Mengapa Telegram jadi andalan pelaku kejahatan siber di India?

BENGALURU: Ketika Samiksha Narsale yang berusia 17 tahun keluar dari ruang ujian National Eligibility cum Entrance Test (NEET) pada Mei lalu, ia mengira dua tahun persiapannya akhirnya telah berakhir.

Namun, sepekan kemudian muncul tuduhan bahwa soal ujian NEET telah bocor melalui Telegram. Otoritas kemudian memerintahkan pelaksanaan ujian ulang pada bulan berikutnya.

Bahkan setelah itu, kanal-kanal Telegram yang diikuti Narsale tetap dipenuhi rumor bahwa soal ujian pengganti juga telah bocor.

Sekitar 2,2 juta pelajar mengikuti NEET pada 2026. Sebagai ujian kualifikasi nasional bagi calon mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi, NEET merupakan salah satu ujian masuk paling kompetitif di India.

"Tiba-tiba semua orang merasa harus menggunakan Telegram karena kami tidak tahu informasi apa yang mungkin muncul di sana," kata Narsale kepada CNA.

Berdasarkan rekomendasi National Testing Agency (NTA), pemerintah India sempat memblokir aplikasi pesan Telegram untuk sementara waktu pada 16 hingga 22 Juni.

NTA menyatakan, larangan tersebut diberlakukan "sebagai respons terhadap penggunaan platform secara terorganisasi oleh jaringan pelaku kecurangan untuk menipu para peserta" menjelang ujian ulang pada 21 Juni.

Telegram menggugat pemblokiran sementara tersebut. Namun, pengadilan di New Delhi menguatkan keputusan pemerintah dengan menyatakan pembatasan itu sah dan wajar.

Bagi para penyidik dan peneliti keamanan siber, kontroversi NEET hanyalah contoh terbaru dari tren yang lebih besar. Telegram kini berulang kali muncul dalam berbagai penyelidikan kejahatan siber di India.

"Apa yang awalnya merupakan alat komunikasi kini telah menjadi alternatif forum-forum di dark web," ujar Shobhit Mishra, peneliti intelijen ancaman di CloudSEK, perusahaan India yang memantau ekosistem kejahatan siber.

Menurut Mishra, pelaku kejahatan siber memanfaatkan Telegram sebagai infrastruktur komando dan kendali (command-and-control) untuk malware, pasar jual beli data hasil peretasan, serta platform untuk menjalankan kampanye phishing dan penipuan berskala besar di India.

Di tengah upaya berbagai pemerintah di Asia menghadapi penyalahgunaan platform pesan instan oleh pelaku kejahatan, respons India juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas: apakah platform seperti Telegram telah menjadi infrastruktur penting bagi kejahatan siber terorganisasi, dan apa yang secara realistis dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?

TELEGRAM DI BAWAH SOROTAN KASUS PENIPUAN

Peneliti CloudSEK, Mishra, menjelaskan bahwa apa pun bentuk kejahatan sibernya—mulai dari menjual soal ujian yang bocor, mempromosikan penipuan investasi kripto palsu, hingga menyebarkan perangkat lunak bajakan—para pelaku membutuhkan tiga hal: jangkauan yang luas, anonimitas, dan interaksi otomatis.

"Telegram menyediakan ketiga hal tersebut secara langsung, sehingga menjadi alat paling serbaguna yang tersedia bagi pelaku kejahatan siber modern," ujarnya.

Menurut CloudSEK, fitur-fitur Telegram seperti kanal yang dapat dicari publik, nama pengguna anonim, bot otomatis, grup berkapasitas hingga 200.000 anggota, serta batas berbagi file hingga 4 gigabit menjadikannya menarik bagi jaringan kriminal.

Fitur-fitur tersebut secara rutin disalahgunakan untuk mengotomatiskan kampanye phishing, pencurian kredensial, dan penyebaran malware.

Telegram membantah anggapan tersebut.

"Dunia kejahatan siber dapat dan memang terjadi di setiap platform digital," kata perusahaan itu kepada CNA dalam pernyataan tertulis.

"Mengatakan bahwa Telegram merupakan bagian dari infrastruktur penyebab masalah yang sebenarnya telah mengakar di internet adalah pernyataan yang sama sekali keliru."

Perusahaan itu juga menyatakan bahwa fitur-fitur Telegram "tidak dirancang untuk memfasilitasi kejahatan maupun memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan." Telegram menambahkan bahwa banyak di antara fitur-fitur tersebut kini juga telah diadopsi oleh platform lain seperti WhatsApp dan Instagram.

Meski demikian, para penyidik menekankan bahwa Telegram sering kali hanya merupakan salah satu mata rantai dalam modus penipuan.

