'Takut tertinggal': Alasan Thailand ikuti Indonesia berupaya menjadi anggota OECD

BANGKOK: Pada akhir 2023, pemerintahan baru Thailand gencar melakukan upaya menarik investasi internasional.

Perdana Menteri saat itu, Srettha Thavisin, memosisikan dirinya sebagai sosok yang mampu memperbaiki perekonomian Thailand, seorang pemimpin dengan rekam jejak nyata di dunia bisnis yang diyakini mampu membalikkan kinerja ekonomi negara yang telah bertahun-tahun melambat.

Mantan taipan properti itu memimpin Thailand setelah memenangi pemilu tahun itu, lalu memimpin koalisi yang dipimpin Partai Pheu Thai yang berjanji menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang menarik perhatian publik, seperti program stimulus dompet digital berupa bantuan tunai massal satu kali kepada 50 juta orang.

Di balik itu, para pejabat pemerintah mulai mengambil langkah awal untuk memperbaiki secara mendasar sistem dan struktur ekonomi Thailand melalui proyek yang sangat berbeda: mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD.

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) adalah organisasi internasional yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju, yang mengembangkan standar kebijakan dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana negara dapat mengelola perekonomian, institusi, dan layanan publik mereka dengan lebih baik.

Pada Juni 2024, Thailand resmi menjadi negara kandidat OECD dan beberapa bulan kemudian, pada Oktober, secara resmi memulai proses aksesi untuk menjadi anggota.

Srettha tak sempat menyaksikan momen tersebut sebagai pemimpin negara. Ia diberhentikan dari jabatan perdana menteri oleh pengadilan pada Agustus tahun itu karena melanggar standar etika yang diatur dalam konstitusi.

Namun, perjalanan panjang Thailand untuk bergabung dengan kelompok ekonomi elite yang kerap dijuluki sebagai "klub negara-negara kaya" terus berlanjut.

Pengajuan keanggotaan tersebut telah melewati beberapa pemerintahan dan kini menjadi salah satu agenda prioritas di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.

Pada Mei, kabinet Thailand menyetujui pembentukan komite pengarah nasional yang diketuai langsung oleh Anutin untuk mengawasi proses aksesi negara tersebut.

"Ketika Thailand menjadi anggota OECD, masyarakat akan melihat Thailand dalam dimensi yang baru," kata Anutin pada awal bulan ini.

"Tidak akan ada lagi yang dapat menunjuk Thailand dan mengatakan bahwa negara ini tidak jujur, tidak memiliki pengawasan, merupakan negara yang belum berkembang, atau negara yang sedang mengalami kemunduran."

Selain sekadar menjadi anggota organisasi bergengsi tersebut, para pakar mengatakan kepada CNA bahwa Thailand berupaya memanfaatkan proses aksesi ini untuk mendorong reformasi yang selama ini sulit diwujudkan secara mandiri.

"Meskipun reformasi terhadap berbagai aspek regulasi di Thailand telah terus dibahas, kemajuannya masih terbatas," kata Archanun Kophaiboon, profesor ekonomi di Universitas Thammasat.

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand bukan satu-satunya negara yang menempuh langkah tersebut.

Indonesia juga tengah menjalani proses aksesi, setelah peta jalannya disambut OECD pada Mei 2024, menyusul tiga bulan pembahasan sebagai negara kandidat aksesi pertama dari kawasan ini.

Indonesia telah memasukkan proses aksesi OECD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan menurut para pengamat, mungkin menyelesaikan tinjauan teknis yang dipersyaratkan pada akhir dekade ini.

"Di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat membantu menghadapi ketidakpastian maupun lingkungan multipolar saat ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember tahun lalu.

Enam negara lain juga saat ini tengah menjalani proses aksesi, yakni Peru, Argentina, Brasil, Rumania, Bulgaria, dan Kroasia.

