Thailand siapkan pajak garam untuk tekan angka hipertensi, akankah berhasil?

BANGKOK: Setiap hari menjelang siang, Pirada Rattachai dan timnya bekerja dengan kecepatan penuh, menyajikan mangkuk demi mangkuk mi dengan kuah harum menggoda, diberi topping ayam dan taburan pelengkap.

Dari sebuah kedai kecil yang tersembunyi di bawah jalan layang, mereka menyajikan salah satu 'comfort food' paling diminati di ibu kota.

Hidangan populer ini juga mencerminkan selera masyarakat Thailand terhadap cita rasa asin.

Hidangan dengan mi instan tersebut sarat natrium: satu bungkus saja hampir memenuhi kebutuhan garam harian yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 2.000 mg natrium per hari bagi orang dewasa.

Dengan tambahan topping seperti daging, kaldu, telur, atau saus, total natrium bahkan lebih tinggi lagi.

Namun Pirada mengatakan para pelanggannya tidak peduli soal itu.

“Belum pernah ada yang meminta kami menyesuaikan rasa agar tidak terlalu asin. Malah, kami jarang melihat pelanggan yang tidak memberi tambahan bumbu asin,” ujarnya.

Kegemaran masyarakat Thailand mengonsumsi makanan asin kini menjadi perdebatan di ranah kesehatan publik.

Hampir satu dari tiga orang dewasa Thailand hidup dengan tekanan darah tinggi. Menghadapi kenyataan ini, para pejabat Thailand mempertimbangkan pajak bertingkat baru atas produk tinggi natrium seperti camilan dan mi instan demi menekan melonjaknya angka penyakit jantung dan gagal ginjal.

Dikemas sebagai upaya meningkatkan kesehatan publik, kebijakan pajak garam ini dirancang untuk mendorong produsen merumuskan ulang produk serta menekan konsumsi natrium berlebihan.

Usulan tersebut memicu perdebatan di kalangan dokter, pedagang, dan pelaku industri mengenai apakah penerapan pajak baru bisa membuahkan hasil ketika kampanye edukasi selama ini tidak berhasil.

Para pengkritik memperingatkan bahwa kebijakan pajak semata tidak akan bisa mengubah perilaku di negara yang cita rasa asinnya telah mengakar kuat dalam budaya kuliner.

Kongkiat Senponkrung, pelanggan berusia 51 tahun di kedai mi tersebut baru-baru ini didiagnosis diabetes. Dia mengatakan, menambahkan penyedap rasa adalah bagian dari identitas Thailand.

“Entah itu kuah gelap, kuah bening, atau apa pun, kami cenderung membumbuinya lagi terlebih dulu. Saya juga begitu, karena saya orang Thailand,” ujarnya.

Kongkiat bukan satu-satunya warga di negara itu yang menggemari rasa asin.

Menurut Survei Pemeriksaan Kesehatan Nasional Thailand yang dilakukan setiap lima tahun oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat, rata-rata asupan natrium warga di negara itu diperkirakan sekitar 3.600 mg per hari — hampir dua kali lipat dari batas rekomendasi WHO.

Bahkan, survei menemukan sekitar 88 persen warga Thailand mengonsumsi lebih banyak dari yang dianjurkan.

"Masyarakat kecanduan garam. Garam ada di mana-mana,” kata Surasak Kantachuvesiri, profesor madya di Universitas Mahidol sekaligus konsultan nefrologi di Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Ramathibodi.

Ia juga menjabat sebagai ketua Low Salt Network, jaringan kemitraan multidisipliner yang bekerja mendukung upaya pengurangan natrium di Thailand.

Kecanduan garam menyumbang pada krisis kesehatan di Thailand. Dari total populasi dewasa sekitar 58 juta hingga 60 juta, 17 juta di antaranya hidup dengan hipertensi.

Sekitar 8 juta orang menderita penyakit ginjal kronis dan 200.000 orang mengalami penyakit ginjal tahap akhir, menurut data Kementerian Kesehatan Masyarakat.

Para pegiat kesehatan mendukung usulan pajak garam tersebut, karena menurut mereka penurunan asupan natrium meski kecil sekalipun dapat mencegah puluhan ribu kasus penyakit jantung dan stroke dalam satu dekade ke depan.

“Kita mengetahui risikonya. Tetapi kita gagal mencegahnya terjadi pada masyarakat,” kata Prin Vathesatogkit, spesialis jantung di Rumah Sakit Ramathibodi.

