Penembakan maut lagi: Thailand kesulitan kendalikan jutaan senjata api yang beredar

BANGKOK: Di sebuah lapangan tembak tak jauh dari Bangkok, seorang penembak berdiri di bawah kanopi berkarat dan menembaki sasaran kertas sekitar 10m di depannya.

Krisakorn Boonwan mengenakan sandal jepit tanpa pelindung telinga saat melepaskan tembakan demi tembakan, dengan selongsong peluru berjatuhan di kakinya. Hanya terdengar derit kipas angin dan letupan pistolnya yang berirama.

Baginya, ini adalah olahraga. Dan meski Thailand masih terguncang setelah dua penembakan mematikan bulan ini di Provinsi Nonthaburi, tepat di utara Bangkok, ia tak ragu untuk terus mengasah kemampuannya menggunakan senjata api.

“Saya menyukainya karena membantu saya melatih fokus, ketenangan, pengendalian emosi, dan kesiapan fisik,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia sudah memperkenalkan olahraga menembak kepada putrinya yang berusia 10 tahun.

Meski demikian, mekanik berusia 41 tahun itu menyadari bahwa setelah kekerasan yang terjadi baru-baru ini, penggemar senjata seperti dirinya mungkin dipandang berbeda oleh masyarakat. Karena itu, dia tidak mengunggah aktivitas menembaknya di akun media sosial.

Pada 7 Agustus 2026, seorang pelajar berusia 14 tahun menembak mati kakek-neneknya, lima staf sekolah dan seorang siswa lain di Sekolah Debsirin Nonthaburi dengan pistol 9mm sebelum dia akhirnya bunuh diri. Tiga hari kemudian, seorang mantan politikus diduga menembak dan membunuh seorang pejabat lokal akibat sengketa keuangan.

Setelah penembakan tersebut dan dampaknya yang meluas di masyarakat, pemerintah Thailand kembali berjanji memperketat pengendalian senjata api.

Kali ini, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menjanjikan perubahan besar terhadap aturan pembelian, kepemilikan dan pengawasan senjata api. “Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita harus memastikan keamanan, terutama bagi korban yang tidak bersalah dan anak-anak,” ujarnya kepada media pekan lalu.

Langkah awal yang ditempuh antara lain penangguhan penerbitan izin baru untuk membeli senjata api, penambahan pos pemeriksaan dan inspeksi senjata, serta pembatasan yang lebih ketat terhadap membawa senjata. Ada pula usulan untuk meninjau senjata dan izin yang sudah ada, kemungkinan amnesti senjata api, serta mendorong reformasi hukum yang lebih luas.

Namun, dengan jutaan senjata api legal dan ilegal yang beredar di negara itu, lemahnya pengawasan setelah izin senjata diterbitkan, serta persoalan yang lebih mendalam terkait kekerasan dan anak muda, para pakar mempertanyakan apakah langkah-langkah terbaru tersebut dapat mengatasi akar persoalan.

Thailand terjebak dalam siklus reformasi yang bersifat reaktif, kata Trynh Phoraksa, kriminolog dan dosen di Universitas Mahidol.

“Pihak berwenang segera mengeluarkan kebijakan setelah insiden yang menyita perhatian publik, tetapi reformasi struktural terhenti begitu perhatian masyarakat mereda,” ujarnya.

"USANG, PERLU DIROMBAK TOTAL"

Pada Oktober 2023, seorang remaja berusia 14 tahun yang membawa pistol peluru hampa yang telah dimodifikasi menewaskan dua orang di pusat perbelanjaan Siam Paragon, Bangkok. Insiden itu mendorong pemerintah untuk sementara menghentikan penerbitan izin senjata baru bagi masyarakat umum dan menutup celah aturan terkait senjata peluru hampa.

Senjata semacam itu dapat dibeli jauh lebih mudah dibandingkan senjata api konvensional karena tidak diatur dengan cara yang sama, meskipun sebagian dapat dimodifikasi untuk menembakkan peluru tajam.

Polisi Thailand juga meluncurkan "Operasi Pembersihan Senjata" secara nasional untuk memberantas senjata ilegal, senjata modifikasi dan senjata peluru hampa, serta para penjualnya secara daring.

Setahun sebelumnya, seorang mantan polisi menewaskan 37 orang, termasuk 24 anak-anak, dalam serangan menggunakan senjata api dan pisau yang berpusat di sebuah tempat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lamphu, Thailand timur laut. Insiden itu masih menjadi pembunuhan massal oleh satu pelaku terburuk dalam sejarah modern Thailand.

Perdana Menteri Thailand saat itu, Prayut Chan-o-cha, memerintahkan pengetatan aturan kepemilikan senjata dan peninjauan terhadap pemegang serta pemohon izin. Kementerian Dalam Negeri Thailand juga menginstruksikan pihak berwenang untuk memeriksa apakah pemilik senjata masih memenuhi persyaratan perizinan.

Pada 2020, setelah seorang tentara menewaskan 29 orang dalam serangan di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand timur laut, militer mengatakan akan menghapus program kesejahteraan senjata yang memungkinkan personelnya membeli senjata api dengan harga diskon. Pihak berwenang juga memperketat persetujuan bagi tentara yang ingin membeli senjata pribadi.

Terlepas dari semua langkah tersebut, undang-undang senjata api Thailand "sudah usang dan perlu dirombak total", kata kriminolog independen Krisanaphong Poothakool.

"Akses terhadap senjata masih sangat mudah, terutama melalui pasar gelap dan senjata replika yang dimodifikasi," ujarnya. "Selain itu, hukuman yang berlaku masih tidak memadai dan perlu ditegakkan secara tegas, cepat dan pasti."

Meski kepemilikan senjata ilegal dapat dihukum hingga 10 tahun penjara, denda maksimum berdasarkan undang-undang senjata api Thailand yang telah berlaku selama puluhan tahun hanya 20.000 baht (Rp10 juta) – salah satu hukuman yang kini ingin diperberat pemerintah.

Senjata api ilegal beredar luas di Thailand. Negara itu juga kesulitan mendata keberadaan senjata-senjata tersebut dan siapa pemiliknya, kata Krisanaphong.

Data 2017 – estimasi jumlah senjata terbaru di Thailand, meski bukan data resmi – menunjukkan warga Thailand memiliki sekitar 10,3 juta senjata api.

Jumlah tersebut terdiri dari 6,2 juta senjata legal dan 4,1 juta senjata ilegal, menurut Small Arms Survey, proyek riset global independen yang berbasis di Swiss.

Tidak ada negara Asia Tenggara lain yang mendekati perkiraan tingkat kepemilikan senjata sipil di Thailand. Berdasarkan jumlah penduduk, stok senjata Thailand lebih dari empat kali lipat Filipina dan sekitar 20 kali lipat Malaysia, menurut survei 2017 tersebut.

Para pakar memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya sulit dipastikan dan bisa jauh lebih tinggi.

"Selain ketidakmampuan untuk mendaftarkan atau melacak lokasi senjata api, akses untuk memperoleh senjata terlalu mudah, terdapat celah antara senjata legal dan ilegal, serta pengawasan setelah izin diterbitkan sangat minim," kata Trynh.

Perbatasan internasional Thailand yang rawan penyelundupan senjata, ditambah produksi ilegal di dalam negeri, menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah senjata di negara itu, kata Krisanaphong.

Ada pula faktor lain yang mengakar dalam masyarakat Thailand, seperti kurangnya kepercayaan terhadap respons darurat dalam menangani kejahatan, anggapan bahwa kepemilikan senjata merupakan hal yang lumrah, serta program kesejahteraan senjata bagi personel militer, polisi dan pegawai negeri pada masa lalu yang memungkinkan mereka membeli senjata di bawah harga pasar.

"Kepemilikan senjata sering dianggap sebagai simbol kekuasaan," kata Krisanaphong.

Bagi Paween Arunno, 54, memiliki senjata di rumah selama satu dekade terakhir semata-mata untuk keamanan dan membela diri.

Dia mengatakan menyimpan senjatanya di tempat yang tidak mencolok dan menilai persoalan kepemilikan senjata legal tidak seharusnya disamakan dengan insiden penembakan massal yang jarang terjadi.

"Saya sama sekali tidak setuju dengan usulan pemerintah untuk memeriksa pemilik senjata secara berkala dan mewajibkan perpanjangan izin secara rutin. Mendapatkan setiap senjata api saja sudah tidak mudah," ujarnya.