Korban biasanya pertama kali dihubungi melalui pesan WhatsApp atau iklan di Facebook, sebelum kemudian diarahkan ke Telegram, tempat jaringan penipuan yang terorganisasi mengoordinasikan operasi mereka, kata Shubham Singh, pakar keamanan siber yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum India dalam penyelidikan kejahatan digital.

Menurut Singh, sasaran para pelaku memang beragam, tetapi pola operasinya umumnya serupa.

Lansia dan calon investor dibujuk dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Para pencari kerja yang menganggur menjadi sasaran penipuan lowongan pekerjaan, sementara pelajar ditargetkan melalui penawaran soal ujian yang bocor dan materi bimbingan belajar.

Itulah yang dialami Ananya (bukan nama sebenarnya), perempuan berusia 24 tahun dari negara bagian Maharashtra.

Awalnya, ia menerima pesan WhatsApp yang menawarkan pekerjaan berbayar untuk menulis ulasan palsu di Google. Tak lama kemudian, komunikasi dipindahkan ke Telegram.

Di sana, Ananya dihubungi seseorang yang mengaku sebagai "resepsionis". Orang tersebut kemudian mengundangnya bergabung ke sebuah grup Telegram, tempat para anggota secara rutin mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan uang yang konon mereka peroleh setelah menyelesaikan tugas-tugas sederhana secara daring.

Pada tahap awal, Ananya diminta menulis beberapa ulasan di Google dan menerima bayaran dalam jumlah kecil setelah menyelesaikannya.

Setelah itu, ia didorong untuk menyetorkan sebagian kecil dari uang tersebut guna mengikuti "tugas investasi". Dana yang disetor segera dikembalikan beserta keuntungan kecil, sehingga memperkuat kesan bahwa kesempatan itu benar-benar nyata.

Barulah setelah itu modus penipuannya berubah.

Seorang pelaku lain yang mengaku sebagai "guru" mengambil alih percakapan. Ia menginstruksikan anggota grup untuk menyetor dana dalam jumlah yang semakin besar dengan iming-iming keuntungan yang juga terus meningkat.

Saat mengenang kembali kejadian tersebut, Ananya meyakini seluruh operasi itu telah dirancang dengan sangat rapi.

"Setiap kali saya bertanya, semua orang memberikan jawaban yang sama, 'Ikuti saja instruksi guru.' Tidak peduli saya bertanya kepada siapa—resepsionis, guru, ataupun anggota grup lainnya. Rasanya semua orang mengikuti naskah yang sama," katanya kepada CNA.

Menurut Ananya, para pelaku memanfaatkan fitur Telegram yang memungkinkan pengguna mengedit percakapan secara diam-diam serta membuat akun baru dengan cepat setelah akun lama dilaporkan.

"Bahkan setelah akun direktur ditandai sebagai akun penipuan, si guru langsung mengambil alih. Saat itulah saya sadar bahwa meskipun satu akun menghilang, akan selalu ada orang lain yang muncul dan melanjutkan penipuan yang sama," ujarnya.

Menurut Singh, pakar keamanan siber yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum India, operasi semacam ini biasanya dijalankan oleh tim kecil dengan pembagian tugas yang jelas.

Ada perekrut yang bertugas membangun kepercayaan korban, pemilik rekening penampung yang menerima aliran dana, serta operator teknis yang mengelola infrastruktur digital penipuan tersebut.

KETERBATASAN PENINDAKAN DI INDIA 

Setelah menyadari dirinya menjadi korban penipuan, Ananya melaporkan kasus tersebut ke saluran bantuan nasional kejahatan siber India. Meski laporannya diterima, penyidik tidak berhasil menelusuri aliran dana yang hilang.

"Butuh lebih dari sebulan untuk melacak transaksi tersebut. Saat itu uangnya sudah dipecah ke beberapa rekening bank. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kembali seperempat dari kerugian saya."

Singh menjelaskan bahwa ketika penyidik mulai menelusuri aliran dana, uang tersebut biasanya sudah berpindah melalui banyak rekening, bahkan sering kali dipecah menjadi puluhan transaksi kecil atau dikonversi menjadi mata uang kripto.

"Pelaku penipuan siber tidak menggunakan rekening bank milik mereka sendiri," ujarnya.

"Mereka menggunakan rekening penampung (mule account) dan dompet mata uang kripto. Ketika penyidik berhasil melacak satu rekening, uangnya biasanya sudah berpindah lagi, bahkan ke banyak rekening lain di lokasi yang berbeda."

Seiring praktik penipuan kian marak dan terorganisasi, pemerintah India semakin menyoroti platform digital yang dimanfaatkan jaringan kriminal.

Namun, para penyidik mengingatkan bahwa solusinya bukan sekadar memblokir aplikasi perpesanan.

Rahil Shaikh, penyidik kejahatan siber di Kepolisian Maharashtra, mengatakan kepada CNA bahwa jutaan pengguna yang sah—terutama para pelajar yang tengah mempersiapkan ujian—juga bergantung pada Telegram karena platform itu memudahkan mereka berbagi materi belajar.