“Tidak cukup hanya menyuruh pasien untuk tidak melakukan ini atau itu. Terkadang kita memerlukan program dari atas ke bawah untuk membantu,” ujarnya.

Mengonsumsi natrium secara berlebihan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Kelebihan cairan tersebut meningkatkan volume darah yang mengalir melalui pembuluh darah.

Volume darah yang lebih besar berarti tekanan yang lebih tinggi di dalam pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah dan pada akhirnya menaikkan risiko serangan jantung, stroke, serta penyakit ginjal kronis.

“Ini menimbulkan biaya sosial-ekonomi yang tinggi bagi negara maupun individu,” kata Surasak.

Keterikatan masyarakat Thailand dengan makanan asin telah berlangsung lama. Sebelum adanya lemari es, garam sangat penting untuk menjaga ikan, daging, dan sayuran tetap layak dikonsumsi di lingkungan tropis.

Komunitas pesisir memproduksi saus ikan, sementara wilayah pedalaman mengandalkan ikan fermentasi, terasi, dan daging yang diasinkan. Bahan-bahan yang diawetkan ini kemudian menjadi dasar dari banyak hidangan klasik Thailand.

Seiring waktu, garam beralih fungsi dari alat pengawet menjadi penambah rasa sehari-hari.

Kuliner Thailand berkembang dengan rasa asin, asam, manis, dan pedas, dengan garam berperan sebagai elemen dasar dan lazim ditambahkan ke dalam masakan di rumah, di restoran, maupun dalam bentuk camilan.

MASALAH GLOBAL

Otoritas Thailand, yang dipimpin oleh Departemen Cukai, mengumumkan rencana penerapan pajak natrium untuk makanan ringan tahun ini guna mengatasi kondisi yang dianggap mendesak.

Para pejabat menyatakan pajak tersebut terlebih dahulu akan menyasar makanan olahan seperti camilan yang tinggi garam dan dianggap barang non-esensial. Semakin tinggi kandungan garam dalam sebungkus keripik kentang, misalnya, maka pajaknya akan semakin besar.

Departemen Cukai tengah memfinalisasi ambang batas natrium, kategori produk, pengecualian, dan pedoman pelaksanaannya. Tahap kedua skema pajak ini diperkirakan akan mencakup mi instan sebelum diperluas ke makanan kemasan lainnya.

Thailand bukan satu-satunya negara yang menghadapi konsumsi natrium tinggi; secara global dan regional, asupan garam masih tinggi dan penyakit tidak menular kian meningkat.

Pada 2013, seluruh 194 negara anggota WHO berkomitmen untuk menurunkan asupan natrium pada masyarakat sebesar 30 persen pada 2025.

Mereka juga menetapkan target rata-rata global di bawah batas maksimum yang direkomendasikan, yaitu 2.000 mg natrium per hari.

Namun hingga 2023, tidak ada satu pun negara yang mencapai target tersebut dan rata-rata asupan global tercatat sebesar 4.130 mg per hari. Artinya, Thailand berada sedikit di bawah rata-rata dunia.

Warga Singapura mengonsumsi jumlah yang serupa; menurut Survei Nutrisi Nasional 2022, rata-rata penduduk mengonsumsi sekitar 3.620 mg natrium per hari.

Di Indonesia, data WHO menunjukkan rata-rata asupan natrium meningkat menjadi 4.200 mg per hari pada 2023.

Menurut Thai Health Promotion Foundation, konsumsi gula warga Thailand juga melampaui pedoman kesehatan, yakni rata-rata 21 sendok teh per hari, sementara WHO menyarankan enam sendok teh.

Pada 2017, Thailand telah menerapkan pajak gula dengan struktur serupa, yang berfokus pada minuman berpemanis. Minuman dengan kadar gula tertinggi dikenai pajak 5 baht (Rp2.600) per liter.

Sebulan terakhir, sembilan jaringan kopi terkemuka Thailand sepakat mengurangi 50 persen gula pada minuman berlabel “kemanisan normal”, dengan harapan kebijakan ini dapat mengubah preferensi rasa dan menurunkan risiko kesehatan dalam jangka panjang.

SOLUSI YANG DIPERDEBATKAN

Seperti halnya pajak gula, pemerintah Thailand bermaksud memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan formula natrium dan harga sebelum penerapan penuh, sebuah proses yang bisa memakan waktu beberapa tahun.

Namun dalam kedua skema tersebut, regulasi tidak mencakup lapak pasar atau restoran, yang berpotensi membatasi kecepatan perubahan.

Hal itu menjadi salah satu alasan Apichart Sukonthasarn, dokter spesialis jantung sekaligus presiden Perhimpunan Hipertensi Thailand, menilai pajak saja tidak cukup untuk membawa perubahan.

“Ini langkah yang baik, tetapi saya tidak 100 persen yakin ini akan berhasil,” ujarnya.

“Bagaimanapun, produsen makanan akan menyesuaikan diri dengan pajak semacam ini. Mereka akan membebankan biaya itu kepada konsumen, dan dalam kasus seperti itu, kebijakan ini tidak akan pernah berhasil,” katanya, seraya berpendapat bahwa tarif pajak pada makanan ringan akan kecil dan konsumen mungkin tetap memilih produk asin tanpa menyadarinya.

Sebagai gantinya, ia mengusulkan pendanaan dan riset yang lebih besar yang dipimpin pemerintah terkait substitusi garam, pelabelan kemasan berkode warna untuk mengidentifikasi makanan tidak sehat, serta pengendalian garam yang lebih ketat dan bersifat wajib.

Ia mencontohkan kebijakan yang dinilai berhasil di Afrika Selatan, yang mewajibkan penurunan kadar natrium secara bertahap pada 13 jenis produk makanan selama 10 tahun. Negara itu menjadi salah satu yang pertama di dunia melampaui pedoman sukarela dan menetapkan target yang mengikat secara hukum bagi industri pangan.

Penelitian menunjukkan regulasi tersebut mendorong penurunan kandungan natrium dalam produk serta penurunan terukur pada asupan natrium populasi dan tingkat tekanan darah.

“Dalam kasus seperti itu, kadarnya bisa diturunkan sedikit demi sedikit. Dan konsumen tidak menyadarinya,” kata Apichart.

Ia memperkirakan kenaikan harga yang tipis pada sejumlah produk tertentu tidak akan mengubah perilaku.

“Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jika Anda melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang lebih baik, itu tidak akan terjadi.”

Surasak sepakat bahwa berbagai langkah lain perlu diterapkan, termasuk kampanye pesan publik yang lebih terarah, bekerja sama dengan otoritas lokal untuk membantu pedagang kaki lima menyesuaikan resep mereka, serta langkah sederhana seperti alat pengukur garam yang dapat membantu juru masak mengetahui dengan mudah apakah masakan mereka mengandung terlalu banyak natrium.

Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand dan para mitranya telah mengadopsi strategi lima pilar untuk mengurangi asupan garam sejak 2016, termasuk kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran.

Elemen kunci strategi tersebut mencakup pemantauan konsumsi natrium, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan promosi pola makan yang lebih sehat.

“Edukasi publik saja tidak benar-benar efektif. Bahkan orang yang terdidik saat ini mengonsumsi lebih banyak garam daripada orang miskin, karena mereka menikmati hidup, pergi berpesta, makan di luar, dan makan lebih banyak,” kata Surasak.

Ia mengatakan proyeksi Universitas Mahidol mengenai dampak positif pajak tersebut cukup signifikan.

Proyeksi itu mencakup 155.000 kasus stroke, penyakit ginjal, dan penyakit jantung yang dapat dicegah dalam periode 10 tahun. Jumlah kematian yang dapat dicegah diperkirakan melebihi 10.000 kasus, dan penghematan biaya layanan kesehatan nasional bisa mencapai 3,1 miliar baht.

Warga biasa Thailand yang menyantap mi ayam mengatakan kepada CNA bahwa mereka khawatir dengan dampak kenaikan harga pada hidangan favorit mereka.

“Kalau diperhatikan, harga mi sudah naik dari waktu ke waktu — 10, 15, bahkan 20 baht — tetapi orang tetap membelinya,” kata Kongkiat.

“Saya pikir kita harus fokus membentuk perilaku makan, mungkin melalui edukasi, promosi, atau memberi tahu masyarakat tentang konsekuensi terlalu sering mengonsumsi makanan tertentu. Itu akan lebih efektif.”

Pirada mengaku usaha kedai mi miliknya di Bangkok sudah menghadapi kesulitan. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan pedagang seperti dirinya sebelum membuat perubahan yang dapat merugikan pendapatan atau basis pelanggan mereka.

“Pedagang lain di pasar juga mengatakan penjualan menurun dan biaya meningkat,” ujarnya. “Tolong jangan naikkan harga dulu.”

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit.