Militer Thailand siap laksanakan 'operasi tingkat tinggi' jika ketegangan perbatasan dengan Kamboja meningkat

BANGKOK: Militer Thailand menyatakan siap melancarkan "operasi tingkat tinggi" untuk merespons setiap pelanggaran terhadap kedaulatannya, dalam pernyataan terkuat sejauh ini terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja yang kembali memanas dengan bentrokan mematikan pekan lalu.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis malam (5/6), militer Thailand mengatakan data intelijen menunjukkan bahwa Kamboja telah meningkatkan kesiapsiagaan militernya di perbatasan sementara upaya diplomasi masih berlangsung. Hal ini disebut "mengkhawatirkan".

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Jumat dan mengatakan bahwa sementara militer siap mempertahankan kedaulatan Thailand, pihaknya memahami situasi tersebut serta kapan eskalasi akan diperlukan.

"Pihak militer telah memastikan kesiapsiagaan untuk setiap skenario," ujarnya. "Namun setiap bentrokan akan menimbulkan kerusakan, jadi kami akan mengupayakan cara damai."

"Pemerintah dan militer saling bekerja sama dan saling mendukung," tambah Paetongtarn.

Selama beberapa hari terakhir, kedua pemerintah telah saling bertukar pernyataan diplomatis yang berhati-hati dan menegaskan komitmen terhadap dialog setelah pertempuran singkat yang menewaskan seorang tentara Kamboja di wilayah perbatasan yang belum ditetapkan pada 28 Mei.

Menjelang pertemuan pada Jumat, militer Thailand telah menyatakan bahwa mereka "siap untuk operasi militer tingkat tinggi jika tindakan balasan diperlukan".

"Operasi oleh unit-unit di perbatasan dilakukan secara hati-hati, tenang, dan didasarkan pada pemahaman terhadap situasi untuk mencegah kerugian di semua pihak, namun pada saat yang sama, kami siap mempertahankan kedaulatan negara secara maksimal jika situasi menuntut demikian."

Pemerintah Kamboja tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait pernyataan militer Thailand pada Jumat.

RIVALITAS BERSEJARAH

Meski kedua negara memiliki rivalitas historis, hubungan antar-pemerintah cukup hangat, sebagian karena hubungan dekat antara dua mantan pemimpin yang sangat berpengaruh, yakni Thaksin Shinawatra dari Thailand dan Hun Sen dari Kamboja. Masing-masing putri dan putra mereka kini menjabat sebagai perdana menteri.

Masalah ini muncul di tengah situasi sulit bagi pemerintah yang dipimpin Partai Pheu Thai di Thailand, yang sedang berjuang memulihkan ekonomi yang lesu akibat kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat, sekaligus menghadapi tantangan popularitas setelah menghentikan sementara pemberian bantuan tunai kepada puluhan juta warganya.

Partai milik keluarga miliarder Thaksin ini memiliki sejarah hubungan yang rumit dengan militer Thailand yang telah dua kali menggulingkan pemerintahannya melalui kudeta tahun 2006 dan 2014.

Setelah pertemuan keamanan hari Jumat, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Songwit Noonpackdee mengatakan bahwa militer mendukung pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai mengatakan bahwa dalam pertemuan pada Kamis dengan Menteri Pertahanan Kamboja Thia Saya, mereka membahas tentang menghindari kekerasan dan bertindak hati-hati. Ia mengatakan telah mengusulkan agar kedua belah pihak mundur ke posisi-posisi yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2024.

Bentrokan mematikan terakhir antara Kamboja dan Thailand terjadi pada 2011 terkait sengketa wilayah di sekitar candi Preah Vihear, candi berusia 900 tahun yang selama beberapa dekade menjadi pusat sengketa dan memicu sentimen nasionalis di kedua belah pihak.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2013 memutuskan berpihak pada Kamboja, memperjelas keputusan tahun 1962 bahwa Kamboja memiliki yurisdiksi atas candi tersebut.

Pekan ini, Kamboja menyatakan akan mengajukan sengketa terkait empat bagian perbatasan ke ICJ dan meminta kerja sama Thailand. Sementara Thailand menyatakan tidak mengakui yurisdiksi mahkamah tersebut.