Namun, Paween mengatakan dia akan mendukung jika pemerintah ingin memberlakukan aturan lebih ketat bagi calon pembeli sebelum mereka memperoleh senjata api.

Namun, insiden seperti yang terjadi di Sekolah Debsirin Nonthaburi menunjukkan "kelalaian" dalam mengawasi akses bukan hanya terhadap senjata api, tetapi juga pisau, kata Trynh.

"Pemilik senjata sering kali gagal memastikan senjata mereka tidak dapat diakses [sembarang orang], padahal penyimpanan yang aman merupakan persyaratan mendasar sebelum membeli senjata api," ujarnya.

Dia mendesak pemerintah mewajibkan penggunaan brankas terkunci atau tempat penyimpanan yang aman di rumah, serta menyimpan amunisi secara terpisah dari senjata api.

Anutin mengusulkan agar pemilik senjata terdaftar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika senjata mereka jatuh ke tangan orang lain dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Langkah ini relevan dengan penembakan di Debsirin, ketika pelaku diduga menggunakan senjata yang terdaftar atas nama kakeknya.

Pemilik juga akan diwajibkan menyimpan senjata api dengan aman dan jauh dari jangkauan anak-anak, serta segera melaporkan jika senjata hilang.

SENJATA DIJUAL SECARA DARING

Membeli senjata api di Thailand melalui jalur tidak resmi secara daring tampaknya mudah dan cepat, berdasarkan penelusuran CNA.

Berbagai model senjata api ditawarkan secara terbuka di platform seperti Line dan X. Senjata tampak mudah diperoleh meski pemerintah telah mengumumkan penangguhan penerbitan izin senjata baru dan sebelumnya berjanji memberantas penjualan ilegal.

Setelah CNA mengirimkan pertanyaan secara anonim, sebuah akun daring menawarkan senjata tak terdaftar beserta magasin dan amunisi seharga 5.500 baht (Rp2,9 juta), dengan klaim dapat dikirim secara ekspres dalam satu hingga dua hari.

Penjual mengatakan senjata tersebut siap digunakan dan berasal dari pegadaian sehingga tidak dapat didaftarkan secara legal.

Penjual itu juga mengatakan senjata api terdaftar dapat diperoleh secara terpisah dengan harga umumnya sekitar 10.000 hingga 20.000 baht.

Di atas kertas, kepemilikan senjata di Thailand diatur secara ketat. Sebelum penangguhan izin saat ini, pembelian senjata api legal di Thailand membutuhkan proses berbulan-bulan. Berdasarkan hukum Thailand, warga berusia 20 tahun ke atas dapat mengajukan izin untuk membeli dan memiliki senjata.

Tidak ada hak konstitusional untuk memiliki dan membawa senjata. Pemohon harus memberikan alasan kepemilikan, menjalani pemeriksaan catatan kriminal dan kelayakan, serta memperoleh izin pembelian sebelum mendapatkan senjata api. Senjata tersebut kemudian harus diperiksa dan didaftarkan secara terpisah atas nama pemiliknya.

Proses itu biasanya memakan waktu sekitar dua bulan. Namun, senjata tak terdaftar yang dijual secara daring dapat berada di tangan pembeli hanya dalam satu atau dua hari.

Ada cara lain untuk membeli senjata tanpa mengunjungi salah satu dari banyak toko senjata di Bangkok, terutama di sekitar Wang Burapha, kawasan tua di pusat kota.

Tu, seorang pengemudi di Bangkok yang meminta hanya disebut dengan nama panggilannya, mengatakan tinggal satu atau dua bulan lagi sebelum dia menerima senjata yang pembeliannya diatur oleh temannya, seorang polisi.

Thailand sejak lama mengizinkan anggota kepolisian dan pejabat lainnya memperoleh senjata api bersubsidi melalui program kesejahteraan pemerintah.

Program tersebut berulang kali ditangguhkan dan dibatasi karena kekhawatiran senjata dijual kembali atau masuk ke pasar ilegal. Pemerintah kembali memerintahkan penangguhan program itu setelah penembakan terbaru.

Tu masih berharap segera menerima senjatanya dan ingin menggunakannya untuk melindungi diri di rumahnya di bagian selatan Bangkok.

"Di daerah saya, rasanya tidak terlalu aman. Saya membutuhkannya untuk melindungi aset saya. Melindungi keluarga saya. Lebih baik punya daripada tidak," ujarnya.

Trynh berpendapat bahwa langkah seperti menangguhkan izin pembelian baru atau meninjau izin yang sudah ada hanya memberi solusi sebagian dan gagal mengatasi salah satu akar persoalan, yakni penembakan massal dapat terjadi akibat akses terhadap senjata api di dalam rumah.

Menurutnya, kelemahan sistem mulai terlihat setelah senjata diperoleh secara legal.

"Meski aturan tertulis mengenai senjata api di Thailand termasuk yang paling ketat di dunia, kegagalan utamanya bukan terletak pada isi undang-undang, melainkan pada kurangnya penegakan, pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap senjata api yang sudah beredar," ujarnya.

Minimnya pengawasan terhadap jutaan senjata yang tidak terlacak di negara itu menjadi salah satu alasan sebagian warga Thailand menganggap peningkatan kesiapan dan kepemilikan senjata yang bertanggung jawab sebagai bagian dari solusi, alih-alih mengurangi jumlah senjata.

Top (bukan nama sebenarnya) adalah pelatih penggunaan senjata api taktis dan pemasok perlengkapan pelindung di Bangkok.

Dia membela hak warga Thailand untuk memiliki senjata api guna melindungi diri, keluarga dan harta benda mereka, asalkan mereka terlatih menggunakannya dengan aman.

Ada "serigala" di luar sana yang memangsa orang-orang tak bersalah, ujarnya setelah penembakan di Debsirin. Namun, Top khawatir komunitas pro-senjata di Thailand akan semakin dipandang sebagai bagian dari masalah.

"Sekadar mengatakan tidak boleh ada senjata, menurut saya itu tidak menyelesaikan apa pun. Dan di negara dengan 10 juta senjata, bagaimana Anda bisa mengatasi masalah itu?

"Anda mengatakan, 'orang baik, kalian tidak boleh punya senjata lagi', tetapi Anda benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap senjata ilegal," tambahnya. Dia tidak sependapat bahwa penambahan aturan mengenai senjata akan banyak membantu mencegah penembakan di masa depan.

Krisanaphong mengatakan perkiraan jumlah senjata api sipil di Thailand yang mencapai sekitar 15 pucuk untuk setiap 100 penduduk sudah merupakan "rasio yang mengkhawatirkan" dan perlu ada lebih banyak upaya untuk menjauhkan senjata api dari individu berisiko tinggi.

KEKERASAN DI SEKOLAH YANG "TAK TERKENDALI"

Membatasi akses terhadap senjata api dapat mengurangi kekerasan mematikan, tetapi belum tentu mengatasi kondisi yang memicu kekerasan tersebut di Thailand, kata para pakar.

Ada persoalan sosial lebih luas yang harus dihadapi negara itu, terutama di sekolah, tempat "kekerasan yang tak terkendali di kalangan anak muda" terus terjadi.

Penelitian Peson Chobphon, asisten profesor di Fakultas Pendidikan Universitas Chulalongkorn, menemukan bahwa kekerasan kerap dianggap lumrah di sekolah-sekolah besar di perkotaan, bukan hanya di antara sesama siswa tetapi juga antara staf sekolah dan siswa. Hal ini memberi sinyal kepada anak muda bahwa perilaku agresif dapat diterima.

Menurutnya, kekerasan di sekolah semakin diperparah oleh pemberitaan media yang sensasional. Program berita Thailand kerap menayangkan berulang kali rekaman mentah tentang perkelahian di sekolah dan jalanan, kemarahan di jalan, perampokan dan pembunuhan.

"Menurut saya, hal itu membuat orang menjadi kurang peka terhadap kekejaman dan juga memicu perilaku berbahaya meniru tindakan serupa pada sebagian siswa yang mungkin ingin melampiaskan kemarahan mereka," ujarnya.

Kekhawatiran ini sudah terlihat sejak penembakan di Sekolah Debsirin. Kegiatan belajar di sebuah sekolah di Provinsi Loei dihentikan sementara pada 14 Agustus setelah seorang siswa diduga memberitahu temannya bahwa dia berencana melakukan penembakan di sekolah tersebut, terinspirasi oleh serangan pada 7 Agustus 2026.

Namun, Peson menilai sekolah sering kali tidak memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan intervensi sebelum masalah memburuk.

Penelitiannya menemukan bahwa para guru kurang dibekali kemampuan untuk menangani perundungan dan konflik, sementara hierarki tradisional menyulitkan siswa mencari bantuan dan guru yang lebih muda mempertanyakan cara penanganan masalah.
Akibatnya, kata dia, alih-alih melakukan intervensi dalam persoalan perilaku yang kompleks seperti perundungan atau pengucilan sosial, banyak sekolah memilih untuk tidak ikut campur.

"Para guru sangat takut diekspos secara daring atau menghadapi kecaman publik di media sosial. Mereka menjadi sangat enggan mengambil risiko," ujarnya.

Laponpat Wangpaisit merupakan bagian dari generasi siswa yang menentang hierarki sekolah Thailand yang secara tradisional kaku.

Sebagai salah satu pemimpin gerakan Bad Student pada 2020, dia berkampanye menentang hukuman fisik, pelecehan dan aturan yang menurut para aktivis memberikan kewenangan luas kepada guru, sementara siswa hanya memiliki sedikit ruang untuk bersuara.

Enam tahun kemudian, menurutnya, masih minim ruang bagi siswa untuk membicarakan perundungan atau perlakuan tidak adil di sekolah.

"Itu bukan berarti ketimpangan kekuasaan secara langsung menyebabkan kekerasan. Namun, ketika suatu sistem membuat orang merasa tidak bisa berbicara, bernegosiasi atau didengarkan, rasa frustrasi dapat menumpuk," kata Laponpat.

"Ini bukan hanya persoalan sekolah. Ini terkait dengan budaya yang lebih luas seputar kekuasaan, kekerasan, akses terhadap senjata, serta cara kita mengajarkan anak muda menghadapi kemarahan, konflik dan penolakan."

Dia mendesak pemerintah mempersulit akses terhadap senjata berbahaya dan memastikan masyarakat memiliki alternatif yang mudah diakses untuk menyelesaikan masalah sebelum situasi mencapai titik ketika dampaknya tidak lagi dapat diperbaiki.

"Menurut saya, pelaku dan pengendalian senjata memang perlu dibicarakan. Namun, jika pembahasannya berhenti di situ, kita berisiko mengubah insiden ini menjadi cerita tentang 'satu individu yang bermasalah', sehingga institusi dan masyarakat di sekitarnya tidak perlu mengajukan berbagai pertanyaan sulit tentang diri mereka sendiri," kata Laponpat.

Guru bernama Satita Boonsom tengah berada di sebuah sekolah pada salah satu hari paling kelam dalam sejarah Thailand.

Negara itu terguncang ketika seorang penyerang memasuki Pusat Pengembangan Anak Uthai Sawan di Provinsi Nong Bua Lamphu, Thailand timur laut, pada Oktober 2022 dan melakukan pembantaian terhadap staf serta puluhan anak kecil yang sedang tidur di tempat penitipan tersebut.

Satita, yang mengajar di pusat penitipan anak, menyaksikan dan selamat dari serangan itu. Kini, setiap kali mendengar suara keras, dia mengatakan ingatannya kembali pada keterkejutan dan teror hari itu.

"Kadang-kadang saya tiba-tiba teringat anak-anak dan orang-orang yang dulu saya temui setiap hari, dan rasanya masih seperti baru saja terjadi," ujarnya.

Hatinya terasa berat ketika mendengar penembakan lain yang melibatkan anak sekolah terjadi bulan ini. Dia memahami penderitaan yang akan terus dirasakan para penyintas dan keluarga mereka untuk waktu yang sangat lama setelah kejadian.

Menurutnya, hal itu juga menyadarkannya bahwa anak-anak masih belum benar-benar aman di negara itu, meskipun persoalan senjata dan kekerasan di sekolah kini mendapat perhatian lebih besar.

"Saat itu, saya benar-benar berharap setelah begitu banyak nyawa hilang secara tragis, kejadian seperti ini menjadi yang terakhir. Saya berharap peristiwa itu membuat semua orang memandang kekerasan bersenjata dan akses terhadap senjata api dengan lebih serius," ujarnya.

"Saya tidak ingin setiap tragedi berakhir dengan ucapan, 'Kami tidak akan membiarkan ini terjadi lagi,' tetapi ketika insiden berikutnya terjadi, kita kembali mengatakan hal yang sama."