Menurut para pakar, hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara berupaya memanfaatkan standar global untuk meningkatkan kredibilitas, menarik investasi, dan mengunci reformasi domestik.

Archanun mengatakan, salah satu pendorong utamanya adalah karakteristik Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), di mana negara-negara anggotanya terus bersaing satu sama lain untuk menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

"Karena itu, ketika satu negara seperti Indonesia mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan OECD, hal tersebut menciptakan tekanan bagi Thailand untuk turut mengupayakan keanggotaan," ujarnya.

Indonesia dan Thailand masing-masing merupakan perekonomian terbesar dan terbesar kedua di Asia Tenggara.

Anutin secara langsung menyerahkan memorandum awal Thailand kepada OECD pada Desember lalu, yang membawa negara tersebut memasuki tahap peninjauan teknis.

Komite nasional yang dipimpinnya ingin mempercepat proses tersebut dengan target ambisius menjadi anggota OECD pada 2028.

Pemerintah Thailand mengatakan tujuan dari proses tersebut adalah memodernisasi sistem negara, termasuk regulasi, tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, layanan publik, aturan investasi, standar ketenagakerjaan, dan kebijakan lingkungan.

Proses aksesi merupakan dialog teknis yang berlangsung selama beberapa tahun dengan tujuan mendekatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik suatu negara kepada standar OECD. Menurut para pakar, proses ini dapat memakan waktu hingga satu dekade, meski umumnya berlangsung sekitar lima hingga tujuh tahun.

Terdapat 25 komite OECD yang berbeda—mencakup seluruh aspek ekonomi dan tata kelola, mulai dari pasar keuangan hingga sektor perikanan—yang melakukan penilaian kebijakan selama proses tinjauan teknis.

Komite-komite tersebut akan mengevaluasi kemauan dan kemampuan Thailand untuk mematuhi instrumen hukum OECD serta membandingkan kebijakan negara itu dengan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Rujikorn Saengchantr, direktur jenderal departemen urusan ekonomi internasional di Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan proses tersebut merupakan "katalis bagi reformasi nasional dan daya saing jangka panjang" sekaligus "cara yang sistematis untuk melakukan reformasi struktural."

"Untuk melangkah ke tahap pembangunan berikutnya, Thailand perlu meningkatkan fondasi daya saingnya," ujarnya.

Menurut Thailand Development Research Institute, keanggotaan OECD dapat membantu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Thailand sebesar 1,6 persen selama lima tahun pertama setelah menjadi anggota.

"Kami telah mulai melakukan reformasi, tetapi lajunya belum cukup baik ketika dunia telah banyak berubah. Kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun masih berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah," tutur Rujikorn.

PEDANG BERMATA DUA?

Thailand tengah berupaya memosisikan kembali dirinya di saat rantai pasok global sedang bergeser.

Menurut para pakar, perusahaan-perusahaan kini mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap China, merespons peningkatan ketegangan geopolitik, dan mencari basis produksi yang lebih tangguh di Asia Tenggara.

Thailand pernah menjadi salah satu kisah sukses terbesar sektor manufaktur di Asia Tenggara.

Sejak dekade 1980-an hingga 2000-an, negara itu berhasil bertransformasi dari ekonomi yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian menjadi salah satu pemimpin ekspor, dengan industri otomotif yang kuat serta didukung oleh sektor pengolahan makanan, petrokimia, dan barang konsumsi.

Namun, pertumbuhan ekonomi kemudian melambat secara signifikan. Berdasarkan data National Economic and Social Development Council (NESDC), pertumbuhan PDB Thailand mencapai 2,4 persen pada 2025 dan diperkirakan hanya sebesar 1,7 persen pada 2026, menurut Bank Dunia.

Menurut Ketua Joint Foreign Chamber of Commerce Thailand (JFCCT), Vibeke Lyssand Leirvåg, model pembangunan lama Thailand kesulitan mengikuti dinamika baru dan terhambat oleh "ketatnya regulasi". 

