Xi Jinping peringatkan bahaya "ketidakadilan sejarah baru" dalam AI. Apa maksudnya — dan bisakah itu dicegah?

SHANGHAI: Peringatan Presiden China Xi Jinping agar dunia tidak menciptakan "ketidakadilan sejarah baru" dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) merupakan pesan bahwa revolusi teknologi berikutnya tidak boleh mengulangi pola ketimpangan yang terjadi pada masa lalu, kata para analis.

Menurut mereka, ketidakadilan tersebut akan terjadi apabila negara-negara berkembang kembali hanya menjadi pemasok data, sumber daya alam, dan tenaga kerja, sementara negara lain menikmati kekayaan, pengaruh, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan AI. Kesenjangan seperti itu, menurut para analis, mulai terbentuk.

Xi menyampaikan peringatan tersebut pada 17 Juli dalam pidato utamanya di World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai. Itu merupakan pidato utama pertamanya di ajang tersebut, sekaligus menjadi kesempatan baginya memaparkan visi China sebagai salah satu pengelola tata kelola AI global.

Para analis mengatakan, pesan Xi di WAIC memiliki dua tujuan sekaligus: menampilkan China sebagai pendukung tatanan AI yang inklusif, sekaligus mengirim sinyal bahwa Beijing tidak berniat tertinggal lagi dalam transisi teknologi besar berikutnya.

"(Pesannya Adalah) Saya tidak ingin hanya menjadi pengikut, saya ingin menjadi pemimpin," kata George Chen, Partner dan Chair of Digital Practice di perusahaan konsultan kebijakan The Asia Group, mengomentari pidato Xi.

Menurut Chen, Xi menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang "sangat diplomatis".

Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa China masih menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan visi tersebut, mulai dari keraguan mengenai keberlanjutan pendekatan open-source yang diusungnya hingga memastikan langkah tersebut tidak justru menciptakan bentuk-bentuk ketergantungan baru.

KETIDAKADILAN APA YANG DIMAKSUD XI?

WAIC edisi kesembilan berlangsung selama empat hari dan diikuti 1.117 perusahaan peserta pameran, lebih dari 4.400 produk yang dipamerkan, serta dikunjungi lebih dari 400.000 orang. Menurut panitia dan media pemerintah China, acara itu juga dihadiri delegasi dari 102 negara dan organisasi internasional.

Meski demikian, perhatian terbesar tertuju pada upacara pembukaan ketika Xi menyampaikan pidatonya, termasuk peringatannya mengenai potensi munculnya kesenjangan global baru dalam bidang AI.

"Kita harus memperluas kerja sama internasional dan membantu negara-negara Global South membangun kapasitas untuk menjembatani kesenjangan AI dan digital, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mencegah terciptanya ketidakadilan sejarah baru dalam AI," tutur Xi.

Xi tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "ketidakadilan sejarah". Namun, menurut para analis, konteks pidatonya memberikan penjelasan yang cukup jelas.

"Dalam hampir setiap kesempatan Xi berbicara kepada negara-negara Global South, yang ia maksud adalah kesenjangan digital," kata Kendra Schaefer, partner di firma konsultan kebijakan Trivium China yang berbasis di Beijing, kepada CNA.

Menurut Schaefer, Xi secara konsisten memosisikan China sebagai pembela kepentingan negara-negara di belahan selatan Bumi dalam isu kesenjangan digital, sekaligus sebagai negara yang akan memastikan negara-negara tetangganya ikut menikmati hasil pembangunan Beijing.

Para pejabat China selama ini juga telah memberikan definisi yang lebih luas mengenai "ketidakadilan sejarah" yang dialami negara-negara di selatan.

Pada Agustus 2024, misalnya, Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut, berabad-abad penjajahan oleh negara-negara Barat, perdagangan budak, diskriminasi rasial, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai akar ketidakadilan sejarah yang dialami Afrika, yang merupakan bagian penting dari Global South.

Dalam konteks teknologi, para analis menelusuri istilah tersebut hingga revolusi-revolusi industri sebelumnya, ketika negara-negara pemilik teknologi memperoleh keuntungan besar sementara negara-negara yang datang belakangan menjadi semakin bergantung.

Contohnya mulai dari pembangunan jalur kereta api pada era kolonial yang bertujuan mengangkut hasil tambang ke pelabuhan, hingga rezim hak paten pada abad ke-20 yang membatasi akses negara berkembang terhadap obat-obatan dan teknologi tertentu dengan harga terjangkau.

"Revolusi-revolusi teknologi sebelumnya memang menciptakan kemakmuran, tetapi tidak dinikmati secara merata," kata Rachel Adams, CEO Global Center on AI Governance, lembaga riset yang berbasis di Afrika.

Menurutnya, infrastruktur pada masa kolonial sebagian besar dibangun untuk mengekstraksi sumber daya, bukan mengembangkan perekonomian lokal. Di era digital, platform-platform teknologi kemudian mampu mengambil nilai ekonomi yang sangat besar dari pasar-pasar di “Global South” tanpa membangun industri lokal yang setara.

Akibatnya, kata Adams, banyak negara hingga kini tetap menjadi konsumen teknologi, bukan produsennya.

Bagi George Chen dari The Asia Group, peringatan Xi mengenai perlunya mencegah "ketidakadilan sejarah baru" dalam AI mencerminkan tekad Beijing agar pengalaman pada era internet tidak terulang.

"Sejak awal, internet merupakan sesuatu yang sangat didominasi Amerika Serikat," kata Chen, merujuk pada asal-usul internet yang berawal dari riset yang didanai militer AS.

"China pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk ikut menyusun aturan maupun standar sejak awal ... terutama karena saat itu China masih merupakan negara berkembang yang miskin."

Ingatan tersebut memiliki arti penting dalam narasi politik China, yang mengaitkan melemahnya posisi negara itu pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20—periode yang secara resmi dikenal sebagai "abad penghinaan" (century of humiliation)—dengan ketertinggalannya dalam revolusi industri dan kemajuan teknologi.

"China tertinggal dalam tiga revolusi industri sebelumnya, dan China tahu  konsekuensinya," kata Chen, merujuk pada era tenaga uap, listrik, dan teknologi digital.

"Apa yang ingin disampaikan Xi adalah: tidak, saya tidak akan membiarkan sejarah terulang. Sebab jika AI berkembang mengikuti jalur yang sama seperti internet dan perdagangan elektronik, kita bisa memperkirakan negara-negara kaya akan semakin kaya, sementara dunia menjadi semakin tidak setara," tambahnya.

APAKAH KESENJANGAN AI SUDAH MULAI TERBENTUK?

Berbagai data menunjukkan tanda-tanda ke arah tersebut mulai terlihat.

Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD) pada 2025 mencatat, sebanyak 118 negara, yang sebagian besar berada di Selatan, belum terlibat dalam pembahasan utama tata kelola AI global.

Laporan yang sama juga menemukan bahwa hanya 100 perusahaan, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan China, menyumbang sekitar 40 persen dari total belanja riset dan pengembangan korporasi di dunia. Sementara itu, kurang dari sepertiga negara berkembang telah memiliki strategi nasional AI.

Bahkan, sebelum AI berkembang pesat, fondasi digital dunia tidak merata.

Menurut International Telecommunication Union (ITU), badan PBB yang bergerak di bidang telekomunikasi, sekitar 94 persen penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi telah terhubung ke internet pada 2025. Sebaliknya, di negara-negara berpendapatan rendah angkanya hanya sekitar 23 persen.

Rachel Adams dari Global Center on AI Governance mengatakan bahwa risikonya bukan sekadar negara-negara tertentu tertinggal dalam pemanfaatan AI, melainkan terjebak dalam sistem AI dengan posisi yang tidak setara.

Mereka, ujar Adams, hanya menjadi pemasok data, mineral, dan tenaga kerja, tetapi hampir tidak memiliki pengaruh terhadap teknologi yang akhirnya mereka gunakan.

"Sebuah negara bisa saja memiliki akses terhadap AI, tetapi tetap berada pada posisi dengan nilai ekonomi paling rendah dalam rantai ekonomi AI global," ujarnya.

Sementara itu, Brian Wong, pendiri Hong Kong Global AI Governance Hub di University of Hong Kong (HKU), menyoroti pola yang ia sebut sebagai "digital extractivism" atau ekstraktivisme digital.

Dalam pola tersebut, keuntungan ekonomi dari AI mengalir kepada segelintir perusahaan di Amerika Serikat dan China, sedangkan biaya sosial maupun lingkungan justru ditanggung oleh negara-negara yang paling tidak siap menghadapinya.

Sebagai contoh, Wong menyinggung pekerjaan pelabelan data (data labeling) bergaji rendah di Kenya dan Nigeria yang membantu penyempurnaan model bahasa besar (large language models/LLM). Ia juga menyoroti kebutuhan air dan energi yang sangat besar untuk mengoperasikan pusat data (data center), yang dampak lingkungannya sering kali lebih banyak dirasakan masyarakat setempat.

Namun, menurut para analis, ketimpangan tidak otomatis berarti ketidakadilan. Perbedaannya terletak pada apakah posisi yang tidak menguntungkan tersebut menjadi permanen.

Adams menjelaskan bahwa ketimpangan berubah menjadi ketidakadilan ketika suatu negara tidak lagi memiliki kesempatan untuk ikut membentuk aturan, memperoleh nilai ekonomi, maupun menentukan pilihan secara bermakna atas teknologi yang memengaruhi masyarakatnya.

Wong menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, batas tersebut terlampaui ketika teknologi menciptakan "pemenang yang terus-menerus menang dan pihak yang terus-menerus kalah."

Sementara itu, Chen dari The Asia Group menilai ketidakadilan muncul ketika satu negara memonopoli suatu teknologi dan menolak membaginya kepada negara lain.

"Bayangkan jika listrik hingga sekarang masih dikendalikan hanya oleh satu negara," ujarnya.

"Banyak orang mengatakan AI adalah listrik yang baru—sebuah utilitas," kata Chen. "AI bukan sekadar teknologi, melainkan akan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari."

MENJEMBATANI KETIMPANGAN

China telah meluncurkan serangkaian inisiatif untuk mewujudkan visinya mengenai tatanan AI global yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam membentuk masa depan teknologi tersebut.

Dalam pidatonya di WAIC pada 17 Juli, Xi Jinping menjanjikan 5.000 kesempatan pelatihan AI bagi negara-negara berkembang selama lima tahun ke depan. Ia juga mengumumkan pembentukan pusat-pusat kerja sama AI bersama sejumlah organisasi regional, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Afrika.

Xi juga mengatakan, sistem peringatan cuaca berbasis AI milik China, Mazu, akan diterapkan di 30 negara.

Pada hari yang sama, badan perencanaan negara China merilis rencana aksi kerja sama AI delapan poin, yang mencakup arus data lintas negara, akses komputasi bagi negara berkembang, kolaborasi open-source, serta keamanan AI.

George Chen mengatakan, negara-negara berkembang kemungkinan akan menyambut baik berbagai komitmen tersebut. Namun, menurutnya, langkah itu juga merupakan bagian dari strategi Beijing yang lebih luas.

"Tentu saja China juga memiliki agendanya sendiri," ujarnya.

"Alasan China ingin menyediakan sumber daya pelatihan juga karena negara-negara berkembang nantinya akan menggunakan model AI buatan mereka."

Sehari sebelum pidato Xi, China meluncurkan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai yang beranggotakan 29 negara.

Kantor berita pemerintah Xinhua menggambarkan WAICO sebagai organisasi antarpemerintah independen yang bertujuan mendorong kerja sama internasional serta tata kelola AI global berdasarkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara-negara anggotanya berasal dari Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kazakhstan, Kenya, Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia.

Brian Wong dari University of Hong Kong menuturkan, daftar anggota tersebut mewakili sebagian besar negara Global South yang tidak lagi puas hanya menjadi pengguna standar teknologi yang ditentukan di San Francisco maupun Brussel.