"Persaingan dalam ujian-ujian ini sangat ketat. Para pelajar mencari sumber apa pun yang bisa membantu mereka belajar," katanya.

"Itulah sebabnya mereka memasang Telegram. Platform ini telah menjadi tempat berbagi materi bimbingan belajar, rekaman kuliah, dan berbagai konten pendidikan."

Telegram mengatakan kepada CNA bahwa perusahaan tersebut "secara aktif memerangi penyalahgunaan" platformnya dengan memanfaatkan perangkat moderasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sistem otomatis yang mendeteksi serta menghentikan jutaan pesan spam dan kampanye penipuan.

Perusahaan itu juga membela posisinya di pengadilan dengan berargumen bahwa pemblokiran sementara, yang diberlakukan akibat penyalahgunaan oleh segelintir pengguna, akan berdampak tidak adil terhadap sekitar 150 juta pengguna sah Telegram di India, termasuk pelajar dan tenaga pendidik.

Menurut statistik yang dipublikasikan Telegram dan dianalisis secara independen oleh sejumlah perusahaan keamanan siber termasuk Check Point Research, platform tersebut menghapus lebih dari 43,5 juta kanal dan grup sepanjang 2025. Jumlah penghapusan harian juga meningkat tajam selama tahun tersebut.

Rahil Shaikh, penyidik kejahatan siber di Kepolisian Maharashtra, mengatakan bahwa meskipun Telegram umumnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, penyelidikan seringkali terhambat oleh cara jaringan kriminal memanfaatkan berbagai fitur platform tersebut.

"Jika nama pengguna berubah, percakapan dihapus, atau VPN (virtual private network) digunakan, proses pelacakan menjadi sulit dan penyelidikan membutuhkan waktu jauh lebih lama," katanya.

"Platform ini perlu menghadirkan fitur yang membatasi aktivitas semacam itu," ujar Shaikh. Ia menambahkan, Telegram perlu memperkuat mekanisme otentikasi serta menerapkan moderasi berbasis AI untuk mendeteksi dan menghapus berkas ilegal, tautan berbahaya, serta konten penipuan sebelum menyebar lebih luas.

Edmund Goh, Kepala Operasi Kejahatan Siber INTERPOL untuk kawasan Asia dan Pasifik Selatan, mengatakan kepada CNA bahwa pembatasan terhadap sebuah platform memang dapat mengganggu operasi jaringan kriminal dan meningkatkan biaya yang harus mereka keluarkan, tetapi jarang benar-benar mampu menghentikan aktivitas mereka.

"Kelompok kriminal yang memiliki sumber daya memadai akan cepat beradaptasi dan berpindah ke platform lain untuk membangun kembali operasi mereka," katanya.

PELAJARAN BAGI ASIA

India bukan satu-satunya negara yang menghadapi penyalahgunaan aplikasi perpesanan oleh pelaku kejahatan.

Di berbagai negara Asia Tenggara, kompleks penipuan siber telah berkembang menjadi operasi berskala industri yang memanfaatkan platform perpesanan populer, media sosial, jaringan telekomunikasi, dan sistem keuangan untuk merekrut pekerja, mengoordinasikan aksi penipuan, serta menyasar korban lintas negara.

"Pengalaman India mencerminkan tantangan yang lebih luas di tingkat regional, bahkan global, dan bukan persoalan yang hanya dihadapi satu negara atau satu platform," kata Goh.

Para pakar mengatakan, kelompok kriminal kini cenderung mengikuti ke mana para pengguna berpindah. Mereka memanfaatkan platform perpesanan arus utama dan media sosial untuk merekrut korban, mengiklankan layanan ilegal, serta mengoordinasikan operasi yang melintasi berbagai yurisdiksi.

Goh mengingatkan agar Telegram tidak dipandang sebagai akar persoalan.

"Jika kita hanya menangani masalah ini di tingkat platform, para pelaku kejahatan hanya akan bermigrasi ke alternatif lain," ujarnya.

Sebaliknya, ia mendorong diterapkannya "pendekatan yang melibatkan seluruh ekosistem" (whole-of-ecosystem response). Sebagai contoh, ia menunjuk pendekatan Singapura yang menggabungkan peringatan dari kepolisian, teknologi antipenipuan, koordinasi cepat dengan perbankan, intervensi terhadap rekening yang terindikasi digunakan untuk penipuan, serta kampanye edukasi publik yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Andrei Skorobogatov, Direktur Komunikasi Global Anti-Scam Alliance (GASA).

"Para pelaku kejahatan tidak boleh memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi. Platform-platform ini harus mengambil peran lebih besar dalam memerangi kejahatan tersebut dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan mitra industri di seluruh dunia," katanya.