Xi Jinping: Konsekuensi mematahkan tradisi hingga menggagas norma baru

SINGAPURA: Acara yang dinanti-nantikan di penghujung pertemuan politik tahunan paling penting di China pada 11 Maret lalu tiba-tiba tiada. Acara itu adalah konferensi pers oleh Perdana Menteri China Li Qiang.

Padahal sejak 1993, PM selalu mengadakan konferensi pers di akhir sidang parlemen “Dua Sesi”. Konferensi pers ini menjadi kesempatan langka bagi media internasional untuk mengajukan pertanyaan kepada salah satu pemimpin tertinggi di China. 

Biasanya, perdana menteri menduduki posisi tertinggi nomor dua atau setidaknya nomor tiga di Komite Tetap Politburo Partai Komunis China (PKC).

Di samping itu, konferensi pers tersebut telah menjadi jendela bagi dunia luar yang ingin memahami prioritas dan karakteristik pribadi pejabat tinggi di China.

Namun demikian, tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun itu terhenti usai pemerintah China mengumumkan pada hari Senin bahwa sesi temu dengan awak media tidak akan lagi diadakan pada tahun ini hingga 2027.

Meski langkah ini tampak mengejutkan, Presiden Xi Jinping sebelumnya telah mematahkan preseden yang serupa sejak dia mulai memegang posisi tertinggi di China pada tahun 2012.

Seperti yang diketahui, Presiden Xi Jinping kini memegang kepemimpinan PKC, militer dan negara. Di tengah upayanya mengubah tatanan pemerintahan China, para analis menilai bahwa konsolidasi kekuasaan merupakan salah satu tujuan utamanya.

"Kini melihat Xi mengurusi segalanya sudah tidak lagi mengejutkan," kata Chong Ja Ian, ilmuwan politik di National University of Singapore (NUS), kepada CNA.

Menurut akademisi di China, situasi di mana semua kekuasaan berada di tangan Presiden Xi Jinping berpotensi menjadi pedang bermata dua bagi dirinya. Meski dengan konsolidasi kekuasaaan, Presiden Xi Jinping dapat bergerak dengan cepat dan memobilisasi sumber daya pemerintah untuk menangani masalah yang dia anggap penting, hal tersebut juga berpotensi melemahkan inisiatif program di tingkat pemerintahan lain dalam menyelesaikan berbagai masalah.

PRESEDEN PRESIDEN 

Pada sidang parlemen 'Dua Sesi' tahun lalu, Xi resmi menerima putusan untuk menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Peristiwa bersejarah ini menduduki peringkat paling atas dalam daftar keputusan-keputusan pemerintah yang membentuk aturan di China. Putusan ini memperkuat kedudukan Xi sebagai pemimpin paling berkuasa setelah Mao Zedong.

Sekitar 3,000 anggota parlemen dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) secara bulat memilihnya dalam pemilihan presiden. Kala itu, tidak ada calon lain yang bersaing dalam pemilihan tersebut.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian baru bagi Presiden Xi yang beberapa bulan sebelumnya juga sukses menjadi ketua PKC untuk ketiga kalinya.

Semua kesuksesan yang dicapainya di tahun 2023 merupakan hasil dari perubahan kebijakan yang menghapus batas masa jabatan presiden China yang sebelumnya hanya dua tahun sehingga Presiden Xi tetap dapat menjabat tanpa batas waktu.

Perubahan ini membatalkan kebijakan yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping 36 tahun yang lalu, tepatnya enam tahun setelah wafatnya Mao Zedong. Mulanya, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin agar proses pemilihan presiden tetap terstruktur dan mencegah terpusatnya kekuasaan di tangan satu individu.

Pada waktu yang bersamaan dengan pencabutan batasan masa jabatan pada tahun 2018, Presiden Xi mengemukakan konsep politiknya dalam konstitusi Republik Rakyat China.

Konsep ini dikenal sebagai "Pandangan Xi Jinping terhadap Sosialisme Berkarakter China untuk Era Baru" dan telah dimasukkan ke dalam piagam PKC setahun yang lalu.

Langkah ini efektif dalam menempatkan Presiden Xi sejajar dengan Deng Xiaoping dan Mao Zedong. Kedua tokoh ini juga telah mengukir namanya dalam terminologi resmi partai itu.

Pemimpin China sebelumnya juga memiliki konsep politik yang berhasil masuk ke dalam konstitusi partai. Di antaranya adalah Jiang Zemin dengan konsep "Tiga Representasi" dan Hu Jintao dengan "Pandangan Ilmiah tentang Pembangunan." Namun, mereka tidak seperti Presiden Xi karena nama-nama mereka tidak ikut dicantumkan bersama dengan konsep politik yang mereka kemukakan.

"Gagasan Xi Jinping yang kini masuk ke dalam undang-undang dasar negara tersebut mencerminkan aspirasi bersama seluruh Partai dan semua penduduk China dari berbagai kelompok etnis," kata Shen Chunyao yang saat itu menjabat sebagai anggota parlemen senior.

MEMATAHKAN PRESEDEN

Bahkan sebelum ini, Presiden Xi dianggap setara dengan dua mendiang pemimpin tertinggi China sebelumnya.

Xi dinyatakan sebagai pemimpin "utama" Partai Komunis China (PKC) setelah dokumen resmi hasil rapat penting partai yang diadakan pada tahun 2016. Dengan ini, kedudukan dan pengaruh politiknya semakin kukuh. Sebelumnya, gelar ini disematkan kepada Mao dan Deng, serta Jiang, para mantan pemimpin China yang telah meninggal dunia.

Enam tahun kemudian, posisi Presiden Xi semakin menonjol ketika menghadiri acara Kongres Partai ke-20. Kala itu, Xi ditunjuk untuk mengisi 'posisi penting’ dalam Komite Sentral partai tersebut.

Acara yang diadakan setiap empat tahun sekali ini menjadi saksi bagaimana tradisi dipatahkan oleh Presiden Xi. Salah satunya ketika dia menghentikan tradisi batasan usia de facto yang telah lama berlaku bagi pejabat tinggi. Aturan ini dikenal dengan istilah ‘qi shang ba xia’ (atau yang secara harfiah diterjemahkan menjadi ‘tujuh naik delapan turun’).

Aturan tidak tertulis ini berbunyi bahwa anggota yang berusia 67 tahun atau lebih muda pada saat kongres partai berlangsung, berhak untuk mempertahankan jabatannya atau menduduki posisi baru. Sementara mereka yang telah mencapai usia 68 tahun, diharuskan untuk pensiun.

Alhasil, tradisi lama ini putus ketika beberapa dari mereka yang berhasil melewati ambang batas parlemen saat itu dipertahankan. Di antaranya adalah jenderal militer tertinggi Zhang Youxia (saat itu berusia 72 tahun) dan Menteri Luar Negeri Wang Yi (saat itu berusia 69 tahun).

Xi sendiri yang membuka jalannya di saat usianya menginjak 69 tahun, ketika dia diangkat kembali menjadi ketua partai untuk ketiga kalinya pada perhelatan 2022.

Namun demikian, susunan anggota politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi kedua di partai, menimbulkan sebuah keganjilan. Jumlah kursi berkurang satu menjadi 24. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, tidak ada wanita dalam grup ini setelah Wakil Perdana Menteri Sun Chunlan mengundurkan diri.

Penunjukan tujuh tokoh terkemuka ke dalam Komite Tetap Politbiro telah memicu perdebatan di kalangan analis dan komentator. Mereka berpendapat bahwa pejabat-pejabat yang terpilih ini adalah sekutu Presiden Xi, dengan latar belakang serupa dan pernah memiliki koneksi dengannya di masa lalu.

Di antaranya adalah tiga pejabat - Perdana Menteri Li Qiang, kepala staf Cai Qi, dan kepala pengawas pemberantasan korupsi Li Xi - yang merupakan bagian dari "Tentara Zhijiang Baru." Mereka pernah bekerja di bawah kepemimpinan Xi Jinping di Provinsi Zhejiang di tengah masa kejayaan politiknya.

Selain itu, kelompok-kelompok kecil terkemuka (LSG), atau "ling dao xiao zu" juga kembali dibentuk di bawah kepresidenan Xi. Kelompok bentukan PKC ini bergerak secara mandiri tanpa bantuan anggota partai politik dan pejabat negara dan mampu menentukan arah kebijakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam artikel yang terbit pada tahun 2020 oleh Jamestown Foundation, sebuah lembaga wadah pemikir (think-tank) asal Amerika Serikat.

Berdasarkan analisis lembaga riset Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2017, diperkirakan ada lebih dari 80 kelompok yang beroperasi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 30 kelompok dibentuk di bawah pengawasan Xi.

Melansir sebuah artikel Jamestown Foundation, kelompok-kelompok ini telah mengalami peningkatan sentralisasi di bawah kepemimpinan Xi, yang mana dia dikatakan secara pribadi memimpin setidaknya separuh dari komite-komite utama yang aktif saat ini.

KUASA MILIK SEORANG

Menurut para analis, mematahkan tradisi lama merupakan bagian dari upaya Xi Jinping untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah Partai Komunis Cina (PKC), dengan dirinya sebagai pemimpin utama.

"Tampaknya Xi melakukan apa yang dianggapnya perlu untuk terus memusatkan seluruh wewenang kekuasaan dan menjaga warisannya untuk menjadikan China hebat baik di dalam maupun luar negeri," kata Lye Liang Fook, peneliti senior di ISEAS Yusof-Ishak Institute, Singapura, kepada CNA. 

Undang-undang tersebut telah mengalami amandemen untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, revisi terbaru pada undang-undang kerahasiaan negara China menyelipi klausul yang mewajibkan adanya kepatuhan terhadap kepemimpinan partai dalam rangka perlindungan rahasia negara.
 
Klausul yang serupa, yang mengharuskan adanya kepatuhan terhadap kepemimpinan PKC serta pemeliharaan wewenang Komite Sentral Partai, telah dimasukkan ke dalam draf amandemen untuk undang-undang lain, yaitu Undang-Undang (UU) Organik Dewan Negara.

Menurut laporan Global Times, ini akan menjadi amandemen yang pertama sejak UU tersebut diimplementasikan pada tahun 1982, bertepatan dengan perumusan Konstitusi Republik Rakyat China yang berlaku hingga saat ini.

Dr Chong, profesor di Departemen Ilmu Politik NUS, mengatakan kepada CNA bahwa langkah-langkah sentralisasi ini telah menjadi preseden. 

"Artinya, Xi memantau setiap perkembangan penting serta setiap keputusan yang diambil, baik itu memberikan hasil positif maupun negatif."

MASALAH SELESAI TUNTAS

Banyak analis sepakat bahwa partai berkuasa dan presiden yang berpengaruh dapat memberikan manfaat yang besar bagi China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang dihuni 1,4 miliar penduduk.

Kondisi ini memberi Xi keleluasaan untuk segera menangani isu-isu yang diprioritaskannya, kata Lye dari ISEAS Yusof-Ishak Institute.

Lye, seorang ahli dalam politik China, kemudian mengambil contoh kasus yang terjadi pada industri properti yang tengah mengalami kesulitan. Dia menyoroti bagaimana China bertindak dengan cepat untuk mengurangi tekanan yang dihadapinya.

Menurut laporan yang dilansir China Daily pada Januari lalu, industri ini menguasai hampir seperempat perekonomian negara tersebut. Namun demikian, industri tersebut sedang mengalami krisis utang, penurunan harga, dan kelebihan pasokan rumah yang semakin meningkat.

Sejak tahun lalu, Beijing telah meluncurkan serangkaian tindakan untuk menahan penurunan tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan kewenangan kepada bank untuk menyalurkan pinjaman kepada proyek-proyek properti yang termasuk dalam daftar prioritas.

Di samping itu, upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif telah didorong oleh Xi sejak memulai masa kekuasaannya lebih dari satu dekade yang lalu. Inisiatif ini terus berlanjut dan mendapatkan perhatian karena cakupannya yang luas serta dampak signifikannya

Saat upaya pemberantasan korupsi ini mulai dijalankan, ada satu tokoh terkenal yang tertangkap bernama Zhou Yongkang. Sebelum ditangkap pada 2012, Zhou sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Tetap Politbiro (PSC) dan kepala keamanan nasional. 

