akan memiliki makna diplomatik tersendiri.

Kedua, kunjungan tersebut akan berlangsung tidak lama setelah Xi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan ini. Kedua pertemuan itu, dengan cara yang berbeda, kembali menempatkan Pyongyang dalam sorotan diplomatik internasional.

Ketiga, lawatan ini juga akan terjadi tidak lama setelah Kim Jong Un berkunjung ke China pada September tahun lalu untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Dalam kesempatan tersebut, Kim juga bertemu dengan Xi.

Xi terakhir kali mengunjungi Korut pada 2019. Dalam lawatan tersebut, ia bertemu dengan Kim Jong Un dan mendapat sambutan penuh kehormatan militer, yang menunjukkan besarnya arti politik kunjungan itu bagi Pyongyang.

Para analis menilai kunjungan Xi ke Pyongyang akan menjadi sinyal bahwa Beijing ingin menegaskan kembali pengaruhnya atas Korut dan kawasan Semenanjung Korea secara lebih luas.

Hao Nan, peneliti spesialis Semenanjung Korea di National Committee on American Foreign Policy (NCAFP) yang berbasis di New York, mengatakan kepada CNA bahwa kunjungan tersebut juga akan menunjukkan bahwa China tetap menjadi pihak yang tak tergantikan dalam pengelolaan keamanan Asia Timur Laut.

Menurutnya, Beijing ingin mengirim pesan kepada Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat bahwa Korut masih berada dalam lingkup strategis China, meski hubungan Pyongyang dan Moskow semakin erat.

Di saat yang sama, kata Hao, China akan berupaya meyakinkan Korut sekaligus memberi sinyal peringatan kepada Washington dan sekutunya, tanpa secara terbuka membentuk poros China–Korut–Rusia.

KUNJUNGAN SARAT MAKNA SIMBOLIS

Menurut laporan TIME yang terbit pada 20 Mei, mengutip sumber anonim, Xi diperkirakan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korut paling cepat pada pekan terakhir Mei. Hingga awal Juni, kunjungan tersebut belum terlaksana.

Namun laporan NK News menyebutkan bahwa pesawat kargo milik maskapai Air China terlihat menuju Pyongyang di tengah kabar kunjungan Xi ke Korut. Tidak diketahui apa tujuan penerbangan tersebut.

Salah satu sumber yang mengetahui persiapan kunjungan mengatakan, China dan Korut akan meningkatkan koordinasi untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai "militerisme baru Jepang", di tengah kekhawatiran Beijing terhadap arah kebijakan keamanan Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Secara terpisah, Kantor Berita Yonhap dari Korsel melaporkan, dengan mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, bahwa Xi kemungkinan mengunjungi Korut pada akhir Mei atau awal Juni.

Sumber itu juga menyebut tim pejabat keamanan dan protokol China baru-baru ini berada di Pyongyang, mengindikasikan adanya persiapan untuk kemungkinan kunjungan Xi.

Namun hingga kini, China masih enggan memberikan keterangan terkait kemungkinan kunjungan kenegaraan Xi ke Korut.

Saat ditanya mengenai rencana perjalanan Xi pada 25 Mei lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyampaikan, dirinya tidak memiliki informasi yang dapat disampaikan. Ia hanya menegaskan bahwa China dan Republik Demokratik Rakyat Korea (nama resmi Korut) merupakan "tetangga sosialis yang bersahabat", serta bahwa hubungan dan pertukaran kedua negara selama ini menguntungkan kedua pihak serta mendukung perdamaian dan stabilitas kawasan.

Laporan NK News pada 26 Mei yang menganalisis citra satelit menunjukkan belum ada persiapan di Lapangan Kim Il Sung hingga 24 Mei. Lokasi tersebut biasanya digunakan untuk upacara penyambutan resmi pemimpin asing yang berkunjung ke Korut.

Meski demikian, menurut Hao Nan, fondasi bagi kunjungan tersebut tampaknya sudah disiapkan. Ia merujuk pada kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Pyongyang pada April lalu. Namun Hao tetap berhati-hati soal waktunya dan menilai kunjungan Xi belum tentu terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Kim terakhir kali mengunjungi China pada September 2025. Saat itu, ia berangkat ke Beijing dengan kereta lapis baja khasnya untuk menghadiri peringatan Hari Kemenangan dan bergabung dengan Xi serta Presiden Rusia Vladimir Putin dalam parade militer di Lapangan Tiananmen.

Xi dalam beberapa tahun terakhir kerap menggunakan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai sarana mengirimkan sinyal diplomatik.

Pada 2023, Xi memilih Moskow sebagai tujuan lawatan luar negeri pertamanya setelah kembali terpilih sebagai presiden China.

Pada 2024, ia memulai perjalanan luar negerinya ke Eropa dengan mengunjungi Prancis, Serbia, dan Hungaria.

Pada 2025, Xi melakukan tur ke Asia Tenggara dengan singgah di Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Para ahli menilai, jika Korut menjadi tujuan luar negeri pertamanya tahun ini, maka akan memiliki makna politik yang kuat.

Pengamat Asia Timur sekaligus profesor di Soka University, Tokyo, Lim Tai Wei, mengatakan, kunjungan itu akan semakin penting mengingat Xi sedang tidak banyak melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Korut adalah satu-satunya sekutu resmi China," kata Lim. Menurutnya, kunjungan semacam itu memiliki "makna simbolis" dalam budaya politik Asia Timur Laut yang sarat pesan tersirat.

MENATA ULANG HUBUNGAN

Menurut para analis, tantangan bagi Beijing bukan sekadar memastikan Korut tetap dekat dengan China, melainkan seberapa jauh Pyongyang bergerak mendekat ke Rusia dan apakah hal itu akan mengurangi ruang China untuk memengaruhi keputusan Korut.

Hubungan Rusia dan Korut menguat tajam sejak Putin dan Kim menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif di Pyongyang pada Juni 2024. Dalam perjanjian itu, kedua negara berjanji saling memberikan bantuan militer dan dukungan lainnya jika salah satu pihak diserang.

Korut juga telah mengirim pasukan dan persenjataan untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Pada saat yang sama, kedua negara memperluas konektivitas transportasi dan kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan mereka.

Hao mengatakan, China tidak serta-merta memandang semakin eratnya hubungan Rusia-Korut sebagai masalah. Menurutnya, Beijing melihat nilai strategis dari terbentuknya penyeimbang longgar terhadap semakin eratnya koordinasi antara AS, Korsel, dan Jepang.

Namun, lanjut Hao, hal itu bukan berarti China menginginkan terbentuknya blok formal antara negara-negara tersebut.

"China tidak ingin memformalkan hubungan ini menjadi sebuah 'poros' yang kaku karena hal itu justru akan membantu Washington memperkuat aliansinya, mempercepat normalisasi militer Jepang, dan semakin mempersempit ruang negosiasi antara AS dan China," kata Hao.

Menurutnya, bagi China, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan.

"Korut harus tetap memiliki nilai strategis, tetapi tidak boleh menjadi pihak yang sulit dikendalikan atau terlalu bergantung pada Moskow."

Menurut George Howell dari Universitas Oxford, China tidak ingin memimpin ataupun dipandang memimpin poros Moskow-Beijing-Pyongyang karena berisiko merusak hubungan ekonominya dengan negara-negara Barat.

Namun, Beijing tetap bersedia bekerja sama dengan Rusia maupun Korut selama melihat adanya keuntungan strategis, tambahnya.

"Bagi China, stabilitas di Semenanjung Korea dan terjaganya status quo adalah prioritas utama," ujarnya.

Lim mengatakan, perhitungan strategis Beijing memiliki dua sisi.

Di satu sisi, China kemungkinan tidak ingin melihat Pyongyang terlibat lebih jauh dalam perang Rusia di Ukraina karena Beijing berupaya menjaga hubungan yang stabil dengan Uni Eropa, Korsel, dan AS.

Namun di sisi lain, China, Rusia, dan Korut kini semakin terhubung melalui berbagai pengaturan keamanan dan kemitraan strategis yang saling bertumpang tindih. Lim mencontohkan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), aliansi China-Korut, serta apa yang oleh sebagian pihak di Barat secara informal disebut sebagai poros "CRINK" yang melibatkan China, Rusia, Iran, dan Korut.

Menurut Lim, berbagai pengaturan tersebut berfungsi sebagai "benteng pertahanan terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman dari Barat".

FAKTOR WASHINGTON

Para ahli menilai upaya China menyeimbangkan hubungan Korut-Rusia juga penting bagi Washington. Pasalnya, Trump berulang kali menunjukkan minat untuk kembali menjalin hubungan dengan Kim.

Saat berkunjung ke Beijing awal bulan ini, Trump mengatakan hubungannya dengan Kim "sangat baik", menurut laporan NK News. Pernyataan itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan dimulainya kembali keterlibatan diplomatik antara AS dan Korut.

"Washington pada prinsipnya kemungkinan tidak akan menentang kunjungan Xi jika hal itu membantu menahan Korut dan menjaga stabilitas di Pasifik Barat," kata Hao.

"Namun, AS akan khawatir jika kunjungan Xi secara nyata memperkuat koordinasi antara China, Korut, dan Rusia, karena hal itu akan meningkatkan tekanan strategis terhadap AS serta memperbesar kewajiban aliansinya kepada Seoul dan Tokyo."

AS dan sekutunya selama ini mengandalkan sanksi untuk menekan Korut terkait program nuklir dan rudalnya. Pyongyang dikenai berbagai lapis sanksi Dewan Keamanan PBB serta pembatasan yang dipimpin AS.

Namun, efektivitas sanksi tersebut semakin dipertanyakan, terutama seiring meluasnya kerja sama militer antara Korut dan Rusia serta penolakan China dan Rusia terhadap upaya peningkatan tekanan terhadap Pyongyang.

Menurut Edward Howell, dosen hubungan internasional di Universitas Oxford sekaligus Korea Foundation Fellow di Chatham House, London, Beijing ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengaruh di Semenanjung Korea.

China juga ingin mengirim pesan kepada Barat bahwa hubungannya dengan Pyongyang tetap baik, meskipun kepentingan kedua negara tidak selalu sejalan dalam setiap isu, kata Howell.

Menurutnya, Beijing juga ingin menegaskan bahwa "sanksi dan tekanan terhadap Korut bukanlah strategi yang baik" dalam pandangan China.

Howell mengatakan, kemungkinan dimulainya kembali dialog antara AS dan Korut "tidak bisa dikesampingkan". Namun, belum jelas apakah Xi akan memainkan peran mediasi yang berarti antara Washington dan Pyongyang.

Ia menambahkan bahwa syarat Korut untuk kembali berdialog tetap sangat tinggi. Pyongyang telah berulang kali menegaskan bahwa setiap pembicaraan dengan Washington harus diawali dengan pengakuan terhadap statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir, sementara kebijakan resmi AS masih berpegang pada tujuan denuklirisasi Korut.

Meski begitu, Kim dinilai tidak akan banyak dirugikan jika kembali berdialog dengan Trump.

"Lagipula, dia bisa memperoleh keuntungan status politik di dalam dan luar negeri tanpa harus memberikan banyak konsesi, atau bahkan tidak sama sekali," kata Howell.

Ia menambahkan, jika Kim berhasil memperoleh semacam pengakuan diam-diam terhadap status nuklir Korut, maka Pyongyang dapat membingkai pertemuan Trump-Kim sebagai sebuah kemenangan diplomatik.

Menurut Hao, kunjungan Xi juga akan memperkuat posisi tawar Kim, terlepas dari ada atau tidaknya pembicaraan dengan Washington.

Menjadi tuan rumah bagi Xi akan meningkatkan prestise politik Kim di dalam negeri sekaligus membantu menampilkan Korut bukan sebagai negara yang terisolasi, melainkan negara yang diperebutkan pengaruhnya oleh kekuatan-kekuatan besar dunia.

Kunjungan itu juga akan mengirim pesan bahwa Pyongyang "bukan sekadar mitra junior Rusia, melainkan penghubung strategis antara Beijing dan Moskow".

Dari sisi ekonomi, Hao menilai penguatan kerja sama di wilayah perbatasan China-Rusia-Korut juga penting bagi Pyongyang, terutama di kawasan Delta Sungai Tumen.