Meski demikian, Leirvåg tetap optimistis terhadap upaya Thailand bergabung dengan OECD. Menurutnya, langkah tersebut disambut baik oleh investor asing, baik yang telah berinvestasi maupun calon investor baru.

"Thailand siap bersaing. Kita tidak lagi berada di era manufaktur seperti 40 atau 50 tahun lalu," ujarnya.

"Hal ini akan memaksa terjadinya perubahan, karena jika ingin bergabung dengan OECD, mereka harus melakukan reformasi, mengubah regulasi, serta melakukan pembenahan di bidang-bidang seperti pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum secara umum."

Selain mengajukan keanggotaan OECD, pemerintah Thailand juga tengah bernegosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan bebas yang mencakup banyak isu serupa. Bulan ini, Thailand juga sepakat memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Inggris.

Archanun mengatakan Thailand dapat memanfaatkan proses aksesi OECD untuk menunjukkan kepada para investor bahwa negara itu serius memperbaiki iklim usaha.

Menurutnya, sinyal tersebut penting karena selama bertahun-tahun Thailand menghadapi persepsi yang lemah terkait korupsi. Pada 2024, Thailand bahkan berada di bawah Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang diterbitkan Transparency International.

Ia mengatakan, aksesi OECD dapat memperkuat keyakinan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar nyata, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risikonya.

"Jika pemerintah gagal menindaklanjutinya, dampak baliknya bisa sama besarnya. Ini adalah pedang bermata dua."

Direktur ASEAN Studies Center Universitas Chulalongkorn, Sineenat Sermcheep berpendapat bahwa bergabung dengan OECD dapat membuat Thailand lebih kompetitif, menarik investasi dengan kualitas yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian bagi perusahaan yang mencari aturan yang dapat diprediksi.

Namun, ia mengingatkan bahwa reformasi tersebut dapat menimbulkan tantangan politik, membebani sebagian pelaku usaha, dan membutuhkan waktu sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dalam jangka pendek, perubahan mungkin terasa berlangsung secara bertahap, tetapi seiring waktu masyarakat kemungkinan akan mulai merasakan manfaatnya," ujarnya.

Menurutnya, secara keseluruhan perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui kesempatan pendidikan yang lebih baik, kondisi kehidupan yang lebih layak, serta peningkatan pendapatan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Namun, masa transisi juga dapat menimbulkan tekanan penyesuaian dan biaya kepatuhan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta menghadirkan tantangan bagi para pekerja di sektor informal.

Rujikorn mengatakan, besarnya sektor ekonomi informal merupakan salah satu kelemahan struktural Thailand.

Ia memperkirakan ukuran ekonomi informal Thailand mencapai sekitar 48 persen dari PDB, dibandingkan sekitar 18 persen di Indonesia. Menurutnya, ketika pekerja dan pelaku usaha tetap berada di luar sistem formal, pemerintah akan semakin sulit memungut pajak, memberikan perlindungan, dan mengatasi meningkatnya persoalan utang.

Tingginya tingkat utang rumah tangga di Thailand merupakan salah satu dari sejumlah gejala kelemahan struktural yang lebih mendalam dan diharapkan dapat diatasi melalui reformasi bergaya OECD.

Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), utang rumah tangga Thailand kini mencapai hampir 90 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di Asia.

"Dengan tingkat utang rumah tangga yang sangat tinggi, ditambah ketidakstabilan politik domestik, Thailand berisiko berada di barisan paling belakang dalam daya tarik di kawasan," kata Pavida Pananond, profesor bisnis internasional di Universitas Thammasat, Bangkok.

Proses aksesi OECD juga kemungkinan akan meningkatkan tekanan untuk mendorong formalisasi ekonomi Thailand, sehingga lebih banyak pelaku usaha dan pekerja masuk ke dalam sistem regulasi, perpajakan, dan perlindungan sosial.

MENGUNCI REFORMASI

Archanun  menuturkan, "ketakutan akan tertinggal" merupakan faktor penting di tingkat kawasan yang memengaruhi langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka.

Menurutnya, hal tersebut kemungkinan akan menguntungkan semua negara yang terlibat, karena keanggotaan OECD diperkirakan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan hanya bersaing melalui insentif investasi.

Namun, setiap negara menghadapi faktor pendorong yang berbeda.

Vietnam, misalnya, memilih jalur yang berbeda dengan tetap berhasil menarik investasi besar tanpa menjadi anggota OECD. Meski demikian, menurut Jayant Menon, visiting senior fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, kondisi tersebut dapat berubah di masa depan.

"Masih banyak reformasi yang perlu dilakukan Vietnam untuk dapat memperoleh keanggotaan. Salah satunya adalah menangani badan usaha milik negara yang sangat besar beserta reformasinya, yang merupakan pekerjaan jangka panjang," ujarnya.

Sementara itu, menurut Maria Monica Wihardja, fellow sekaligus koordinator program media, teknologi dan kemasyarakatan di ISEAS-Yusof Ishak Institute, proses aksesi OECD bagi Indonesia dapat membantu "mengunci" reformasi, karena negara yang ingin bergabung harus membuat komitmen yang mengikat secara hukum serta melakukan penyesuaian regulasi agar dapat diterima dan tetap menjadi anggota.

"Reformasi kelembagaan Indonesia bersifat 'rapuh' dalam arti dapat dibalikkan atau dilemahkan oleh pemerintahan atau presiden mana pun," ujarnya.

Wakil ketua JFCCT, Supareak Charlie Chomchan, menilai perhitungan Indonesia didasarkan pada upaya membuka akses pasar dan peluang ekonomi bagi pasar domestiknya yang sangat besar.

Sebaliknya, Thailand lebih mengkhawatirkan jebakan negara berpendapatan menengah serta meningkatnya biaya hidup dan biaya tenaga kerja. Karena itu, negara tersebut perlu bertransformasi menuju industri manufaktur maju dan sektor teknologi masa depan.

"Karena itu, masuk akal bagi pemerintah Thailand untuk bergabung dengan OECD, semata-mata untuk meningkatkan standar perekonomian secara keseluruhan," katanya.

Para pakar sepakat bahwa manfaat potensial dari proses ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang ingin bergabung.

Menurut Wihardja, OECD sebagai organisasi beserta negara-negara anggotanya juga dapat memperoleh manfaat dari semakin selarasnya regulasi di negara-negara ASEAN, "mengingat semakin besarnya pengaruh ekonomi dan geopolitik kawasan ini di panggung internasional."

"Hal ini memberikan reputasi dan posisi internasional yang lebih tinggi bagi negara-negara ASEAN tersebut, meskipun mungkin disertai penyesuaian regulasi yang mahal secara politik serta kebijakan yang menjadi lebih kaku. Manfaatnya berlaku bagi kedua belah pihak," katanya.

Leirvåg mengatakan momentum saat ini dapat menguntungkan Asia Tenggara, ketika perusahaan-perusahaan meninjau kembali rantai pasok mereka dan mencari basis produksi yang stabil di tengah tarif, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian global.

"Faktanya, kawasan ini saat ini memiliki banyak peluang," ujarnya.

"Jika melihat tarif dan gejolak global, saya berpendapat kawasan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan perdagangan dan memperkuat posisinya secara global."

Bagi Thailand, upaya bergabung dengan OECD dipandang sebagai salah satu cara untuk bersaing memanfaatkan peluang tersebut.

Namun, proses aksesi ini akan menjadi ujian apakah Thailand mampu mengubah sinyal reformasi menjadi perubahan nyata yang benar-benar dapat dirasakan oleh investor, dunia usaha, dan masyarakat.

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit.