Mengapa India khawatir dengan 'username' WhatsApp?

BENGALURU: Fitur "username" baru WhatsApp dirancang untuk memberi pengguna privasi lebih baik. Namun di India, regulator khawatir fitur itu juga dapat membuat penipuan lebih sulit dideteksi.

Beberapa hari setelah peluncuran bertahap dimulai, India meminta Meta, induk WhatsApp, menghentikan peluncuran fitur itu di negaranya dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah penipuan serta penyamaran identitas.

Menurut laporan media lokal, Meta diberi waktu hingga 9 Juli untuk memberikan tanggapan.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna WhatsApp memesan username yang nantinya dapat digunakan untuk terhubung dengan pengguna lain tanpa harus membagikan nomor telepon. Pemesanan username mulai diluncurkan secara bertahap di seluruh dunia menjelang peluncuran fitur tersebut secara lebih luas pada akhir tahun ini.

Meta mengatakan kepada CNA bahwa mereka telah menyiapkan berbagai perlindungan untuk mencegah penipuan dan penyamaran identitas. Langkah itu, antara lain, mencadangkan username bagi tokoh publik, lembaga pemerintah, dan akun Meta terverifikasi, membatasi kontak baru, memblokir upaya menebak username, serta menggunakan sistem otomatis untuk mendeteksi akun yang menyalahgunakan atau menyamarkan identitas.

Langkah India menjadikannya negara pertama yang secara resmi menentang fitur tersebut, dengan alasan dapat disalahgunakan untuk modus penipuan.

Menurut laporan Reuters, pemerintah India juga meminta penjelasan serupa dari Telegram dan Signal terkait sistem username yang mereka gunakan.

Tanveer Hasan, direktur eksekutif Centre for Internet and Society (CIS), lembaga kajian kebijakan digital di India, mengatakan kepada CNA bahwa kekhawatiran pemerintah India beralasan mengingat luasnya jangkauan WhatsApp.

World Population Review memperkirakan, India memiliki sekitar 853,8 juta pengguna WhatsApp pada 2026, menjadikannya pasar terbesar WhatsApp di dunia.

"Negara berhak meminta WhatsApp maupun perusahaan lain mengutamakan keselamatan dan martabat warganya dibanding kemudahan berbisnis," kata Hasan.

Para pakar mengatakan kepada CNA bahwa langkah India akan menjadi perhatian perusahaan teknologi, kelompok pegiat hak digital, dan pembuat kebijakan di berbagai negara di kawasan. Menurut mereka, kekhawatiran yang disampaikan India terkait fitur tersebut kemungkinan juga akan dirasakan negara lain.

KEKHAWATIRAN INDIA

Langkah India itu diambil di tengah lonjakan tajam penipuan siber, yang sebagian besar dipicu oleh modus penyamaran identitas.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri India, warga negara itu kehilangan 224,95 miliar rupee (sekitar Rp42,17 triliun) akibat penipuan siber pada 2025. Jumlah laporan juga naik sekitar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 2,4 juta.

Lebih dari tiga perempat kerugian akibat penipuan siber berasal dari penipuan investasi. Sementara itu, penipu yang menyamar sebagai aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah dalam modus yang dikenal sebagai _digital arrest_ menjadi penyebab kerugian terbesar kedua, dengan korban dipaksa mentransfer uang.

"Hal ini bisa menambah hambatan bagi proses penegakan hukum," kata Andrei Skorobogatov, direktur komunikasi Global Anti-Scam Alliance (GASA), kepada CNA.

Meski aparat dapat memperoleh nomor telepon yang terhubung dengan sebuah username melalui permintaan resmi, penyidik tetap harus lebih dulu meminta WhatsApp mengidentifikasi akun tersebut. Menurut Skorobogatov, hal itu menambah satu tahapan lagi dalam proses yang tengah diburu waktu.

Berbeda dengan nomor telepon, username dapat dibuat menyerupai nama lembaga tepercaya atau tokoh publik sehingga pesan penipuan berpotensi terlihat lebih meyakinkan pada pandangan pertama, kata Vikas Kundu, peneliti intelijen ancaman di CloudSEK, platform pemantauan risiko digital.

"Saat ini, nomor telepon yang mencurigakan sering kali menjadi tanda peringatan pertama bagi korban," kata Kundu kepada CNA.

"Dengan menyembunyikan nomor itu pada interaksi pertama, pengguna kehilangan salah satu cara termudah untuk memverifikasi siapa yang menghubungi mereka."

Kundu mengatakan, username tidak menciptakan teknik penipuan baru, tetapi dapat membuat modus yang sudah ada menjadi lebih meyakinkan.

Ia juga menyoroti praktik yang oleh peneliti keamanan siber disebut "namespace squatting", yakni ketika pelaku lebih dulu mendaftarkan username yang menyerupai nama bank, lembaga pemerintah, atau tokoh terkenal sebelum pihak yang berhak mengklaimnya.

"Nomor telepon tidak bisa menyamar sebagai bank. Username bisa," kata Kundu.

Kekhawatiran soal ini sudah muncul sejak tahap awal pemesanan username WhatsApp.

Manish Sisodia, petinggi Partai Aam Aadmi (AAP) yang menjadi oposisi di India sekaligus mantan wakil kepala menteri Delhi, mengatakan, sejumlah kombinasi username yang menggunakan namanya dan "AAP" sudah lebih dulu dipesan.

Dalam unggahan di X, ia mendesak Meta menghadirkan mekanisme verifikasi dan pengaduan untuk mencegah penyalahgunaan identitas publik serta melindungi pengguna dari penyamaran identitas.

Laporan TechCrunch juga menemukan bahwa username seperti "rbi_verify", yang menyerupai nama lembaga publik seperti bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI), masih dapat dipesan.

Bahkan, username yang menyerupai nama politisi, aktor, dan pengusaha ternama di India pun masih dapat dipesan, menurut laporan tersebut.

Pengecekan awal yang dilakukan CNA juga menemukan bahwa username seperti "IndianCrimeOffice", "IndianOfficerCyberCriminal", dan "RBI_Inspector" masih tersedia untuk dipesan.

Meski bukan nama resmi lembaga penegak hukum atau otoritas regulator di India, username tersebut berpotensi digunakan untuk mengelabui pengguna yang tidak curiga.

"Jadi, cara paling adil untuk melihat situasi ini adalah bahwa para peneliti telah lebih dulu mengantisipasi ancamannya, data penipuan di India membuat persoalan ini menjadi mendesak, dan regulator hanya bertindak lebih cepat dalam siklus pengembangan produk dibandingkan regulator di banyak negara lain," kata Kundu.

PAKAR TERBELAH SOAL LANGKAH INDIA

Namun, pakar lain menilai respons pemerintah India melampaui batas.

Peneliti independen kebijakan teknologi Prateek Waghre menuturkan, fitur username telah menjawab persoalan privasi, karena memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa harus mengungkapkan nomor telepon mereka.

Menurutnya, alih-alih mencegah peluncuran fitur baru, regulator sebaiknya berfokus meningkatkan literasi digital, memperkuat penanganan kejahatan siber, serta mendorong platform membangun perlindungan yang efektif.

Nikhil Pahwa, pendiri MediaNama, mempertanyakan apakah pemerintah seharusnya ikut campur dalam desain produk tanpa dasar hukum yang jelas.

Ia mengatakan kepada CNA bahwa implementasi fitur username WhatsApp sudah dilengkapi sejumlah perlindungan terhadap penyamaran identitas, termasuk mencadangkan username tertentu, memberikan peringatan kontekstual kepada pengguna yang pertama kali dihubungi, serta tidak menyediakan fitur pencarian username secara publik.

"Gagasan bahwa pemerintah India dapat berupaya menghentikan peluncuran suatu produk tanpa dasar hukum mencerminkan citra yang buruk bagi pemerintah kami," kata Pahwa kepada CNA. "Hal itu menciptakan ketidakpastian regulasi bagi perusahaan di pasar penting seperti India yang sedang berupaya menarik investasi asing."

WhatsApp menegaskan, fitur username dirancang untuk meningkatkan privasi pengguna dengan memungkinkan mereka terhubung tanpa harus mengungkapkan nomor telepon.

Berbeda dengan platform seperti Telegram, WhatsApp mengatakan, pengguna tidak akan dapat mencari username melalui direktori publik.

Untuk memulai percakapan, seseorang harus mengetahui username pengguna yang dituju secara persis dan, jika diaktifkan, username key mereka, yakni kode rahasia opsional yang dapat dibagikan pengguna hanya kepada kontak tepercaya.

Hasan dari CIS mengatakan, fitur privasi tersebut tidak semestinya mempermudah pelaku kejahatan menyalahgunakan anonimitas. Namun, ia menilai username key seharusnya menjadi pengaturan bawaan, bukan fitur opsional.

Skorobogatov dari GASA menyampaikan, Meta perlu terus memantau bagaimana pelaku kejahatan beradaptasi dengan fitur tersebut setelah diluncurkan serta bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum agar dapat segera merespons jika muncul pola penyalahgunaan.

DI LUAR INDIA

Sejauh ini, India tampaknya menjadi satu-satunya negara yang secara resmi meminta WhatsApp menghentikan peluncuran fitur username karena kekhawatiran terkait penyamaran identitas dan penipuan.

Namun, para pakar mengatakan pembahasan mengenai isu tersebut kini mulai menarik perhatian dunia.

"Yang pasti akan terjadi adalah langkah resmi ini akan menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, seperti Meta ESEAP (Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik), Google Asia, organisasi nonpemerintah, akademisi hukum, peneliti independen, dan organisasi hak digital," kata Hasan.

Kundu dari CloudSEK menyatakan, sindikat kejahatan siber terorganisasi yang berbasis di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand kini semakin sering menyasar korban di Asia Selatan dan Asia Tenggara melalui platform pesan.

Meta menonaktifkan 150.000 akun dalam operasi global terhadap pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara pada Maret tahun ini, menurut laporan South China Morning Post.

Karena itu, Kundu menilai, langkah India penting bukan karena berhasil mengidentifikasi ancaman yang sebelumnya tidak diketahui, melainkan karena memilih bertindak sebelum fitur tersebut diluncurkan.

Para pakar mengatakan, ujian sesungguhnya bukanlah apakah negara lain akan mengikuti pendekatan regulasi India, melainkan apakah platform dapat merespons dengan cepat ketika pelaku kejahatan mulai beradaptasi dengan fitur-fitur baru.

"Ada kemungkinan modus penipuan yang sudah ada akan sedikit lebih efektif. WhatsApp mengatakan akan menerapkan sejumlah mekanisme pencegahan, secara proaktif memantau penerapannya, dan menambahkan langkah-langkah baru jika yang ada terbukti tidak efektif. Itu perkembangan yang baik," kata Skorobogatov.