Kasus Zhou mematahkan tradisi yang selama ini melindungi pensiunan yang merupakan anggota PSC dari penyelidikan korupsi. Hal ini menantang konvensi yang tidak tertulis — atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan "xing bu shang chang wei" — yang membiarkan orang-orang tersebut menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang.

Baru-baru ini, Global Times melaporkan bahwa hingga April 2022, sekitar 4,7 juta orang telah dihukum oleh pengawas pemberantasan korupsi.

Fakta bahwa inisiatif pemberantasan korupsi masih berlanjut hingga sekarang menjadi bukti bahwa Xi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap partai dan negara, kata para analis.

Dr Lim Tai Wei, seorang peneliti di East Asian Institute NUS, menyampaikan kepada CNA bahwa dari perspektif elit partai, status quo politik juga memberikan stabilitas yang lebih besar. 

“(Bagi mereka), ada kepastian dalam struktur komando yang mampu membatasi gerak antar faksi untuk melobi atau bersaing,” tambah Lim.

PEDANG BERMATA DUA?

Menurut para pengamat, melimpahkan semua wewenang kekuasaan di bawah satu partai politik dan Xi bisa menjadi pedang bermata dua.

"Dapat dikatakan, dinamika politik Republik Rakyat China masih relatif mudah dipahami. Pusat perhatiannya adalah Xi," kata Dr Chong dari NUS.

"Namun, itu juga berarti proses pengambilan keputusan lebih buram dan tunduk pada keinginan satu orang saja.”

Demikian pula, Lye dari ISEAS-Yusof Ishak Institute menyampaikan kepada CNA bahwa tindakan ini semakin mempersulit pihak asing untuk mengakses atau memahami dinamika politik dan kebijakan negara China.

“Isu-isu yang sebelumnya dapat dipahami atau diselesaikan dengan pendekatan teknokratis atau pemecahan masalah, kini telah menjadi prioritas utama yang melibatkan pemeliharaan supremasi Partai tersebut dalam berbagai aspek serta peningkatan keamanan nasional,” imbuhnya.

Lye menyebutkan, ketika batasan antara partai politik dan pemerintah tidak lagi terlihat jelas, kondisi ini berpotensi berdampak buruk terhadap upaya penyelesaian isu-isu nasional.

"Dengan keberadaan partai-partai yang merambah ke dalam lingkup kerja pemerintah, hal ini berpotensi mempersulit teknokrat, yang notabene merupakan para ahli di bidangnya, dalam mengambil keputusan dan tindakan yang efektif.”

Ketika tidak ada lagi jarak antara partai politik dan pemerintah, Lye menyatakan bahwa kondisi ini berpotensi mengembalikan wewenang kepada PKC untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang ada, yang "sebaiknya ditangani oleh para ahli di bidangnya."

"Kemungkinan terbaiknya, pemulihan seperti itu bisa menghasilkan ganti rugi yang cepat dan sementara.

"(Namun) ada juga kemungkinan bahwa semakin mereka menunda menangani masalah, semakin dalam dan luas konsekuensi yang akan mereka terima di kemudian harinya.”

Bagaimanapun, para ahli memprediksi bahwa akan semakin banyak tradisi yang runtuh karena Presiden Xi terus berupaya mengkonsolidasi semua kuasa dan pengaruh di bawah kepemimpinannya.

"Awalnya (China) menerapkan sistem kepemimpinan ala Mao, kemudian sistem kepemimpinan kolektif yang dipimpin oleh satu pemimpin paripurna. Kini, menerapkan sistem di mana satu pemimpin kuat memegang sentralisasi kekuasaan," ujar Lim dari NUS kepada CNA.

Pada akhirnya, langkah Xi untuk mensentralisasikan kekuasaan tidak akan lagi dianggap "tidak biasa", kata Dr Chong.

"Mensentralisasi kekuasaan di tangan Xi tidak lagi dianggap melanggar aturan.”