Menurutnya, absennya negara-negara Barat juga mencerminkan "polarisasi yang semakin jelas" dalam lanskap AI global.

Para analis menilai daya tarik WAICO bagi negara-negara anggotanya lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi daripada ideologi.

Wong memperkirakan, produk AI dan infrastruktur buatan China setidaknya empat hingga lima kali lebih murah dibandingkan produk sejenis dari Amerika Serikat.

Hal itu, katanya, membuat diversifikasi pemasok menjadi kemewahan yang sulit dijangkau banyak negara berkembang.

"Memilih hanya solusi dari Barat berarti membiarkan masyarakat sendiri mengalami keterlambatan AI (AI lag) yang pada akhirnya akan mengeras menjadi ketidakadilan sejarah yang permanen," kata Wong.

Ia menambahkan, peluncuran WAICO memperluas persaingan Amerika Serikat dan China dari sekadar perlombaan teknologi menjadi perlombaan memperebutkan mitra internasional.

MEWUJUDKAN JANJI MENJADI KEMAJUAN NYATA

Meski demikian, para analis berpendapat, keberhasilan strategi AI China akan bergantung pada kemampuannya mengubah berbagai komitmen tersebut menjadi manfaat nyata bagi negara-negara lain, tanpa menciptakan bentuk ketergantungan baru.

Wong mengatakan, nilai berbagai inisiatif Beijing akan ditentukan oleh sejauh mana negara-negara penerima manfaat benar-benar memiliki suara dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh, jika pusat-pusat kerja sama AI hanya menjadi saluran ekspor model AI China yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, maka inisiatif tersebut berisiko mengulang "pola hubungan antara pemasok dan pengguna seperti pada era-era sebelumnya".

Menurutnya, WAICO sendiri juga berisiko gagal memenuhi ambisi yang dikampanyekannya apabila struktur organisasi—mulai dari sekretariat, mekanisme pendanaan, hingga keanggotaan—tidak memberikan negara-negara nonblok "peran yang benar-benar menentukan".

Rachel Adams dari Global Center on AI Governance menyampaikan pandangan serupa.

Ia mempertanyakan apakah berbagai janji China benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang selama ini disampaikan pemerintah-pemerintah Afrika.

Menurut Adams, pengumuman China memang sejalan dengan berbagai prioritas dalam strategi AI Uni Afrika—dokumen yang turut ia susun—terutama terkait pembangunan kapasitas dan infrastruktur.

Namun, pemerintah negara-negara Afrika secara konsisten menginginkan hal yang lebih luas.

"Mereka menginginkan investasi bagi inovasi lokal, penguatan institusi, pembiayaan, serta keterlibatan yang lebih besar dalam tata kelola AI global," katanya.

Menurut Adams, komitmen Beijing merupakan "kontribusi yang berguna", tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri.

Pertanyaan berikutnya menyangkut pendekatan open-source, yang menjadi salah satu pilar utama strategi AI China.

Mengunduh model AI open-source memang tidak memerlukan biaya. Namun, menerapkannya dalam praktik merupakan persoalan yang berbeda.

Brian Wong dari University of Hong Kong menyampaikan, banyak negara masih kekurangan daya komputasi, tenaga ahli, dan infrastruktur data yang dibutuhkan untuk menjalankan model-model tersebut. Akibatnya, keterbukaan itu berpotensi hanya menjadi konsep di atas kertas.

Beberapa hari sebelum pidato Xi pada 17 Juli, Reuters melaporkan bahwa para pejabat China sempat membahas kemungkinan membatasi akses luar negeri terhadap model-model AI paling canggih buatan China, mengutip sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Wong menilai, langkah seperti itu kecil kemungkinannya benar-benar diterapkan. Namun, menurutnya, kabar tersebut tetap menimbulkan keraguan mengenai konsistensi komitmen China terhadap pendekatan open-source.

Ia mengatakan bahwa tatanan AI global yang benar-benar adil membutuhkan jaminan bahwa keterbukaan tersebut bersifat permanen.

"Jangan sampai negara-negara Global South membangun masa depan digital mereka di atas fondasi yang terus berubah," kata Wong.