"Modal, teknologi, dan akses pasar dari China tetap tidak tergantikan," ujarnya.

"Rusia memberi Korut oksigen strategis, tetapi China menawarkan skala ekonomi."

UPAYA MENYEIMBANGKAN YANG RUMIT

Menurut para analis, ujian berikutnya adalah apakah kunjungan Xi akan membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea atau justru menambah ketidakpastian baru.

"Hasil yang paling mungkin adalah stabilitas yang terkelola tanpa terobosan diplomatik," kata Hao.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Korsel Lee Jae Myung, Seoul kemungkinan akan lebih berperan sebagai pihak yang menahan eskalasi ketimbang sekadar mendorong konfrontasi antarkelompok negara.

"Pemerintahan Lee, sejauh yang terlihat dari pendekatannya saat ini, kemungkinan akan tetap membuka ruang bagi keterlibatan pragmatis dan pengelolaan krisis," tambahnya.

Sebaliknya, Jepang diperkirakan akan memandang kunjungan Xi ke Korut dari perspektif keamanan yang lebih tajam. Hal itu berkaitan dengan kekhawatiran Tokyo terhadap rudal dan ancaman nuklir Korut, serta kemungkinan semakin eratnya koordinasi antara China, Korut, dan Rusia.

Hao mengatakan, Tokyo kemungkinan akan memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperkuat alasan meningkatkan koordinasi dengan AS dan melanjutkan normalisasi militernya. Respons Korsel, menurutnya, akan lebih bernuansa.

Howell menambahkan bahwa kunjungan itu juga akan memperkuat kekhawatiran di Seoul, Tokyo, dan Washington mengenai kerja sama Korut dengan China dan Rusia, di saat AS dan sekutunya sudah menghadapi "semakin banyak ancaman yang saling terkait dari berbagai aktor lawan".

Jika kunjungan Xi benar-benar terlaksana, para analis menilai isi pernyataan resmi yang dirilis kemungkinan sama pentingnya dengan simbolisme kunjungan itu sendiri.

Menurut Hao, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju pada bahasa yang digunakan, tetapi juga pada apa yang "dihilangkan, diturunkan tingkat kepentingannya, atau sengaja dipertahankan" oleh Beijing.

Kata kunci yang paling penting adalah "denuklirisasi".

Jika Pyongyang menerima kunjungan Xi, kata Hao, hal itu mengindikasikan Beijing telah meyakinkan Kim bahwa isu denuklirisasi tidak akan menjadi agenda utama ataupun tuntutan yang disampaikan secara terbuka, meski China tetap mempertahankan bahasa standar mengenai penyelesaian politik.

Howell menambahkan bahwa pilihan kata juga penting karena istilah "denuklirisasi Korut" dan "denuklirisasi Semenanjung Korea" memiliki makna yang berbeda.

Istilah kedua kerap dikaitkan dengan tuntutan Pyongyang agar AS mengubah postur militernya di Korsel.

Menurut Hao, sinyal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah pernyataan resmi hanya menggunakan istilah umum seperti "komunikasi strategis", atau memakai frasa yang lebih kuat seperti "koordinasi strategis" dan "respons bersama terhadap perubahan kawasan".

Hao mengatakan bahwa penyebutan kerja sama di Sungai Tumen atau konektivitas Asia Timur Laut akan menunjukkan adanya kerja sama praktis tiga pihak tanpa secara eksplisit membentuk poros resmi.

Sebaliknya, kritik terhadap strategi penangkalan yang diperluas AS, sistem pertahanan rudal, pengerahan aset strategis, atau koordinasi militer trilateral akan mengirimkan pesan yang lebih keras mengenai pembentukan blok geopolitik.

Bagi Howell, tantangan jangka panjangnya adalah apakah AS dan sekutunya mampu melonggarkan hubungan erat tersebut.

"Menurut saya, Korut tidak akan pernah sepenuhnya meninggalkan senjata nuklirnya, yang oleh rezim disebut sebagai 'pedang pusaka'," katanya.

"Namun, jika Barat dapat menemukan cara untuk memutus keterkaitan antara Korut dan China, atau Korut dan Rusia, maka itulah tantangan besar yang harus dihadapi Seoul, Tokyo, dan Washington."